Ruang Pers

UU Ormas Bungkam Peran Masyarakat Bongkar Kasus Korupsi Menurut Elsam, pengesahan RUU ini juga menunjukkan masih terus berlangsungnya praktek politik transaksional di badan legislatif.

RUU Ormas Hidupkan Kembali Rezim Otoriter “Melalui pengaturan ini masyarakat sipil tak hanya akan berhadapan dengan alat represi negara melainkan juga gugatan dari pihak ketiga melalui sanksi perdata. Pasal-pasal ini jelas bermasalah karena tidak dirumuskan secara rigid dan tegas sehingga bersifat ...

Elsam: Lakukan Perlawanan Konstitusional, Gugat UU Ormas ke MK Pasal-pasal yang diatur dalam RUU Ormas jelas telah diatur oleh berbagai undang-undang lain, kecuali pasal-pasal yang berisi pengetatan kontrol dan peningkatan sanksi pidana dan sanksi hukum lain.

Siaran Pers Pengesahan RUU ORMAS: Kembalinya rejim otoritarian dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi Pengesahan RUU ini juga menunjukkan masih terus berlangsungnya praktek politik transaksional di badan legislatif dimana kebijakan publik dihasilkan dari proses transaksi politik dengan mengabaikan kualitas produk legislatif itu sendiri.

Koalisi Masyarakat Sipil Cemas Ada Ancaman Represif Aparat Wahyudi Djafar dari Elsam menyatakan, “jika kebebasan berserikat dikekang, masyarakat tidak dapat bebas mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga kesulitan membongkar praktik korupsi dan pelanggaran hukum lainnya di lingkaran kekuasaan,” jelasnya.

Koalisi LSM Tagih Janji Kemenhan Terkait Kasus Cebongan Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer menagih komitmen Kementerian Pertahanan maupun petinggi-petinggi TNI terkait kasus LP Cebongan. Dalam siaran persnya, Minggu (30/6), Koalisi meminta janji bahwa proses pengadilan akan berjalan transparan dan terbuka ...

Siaran Pers KRPM: Penggunaan teleconference, menguji komitmen pengadilan militer yang independen, adil dan terbuka Pemantauan Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer (KRPPM) menujukkan bahwa situasi persidangan akan mempengaruhi psikologis para saksi dalam memberikan keterangan, mempengaruhi seberapa besar saksi akan bebas dalam memberikan keterangan, termasuk misalnya ...

RUU Ormas Bunuh Demokrasi Peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan, pembahasan RUU Ormas ini salah satunya karena dukungan investor yang jengah. ”Ketika kami mempersoalkan investasi sawit bahkan dianggap tidak nasionalis dan pro-asing,” katanya. Tegasnya, kata Wahyudi, RUU Ormas ...

RUU Ormas Harus Dihentikan, Bukan Ditunda Menurut anggota koalisi dari Elsam, Wahyudi Djafar, kelahiran RUU Ormas tidak terlepas dari munculnya kebijakan represif selama lima tahun terakhir. Seperti diterbitkannya UU Intelijen dan UU Penanganan Konflik Sosial (PKS). Dari berbagai kondisi itu ...