Berita HAM

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Penetapan Keadaan Konflik Daerah Dinilai Inkonstitusional
“Pasal 16 dan Pasal 26 UU Penanganan Konflik Sosial bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1945. Status keadaan darurat hanya boleh dikeluarkan oleh presiden,” kata salah satu kuasa hukum para pemohon, Wahyudi Djafar.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
LSM Gugat Kewenangan Kepala Daerah Tetapkan Status Konflik
Pasal 16 dan Pasal 26 UU Penanganan Konflik Sosial kebablasan dalam pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945,” kata kuasa hukum Pemohon, Wahyudi Djafar.

Pernyataan Pers
Pernyataan Sikap Koalisi Anti Korupsi Pertanahan (KAKP)
Selama ini, telah terjadi kolaborasi perilaku korup birokrat, aparat keamanan dan politisi sehingga telah terjadi perampasan sumber kehidupan rakyat, konflik agraria, penangkapan dan akhirnya rakyat terbunuh secara mengenaskan dalam kejadian-kejadian ...

ADVOKASI BISNIS DAN HAM
Sidang Warga Ringinrejo Melawan Kemenhut & Holcim: Tandatangan Persetujuan Penerimaan Lahan Diperoleh Dari Warga Luar Ringinrejo
Persetujuan penerimaan lahan seluas 40 Ha sebagai kompensasi dari PT. Semen Dwima Agung (Holcim Indonesia) kepada masyarakat ternyata diambil dari warga di luar Desa Ringinrejo. Padahal mayoritas dari 1.164 KK penggarap lahan bekas perkebunan Gondangtapen ...

ADVOKASI KEBIJAKAN
ELSAM Bertemu Pimpinan MPR Membahas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Ketua MPR mempertanyakan keengganan negara untuk membuka sejarah kelamnya. “Kira-kira hal ini karena malu atau takut?”

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Konvensi Terorisme Nuklir Penting Disahkan
Menurut Wahyudi Djafar dari Elsam, pengaturan mengenai terorisme nuklir di Indonesia sebenarnya telah disinggung dalam UU No.15 Tahun 2003. Namun, UU itu tidak secara detail menjelaskan mengenai pengertian, kategorisasi, dan jenis nuklir.

Indonesian candidates add social media to campaign arsenals "Social media gives politicians and political parties a chance to have a direct interaction with constituents," said Wahyudi Djafar, a representative of the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam).

ADVOKASI BISNIS DAN HAM
Lahan Kompensasi Holcim Untuk Kawasan Hutan di Blitar Dipertanyakan
Saksi menyampaikan bahwasa tidak ada sosialisasi memadai akan rencana penggunaan lahan eks-Gondangtapen tersebut sebagai lahan kompensasi PT. Semen Dwima Agung untuk dihutankan. Warga banyak dimintakan tandatangannya oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
UU Ormas Belenggu Kebebasan Berserikat
“UU Ormas itu telah membelenggu kebebasan berserikat, ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 UU Ormas,” kata kuasa hukum pemohon, Wahyudi Djafar dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di ruang sidang MK, Senin (27/1).

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Koalisi Kebebasan Gugat 11 Pasal UU Ormas
Kuasa Hukum Pemohon, Wahyudi Djafar, mengatakan ke-11 pasal tersebut mengekang dan merugikan hak-hak konstitusional warga negara karena melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas dan bersifat multitafsir.