Fokus
Sejalan dengan pembongkaran watak otoritarianisme, ELSAM terus mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, dengan penyediaan beragam jalur penyelesaian, yang memungkinkan korban unuk dapat menikmati keadilan dan pemulihan. Pembongkaran watak ini sejalan dengan langkah pembaruan struktur dan budaya, baik aparat negara maupun warga, untuk menjadikan HAM sebagai nilai-nilai yang diakui sebagai nilai kewargaan. Upaya ini akan diperkuat dengan adanya penguatan kapasitas HAM aparat negara secara terus-menerus, serta kampanye publik melalui berbagai saluran tersedia mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM.

Kendati negara telah sedemikian rupa menyatakan komitmen untuk menegakkan HAM, namun pada praktiknya pelanggaran HAM justru terjadi secara berkesinambungan. Intensitasnya terus bertambah terhitung sejak awal periode awal reformasi, pola pelanggarannya pun beraneka ragam. Yang mencolok misalnya produksi kebijakan yang tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan kekerasan seringkali dialami oleh kelompok agama minoritas, baik kekerasan fisik maupun perusakan dan pembakaran terhadap rumah ibadah dan properti milik jemaat.

Sejalan tingginya angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, kecenderungan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin mengkhawatirkan. Selama beberapa tahun terakhir jurnalis mengalami tindakan intimidasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Mereka mengalami kekerasan verbal dan fisik, perampasan alat jurnalistik, bahkan sampai meregang nyawa. Proses peradilan yang berjalan belum mampu menghadirkan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Bentuk lain dalam pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, yang tidak hanya ditujukan pada jurnalis, adalah pembatasan akses terhadap konten multimedia (internet), yang dilakukan oleh negara tanpa suatu pengaturan hukum yang jelas dan pasti. Situasi ini berakibat pada perampasan hak atas informasi warga negara yang dilakukan semena-mena.



KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Pemantauan Peradilan Kasus Julius Felicianus: Majelis Hakim Menangguhkan Penahanan Terdakwa
Ketua Majelis Hakim Marlus MS SH., MH. membacakan putusan sela yang menyatakan sepakat dengan JPU dan menolak eksepsi Terdakwa. Majelis Hakim juga menetapkan untuk menangguhkan penahanan Terdakwa. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan JPU agar segera ...

SIARAN PERS:
Polda DIY Gagal Memediasi, Florence tak Layak Ditahan dan Harus Dibebaskan!
Koalisi Masyarakat Sipil (KontraS, ICJR, SafeNet, PSHK, LBH Pers, ELSAM, LBH Jakarta, YLBHI, ICT Watch, ICW, Pil-Net, PBHI, ILRC, Arus Pelangi, MAPPI, LeiP, ILR ) mengecam tindakan Polda DIY yang menahan Florence Sihombing, seorang netizen dan mahasiswi ...

BISNIS DAN HAM
Perkara Sodong Mesuji: Warga Serahkan Bukti Peta Inventarisasi Tanah Rakyat
Sengketa tanah di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, OKI, Sumatera Selatan kembali mencuat di meja hijau. PT. SWA menggugat 4 orang warga Desa Sungai sodong atas penguasaan lahan yang dilakukan warga ke Pengadilan Negeri Kayuagung

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Pemantauan Peradilan Kasus Julius Felicianus: Ja’far Umar Thalib dan Umar Said Menjadi Penjamin Penangguhan Penahanan Terdakwa
Pengadilan Negeri Sleman kembali menggelar sidang kasus penyerangan Julius Felicianus pada 28 Agustus 2014. Dalam persidangan ketiga untuk perkara Nomor 327/Pid.b/2014/PN.Slmn ini, Penasehat terdakwa mengajukan surat jaminan penangguhan penahanan terdakwa. ...

KEBEBASAN BEREKSPRESI
HAM Musti Jadi Sandaran Dalam Pengaturan Internet
ELSAM dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyoroti Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Menurut Indri dari ELSAM, peraturan tersebut rawan disalahgunakan.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Antara Kedaulatan Siber atau Multistakeholderism, Pilihan untuk Tata Kelola Internet Indonesia
Makin maraknya kejahatan lintas batas, terutama yang menggunakan sarana internet (cybercrime), telah menghangatkan kembali arti penting kedaulatan siber. Pun dalam Forum Tata Kelola Internet Indonesia 2014, tema ini mendapat sorotan khusus.

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Pemantauan Peradilan Kasus Julianus Felucianus, Hakim Menolak Penangguhan Penahanan Terdakwa
Dalam sidang ini, Majelis Hakim juga memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam sidang sebelumnya. Majelis menilai bahwa syarat-syarat penangguhan penahanan tidak terpenuhi

FREEDOM OF EXPRESSION
Legislation must keep up with Internet
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) executive director Indriaswati D. Saptaningrum said that Communications and Information Ministerial Decree No.19/2014, which was passed on July 17, indicated how far the government had fallen behind

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Riuh Takbir Pasukan Bersorban di PN Sleman
Sesaat setelah majelis hakim menutup sidang, sempat terjadi kegaduhan di ruangan sidang karena massa pendukung terdakwa kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mengabulkan permohonan penangguhan. Mereka tiba-tiba berdiri dan mendekat ke majelis ...

BISNIS & HAM
Perkara Sodong Mesuji: Warga Serahkan SKT, Namun Plasma Tak Dibangun
Dalam sidang kali ini, salah satu bukti yang diserahkan Tergugat adalah Tanda Terima 534 Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada PT. Treekreasi Marga Mulia. yahun 1997. Warga menyerahkan 534 SKT untuk pembangunan plasma Desa seluas 1068 Ha. Meski SKT telah ...