Pemantauan Kebijakan HAM
Dalam upaya mengintegrasikan prinsip dan norma HAM dalam kebijakan dan hukum negara, Elsam memfokuskan diri pada usaha penyediaan parameter-parameter HAM yang akan memudahkan para pengambil kebijakan di tingkat pusat mau pun daerah untuk membentuk kebijakan yang selaras dengan HAM. Elsam juga mendorong reproduksi kebijakan yang melindungi kebebasan sipil, termasuk sejumlah instrumen internasional HAM yang akan menunjang perlindungan dan penyediaan mekanisme HAM di tingkat nasional.

Tujuan umum dari program Elsam adalah hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam pengembangan kebijakan negara.

Untuk mengetahui lebih jauh program ini dapat menghubungi wahyudi@elsam.or.id



Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Hasil Rapat Panja DPR Selasa 27 Maret 2012 Dalam Naskah Akademik RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) disebutkan bahwa keberadaan dari UU PKS nantinya adalah sebagai lex spesialis dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB). Dijelaskan di dalamnya bahwa kelemahan utama dari ...

RUU Penanganan Konflik Sosial: Desentralisasi Masalah, Nihilnya Penegakan Hukum, dan Kembalinya Militer dalam Ruang Sipil Dalam Naskah Akademik RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) disebutkan bahwa keberadaan dari UU PKS nantinya adalah sebagai lex spesialis dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB). Dijelaskan di dalamnya bahwa kelemahan utama dari ...

Menolak Pembahasan dan Pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial Pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial oleh Pansus DPR saat ini telah memasuki tahap akhir dan rencananya akan segera disahkan menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna tanggal 10 April 2012. Salah satu pasal di RUU ini menyatakan bahwa kepala daerah ...

Pemerintah Gagal Mengimplementasikan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Alutsista Pertemuan antara Pemerintah yang diwakili Wamenhan beserta jajarannya dengan Komisi I DPR RI terkait dengan berbagai rencana pengadaan alutsista, khususnya 6 pesawat Sukhoi SU30K2 yang menjadi sorotan publik tidak banyak menghasilkan kemajuan dalam konteks ...

DPR dan KPK Perlu Proaktif Mengawasi Pembelian Sukhoi Klarifikasi, atau lebih tepatnya sanggahan Pemerintah cq Kemenhan yang menyebutkan bahwa dalam pembelian 6 unit Sukhoi SU 30 MK2 tidak ada unsur penggelembungan harga didasari oleh sebuah argumen bahwa masing-masing unit pesawat dibeli dengan harga USD ...

UU Intelijen Negara Mengancam dan Membatasi Hak Konstitusional Warga Negara Pengesahan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara yang dipaksakan pada Oktober 2011, telah menyisakan banyak permasalahan substansial, akibat materinya yang masih terlalu prematur. Undang-undang yang seharusnya mampu menjadi panduan bagi reformasi intelijen ...

Usulan Prioritas Legislasi 2012 Penentuan RUU prioritas yang kami usulkan berdasar pada kebutuhan faktual dan real dari masyarakat, yang menghendaki lahirnya sejumlah RUU tersebut serta amandemen terhadap sejumlah undang-undang yang dirasa tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kenegaraan ...

State Intelligence Law Could Be Detrimental for Advocates Indriaswati, the Executive Director of The Institute for Community Studies and Advocacy (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam) says every advocate must follow the professional code of ethics for advocates, including maintaining client confidentiality. ...