Anti Penyiksaan

Praktik penyiksaan masih menjadi salah satu bagian dalam proses penegakan hukum yang sulit dilepaskan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Padahal, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan martabat, dan penghukuman yang kejam merupakan hak asasi manusia yang secara jelas dan tegas dijamin UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan,  dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Kasus-kasus penyiksaan dan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah secara tegas melaksanakan Konvensi Anti Penyiksaan. Berdasarkan Konvensi tersebut, Pemerintah  memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah penting dan berarti untuk menghentikan praktik-praktik penyiksaan. 

Masalah lainnya adalah, Indonesia belum memiliki mekanisme kunjungan-kunjungan ke tempat tahanan secara rutin ataupun mendadak yang dilakukan oleh badan-badan independen, seperti Komnas HAM dan lembaga-lembaga pengawas lainnya. Karena  jika tempat-tempat tahanan tersebut terbuka dan mudah diakses, maka kondisi di dalam tahanan, serta penyebab kematian tahanan/narapidana, akan secara cepat diketahui dan upaya-upaya perbaikan dapat terus dilakukan. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang, yang hingga saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.



Tolak Pelupaan Pelanggaran HAM Di tangan para aktivis dan pejuang hak asasi manusia, grafis tidak lagi hanya sebuah karya seni. Media tersebut menjadi sarana memperjuangkan berbagai macam keprihatinan. Melalui grafis pula para pejuang HAM dan aktivis prodemokrasi, Jum'at (3/7), menggelar ...
Prev 1 2 3 4 5 Next