Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed: Permission denied (13) in /var/www/elsam.or.id/lama/jfKlass3v2/jfkInclude.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/elsam.or.id/lama/jfKlass3v2/jfkInclude.php:2) in /var/www/elsam.or.id/lama/jfKlass3v2/jfkInclude.php on line 4
ELSAM | Defending human rights for justice
Bisnis dan HAM

Masuknya isu hak asasi manusia pada sektor bisnis mencerminkan perkembangan kesadaran sosial akan dampak dari kegiatan bisnis pada hak asasi manusia, baik internal maupun eksternal, yaitu buruh, konsumen maupun masyarakat luas. Inilah yang mendorong munculnya kesadaran akan tanggungjawab (responsilbity) di kalangan komunitas bisnis untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari operasi dunia usaha. 

Situasi tersebut direspon oleh berbagai inisiatif, yang salah satunya dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mulai dari pembentukan Norma-Norma tentang Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Besar Lainnya. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan kewajiban hak asasi manusia pada perusahaan secara langsung berdasarkan hukum internasional, dengan lingkup kewajiban hak asasi yang sama yang telah diterima oleh Negara berdasarkan, perjanjian yang mereka ratifikasi, yaitu: "untuk memajukan, memastikan pemenuhan, menghormati, menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia". 

Dokumen tersebut memicu perdebatan dan dialog mendalam antara komunitas bisnis dan kelompok advokasi hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia menolak untuk menindaklanjuti dokumen tersebut. Pada tahun 2005, Komisi menunjuk seorang Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” untuk melakukan sebuah proses baru. 

Pada tahun 2011, John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” menyelesaikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan HAM PBB. John Ruggie berhasil merumuskan Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”. Kerangka ini bersandar  pada tiga pilar. Pertama adalah tugas Negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan peradilan yang sesuai.Kedua adalah tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa perusahaan bisnis harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dilakukannya pelanggaran atas hak pihak lain dan untuk mengatasi akibat yang merugikan di mana mereka terlibat. Ketiga adalah kebutuhan atas akses yang lebih luas oleh korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial. 

Setiap pilar merupakan elemen penting dalam sistem pencegahan dan tindakan pemulihan yang saling terkait dan dinamis: tugas Negara untuk melindungi karena hal ini terdapat dalam setiap inti instrumen hukum hak asasi manusia internasional; tanggung jawab korporasi untuk menghormati karena ini merupakan harapan mendasar yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis dalam kaitan dengan hak asasi manusia; dan akses atas pemulihan karena usaha-usaha yang telah dilakukan secara bersama-sama tidak dapat mencegah semua pelanggaran.  

 --



Putusan MK Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati: Terjebak Positivisme Hukum Formal Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra yang mempersoalkan hukuman mati ...
Prev 1 2 3 4 Next