Berita HAM

Elsam: Somasi SBY Perburuk Kebebasan Berpendapat Wahyudi Djafar dari Elsam mengatakan, somasi yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap sejumlah pihak akan memperburuk ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

FREEDOM OF EXPRESSION
Calls mount for government to review ITE Law
Watchdog groups have urged the government to immediately review the 2008 Information and Electronic Transactions (ITE) Law, saying the current regulation could be a threat to free speech.

Pemutaran Film Jembatan Bacem di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto ELSAM bekerja sama dengan Rhizome UNSUD, Himakom (Himpunan Mahasiswa Komunikasi) dan YPKP HAM mengadakan diskusi dan pemutaran Film Jembatan Bacem.

BISNIS DAN HAM
Pelatihan Bisnis dan HAM: Menghormati HAM, sebuah pendekatan praktik
“HAM telah menjadi salah satu kausa sosial penting dalam masyarakat, dan menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam keprihatinan mengenai keberlanjutan pasar bagi korporasi,” ungkap Direktur ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Pembentukan badan yang tangani konten internet mendesak
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak dibentuknya badan independen yang khusus menangani konten internet secara bebas dan imparsial yang berisi berbagai pemangku kepentingan.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Karut-Marut Tata Kelola Internet dan UU ITE
Elsam dalam publikasi terbarunya ‘Membelenggu Ekspresi: Studi Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia’ menjelaskan UU ITE menciptakan situasi ketidakpastian hukum.

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Menyuarakan Masa Kelam Anak-Anak Timor-Timur
Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D. Saptaningrum mengatakan bahwa buku ini adalah upaya melawan lupa dan membuka perspektif baru tentang dampak konflik yang tidak dengan mudah terselesaikan.

UU ITE, Kebebasan Berpendapat Terpasung Menurut Direktur Elsam Indriaswati D Saptaningrum, penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE telah menciptakan efek ketakutan bagi publik, khususnya para pengguna internet. Ini merupakan ancaman baru bagi perlindungan kebebasan sipil.

Perlunya Mengatur Internet yang Melindungi Kebebasan Sipil "Melihat bermacam permasalahan terkait pemanfaatan teknologi internet, penting untuk menyiapkan suatu strategi khusus dalam rangka mendorong kebijakan pengaturan internet yang ramah pada perlindungan kebebasan sipil," tegas Elsam.

UU ITE Jangan Ancam Kebebasan Berpendapat Dalam catatan Elsam, sedikitnya ada 32 kasus yang berkaitan dengan penggunaan pasal penghinaan/pencemaran nama baik, serta lima kasus yang memakai pasal penyebaran kebencian dalam UU ITE.