Fokus
Sejalan dengan pembongkaran watak otoritarianisme, ELSAM terus mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, dengan penyediaan beragam jalur penyelesaian, yang memungkinkan korban unuk dapat menikmati keadilan dan pemulihan. Pembongkaran watak ini sejalan dengan langkah pembaruan struktur dan budaya, baik aparat negara maupun warga, untuk menjadikan HAM sebagai nilai-nilai yang diakui sebagai nilai kewargaan. Upaya ini akan diperkuat dengan adanya penguatan kapasitas HAM aparat negara secara terus-menerus, serta kampanye publik melalui berbagai saluran tersedia mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM.

Kendati negara telah sedemikian rupa menyatakan komitmen untuk menegakkan HAM, namun pada praktiknya pelanggaran HAM justru terjadi secara berkesinambungan. Intensitasnya terus bertambah terhitung sejak awal periode awal reformasi, pola pelanggarannya pun beraneka ragam. Yang mencolok misalnya produksi kebijakan yang tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan kekerasan seringkali dialami oleh kelompok agama minoritas, baik kekerasan fisik maupun perusakan dan pembakaran terhadap rumah ibadah dan properti milik jemaat.

Sejalan tingginya angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, kecenderungan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin mengkhawatirkan. Selama beberapa tahun terakhir jurnalis mengalami tindakan intimidasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Mereka mengalami kekerasan verbal dan fisik, perampasan alat jurnalistik, bahkan sampai meregang nyawa. Proses peradilan yang berjalan belum mampu menghadirkan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Bentuk lain dalam pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, yang tidak hanya ditujukan pada jurnalis, adalah pembatasan akses terhadap konten multimedia (internet), yang dilakukan oleh negara tanpa suatu pengaturan hukum yang jelas dan pasti. Situasi ini berakibat pada perampasan hak atas informasi warga negara yang dilakukan semena-mena.



BISNIS & HAM
MP3EI Dinilai Kolonial Gaya Baru
Program MP3EI dianggap merugikan petani dan masyarakat di berbagai daerah. Wahyu Wagiman dari ELSAM mengatakan, "MP3EI seolah-olah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat padahal secara kasat mata terlihat kolonialismenya".

ADVOKASI BISNIS DAN HAM
Sidang Perkara Sodong, Mesuji: Penyerahan Duplik Tergugat Diwarnai Keributan
Para pengunjung sidang, diantaranya Ibu-ibu justru mengatakan bahwa sampai kapan lagi persoalan ini dibawa? Sudah sekian tahun dirinya menghadapi konflik ini. “Kami tidak marah kepada Hakim, kami ingin persoalan ini cepat selesai, agar bisa bekerja dengan ...

ADVOKASI BISNIS DAN HAM
Konflik Mesuji: Perusahaan Sawit Gugat Warga Desa Sungai Sodong
Sengketa tanah di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, OKI, Sumatera Selatan kembali mencuat. Bukan lagi bentrok fisik, konflik kini berpindah di meja hijau. Pada 21 Maret 2014, pihak PT. SWA menggugat 4 orang warga Desa Sungai sodong atas penguasaan ...

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Hate crime, racism on the rise in Southeast Asia: Global minorities report highlights resurgence of 'ethno-religious nationalism'
Adiani Viviana, of the Institute for Policy Research and Advocacy in Indonesia, said that minorities such as the Ahmadiya face persecution that “includes intimidation, violent acts, [and] bans on worshiping or holding religious activities”.

Pernyataan Sikap ALIANSI SEPETAK BERSAMA
Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang
Perampasan tanah oleh korporasi yaitu PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land terhadap tanah petani di tiga desa, yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang melahirkan ...

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Perwali Palu: Inisiatif Lokal untuk Para Korban Pelanggaran HAM
Pada akhir tahun 2013, muncul inisiatif dan upaya untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM di tingkat lokal. Pemerintah Kota Palu membentuk Peraturan Walikota (Perwali) No. 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah, yang ...

BISNIS DAN HAM
Peraturan Izin Perkebunan Digugat di MA
Menurut Andi, Permentan No 98/2013 secara substansi memudahkan dan menguntungkan investor menanamkan modal di sektor perkebunan. Sebagai contoh, pada pasal 15 menyebutkan perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP dengan luas 250 hektar atau lebih wajib ...