Reformasi KUHP

Sudah lebih dari 30 tahun, Indonesia mengupayakan adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Pemerintah telah menyusun berbagai naskah Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP). Pada tahun 2013, Pemerintah menyerahkan naskah RUU KUHP Ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas, namun hingga kini belum selesai pembahasannya. 

ELSAM memandang bahwa RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan tindak pidana dalam RKUHP berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. ELSAM bersama jaringan melakukan advokasi untuk reformasi KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. 

Pada tahun 2005, ELSAM membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP, suatu aliansi masyarakat sipil yang bersama-sama mengadvokasi reformasi KUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama:

1)   Mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan tindak pidana yang berperspektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;

2)   Memastikan adanya partisipasi publik yang luas dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Program Reformasi KUHP ini dapat menghubungi [email protected] 


Unduh Seri Advokasi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

RUU RAHASIA NEGARA Upaya Balikkan Pendulum Sejarah? ...Kontroversi terkait RUU RN tersebut dikhawatirkan hanya akan memunculkan kembali rezim pemerintahan seperti pada masa lalu yang tertutup dan serba rahasia.

Pada satu sisi, ketakutan yang muncul bisa diterjemahkan sebagai masih kentalnya trauma dan ketidakpercay...

Penculikan Anak, Kejahatan Serius yang Diabaikan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui KePPres No 36 Tahun 1990, pada artikel 11 menekankan bahwa negara berkewajiban memberantas pengiriman anak keluar negeri dan tidak dikembalikan secara sah termasuk anak anak yang diculik.

Opini R KUHP Penculikan Anak, Kejahatan Serius Yang Diabaikan Melihat tema film "missing" seperti melihat alur kehidupan nyata yang telah menimpa anak-anak di Indonesia yang menjadi korban penculikan. Hampir setiap hari di stasiun kereta maupun di acara televisi

Komentar Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Berikut adalah komentar dari Abdul Hakim Garuda Nusantara (Mantan Ketua Komnas HAM) atas putusan MK terkait dengan hukuman mati

Seminar Sehari: Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Hukum Pidana Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang terdiri beberapa lembaga dan individu yang turut mengadvokasi RUU KUHP, melaksanakan kegiatan Seminar Sehari guna memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Tanggapan Aliansi Nasional Reformasi KUHP atas Rencana Proses Legislasi RUU KUHP Menanggapi berita yang menyebutkan bahwa Menteri Hukum dan HAM telah membaca secara intensif dan membubuhkan paraf pada lembar RUU KUHP pada Agustus 2007 yang lalu, maka Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyambut positif terhadap berita tesebut. Hal ini ...

Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan Dalam RKUHP Baru Oleh Prof. Dr. Andi Hamzah Sama halnya dengan KUHP lama dan KUHP Belanda kejahatan terhadap keamanan negara sekarang diberi nama Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan tercantum dalam Bab I Buku II.

Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama Oleh Prof Dr. Barda Nawawi Arif Menjelaskan "Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama" (untuk selanjutnya disingkat dengan istilah "TP Agama")

Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Oleh : Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. MH
Prinsip "Legality" merupakan karekteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh "Rule of Law" - konsep, maupun oleh faham "Rechstaat" dahulu, maupun oleh konsep "Socialist Legality".

Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Hukum Pidana Oleh: Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM Ketua Komnas HAM
Seperti diketahui saat ini kita berada dalam konteks transisi dari sistem politik yang otoriter ke sistem politik yang sepenuhnya belum final terbentuk apakah akan menuju demokratis atau tidak.