Reformasi KUHP

Sudah lebih dari 30 tahun, Indonesia mengupayakan adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Pemerintah telah menyusun berbagai naskah Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP). Pada tahun 2013, Pemerintah menyerahkan naskah RUU KUHP Ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas, namun hingga kini belum selesai pembahasannya. 

ELSAM memandang bahwa RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan tindak pidana dalam RKUHP berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. ELSAM bersama jaringan melakukan advokasi untuk reformasi KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. 

Pada tahun 2005, ELSAM membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP, suatu aliansi masyarakat sipil yang bersama-sama mengadvokasi reformasi KUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama:

1)   Mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan tindak pidana yang berperspektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;

2)   Memastikan adanya partisipasi publik yang luas dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Program Reformasi KUHP ini dapat menghubungi [email protected] 


Unduh Seri Advokasi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

KPK: Revisi KUHP dan KUHAP Lebih Penting Bambang Widjodjanto menilai tak penting anggota DPR merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan, menurut dia lebih baik segera merevisi KUHP dan KUHAP, ketimbang merevisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Menagih Janji Revisi KUHP Indonesia kembali didesak untuk mengubah isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Desakan kali ini datang dari dunia internasional. Lembaga Amnesty International meminta Indonesia mengatur larangan dan hukuman terhadap kasus penyiksaan.

Pembatasan Tipiring dan Revisi KUHP Mahkamah Agung (MA) berinisiatif menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembatasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam kejahatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum

Tentang Benda Sitaan: Penting Tetapi Kurang Populer Sedangkan dalam situasi konflik barang rampasan dianggap sebagai barang tak bertuan begitulah istilahnya yang sering disebutkan, namun dalam konteks kepidanaan ada istilah tentang “benda sitaan”. Namun apakah hal tersebut sama? Sebenarnya ada penekanan ...

Tentang Aliansi Nasional Reformasi KUHP Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan HAM.

"Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia" Siaran Pers Bersama ELSAM, IMDLN, ICJR, PBHI, YLBHI       "Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia"   Kasus Prita Mulyasari yang saat ini diperiksa di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal ...

"Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia" Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional"

RUU Rahasia Negara, Orde Baru Jilid Kedua Jakarta, Kompas - Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang merupakan usul inisiatif pemerintah harus ditolak. RUU ini bisa mendorong Indonesia kembali menjadi negara otoriter atau Orde Baru jilid kedua.

RUU Rahasia Negara dan Keamanan Nasional Pertanyaan yang muncul, bagaimana rahasia negara didefinisikan? Apa saja yang masuk klasifikasi "rahasia negara"? Siapa yang memiliki otoritas untuk menggolongkan informasi ke dalam rahasia negara? Bagaimana membedakan kepentingan negara dengan kepentingan ...

Pasal Penghasutan Dicabut atau Rumusannya Diubah? Nyawa tentang penghasutan dalam pasal 160 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP), Rabu 22 Juli (2009) lalu tidak dicabut Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal ini digugat Rizal Ramli yang juga menjadi tersangka kasus penghasutan menyusul unjuk rasa anarki ...