Ruang Pers

Pernyataan Pers Bersama: Pengesahan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan, Bukti Ketidakpedulian Pemerintah terhadap Putusan MK dan Kebutuhan Masyarakat DPR-RI menjadwalkan pengesahan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) pada Selasa, 9 Juli 2013. Pengesahan RUU P2H menjadi babak baru atas ketidakpahaman DPR atas perundang-undangan yang dibuatnya, juga kebutuhan masyarakat yang mendapat dampak langsung ...

Siaran Pers Bersama: Redistribusi Lahan eks-PT. Tratak Harus Segera Dilaksanakan Senin, 8 Juli 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menolak Gugatan PT. Perusahaan Perkebunan Tratak (PT. Tratak) terhadap Badan Pertanahan Nasional yang mencabut HGU perusahaan tersebut melalui Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 7/PTT-HGU/BPN ...

Saksi Kekerasan Filadelfia Disudutkan Hakim dan Pengunjung Kamis, 4 Juli 2013, sidang kekerasan massa intoleran dengan korban Pdt. Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia di Pengadilan Negeri Cikarang kembali digelar, dengan agenda keterangan saksi, yang merupakan jurnalis yang sempat merekam proses pengancaman ...

Ormas Kecam Pengesahan UU Ormas Permasalahan RUU Ormas, sudah terendus potensinya melalui Naskah Akademik (NA) pada 2011 lalu. NA RUU Ormas sudah mendiagnosa berbagai peraturan perundang-undangan terkait organisasi sosial di Indonesia yang akan berakibat kepada tumpang tindih pengaturan.

Ramai-Ramai Melawan UU Ormas Anggota Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dari Elsam, Zainal Abidin, mengatakan UU Ormas memberi ancaman serius terhadap hak-hak konstitusional masyarakat karena hak berserikat diberangus.

UU Ormas buka jalan rezim represif Elsam mengecam keras keputusan ini, karena merupakan sebuah bentuk kemunduran fundamental dari proses demokratisasi yang telah dimulai semenjak reformasi 1998.

Kembalinya Rezim Otoritarian dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi Menurut Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati Dyah Saptaningrum, keputusan DPR untuk terus mengesahkan RUU yang sarat dengan pasal-pasal kontroversi ini sangat disesalkan karena secara jelas menunjukkan bertentangan orientasi antara anggota DPR dengan ...

UU Ormas harus diujikan ke MK Pengesahan RUU Ormas itu secara nyata telah melanggar standar legislasi di DPR. Di mana pengesahannya tanpa persetujuan publik.

UU Ormas Sebuah Kemunduran Demokrasi "Keputusan DPR ini jelas membuka kembali jalan bagi berlakunya rezim yang represif terhadap kemerdekaan berekspresi dan berorganisasi yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi,"

UU ORMAS : Presiden Diminta Tak Menandatangani Elsam menyerukan seluruh elemen masyarakat sipil untuk segera meneruskan perlawanan secara konstitusional dengan mendukung upaya pengujian kembali UU Ormas ke MK.