Anti Penyiksaan

Praktik penyiksaan masih menjadi salah satu bagian dalam proses penegakan hukum yang sulit dilepaskan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Padahal, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan martabat, dan penghukuman yang kejam merupakan hak asasi manusia yang secara jelas dan tegas dijamin UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan,  dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Kasus-kasus penyiksaan dan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah secara tegas melaksanakan Konvensi Anti Penyiksaan. Berdasarkan Konvensi tersebut, Pemerintah  memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah penting dan berarti untuk menghentikan praktik-praktik penyiksaan. 

Masalah lainnya adalah, Indonesia belum memiliki mekanisme kunjungan-kunjungan ke tempat tahanan secara rutin ataupun mendadak yang dilakukan oleh badan-badan independen, seperti Komnas HAM dan lembaga-lembaga pengawas lainnya. Karena  jika tempat-tempat tahanan tersebut terbuka dan mudah diakses, maka kondisi di dalam tahanan, serta penyebab kematian tahanan/narapidana, akan secara cepat diketahui dan upaya-upaya perbaikan dapat terus dilakukan. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang, yang hingga saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.



Ratifikasi OPCAT : Cara Efektif Mencegah Penyiksaan di Indonesia Permasalahan yang kebanyakan ditemui dalam proses ratifikasi OPCAT di Indonesia adalah ketidakpahaman berbagai pihak, khususnya pemerintah dan Kepolisian RI, mengenai keberadaan sebuah badan yang nantinya mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan ...

Membangun Aspirasi dari Pedesaan Ketika ditemui Kompas di Bali, Gung Tri sedang berada di dalam sebuah perpustakaan pemerintah daerah di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Ia sedang mempelajari pembuatan perpustakaan baru di beberapa tempat di wilayah pedesaan.

Elsam: SBY Utang Lima Agenda HAM Untuk beberapa hal, SBY telah berjanji untuk melakukan agenda HAM namun belum dikerjakan pemerintahan SBY menjadi satu-satunya pemerintahan pascareformasi yang tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM secara efektif dan konsisten...

Tinggal Kemauan SBY Kejaksaan Bisa Segera Menyidik Kasus Orang Hilang Pengungkapan kasus penghilangan orang secara paksa pada periode 1997/1998 kini hanya bergantung pada kemauan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat 2004-2009 telah memberikan rekomendasi pengungkapan kasus itu dan mengirimkannya ke Presiden...

Pengadilan HAM Ad Hoc Diminta Dibentuk Elsam mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998.

Elsam: Kasus Orang Hilang Bukan soal Militer atau Sipil Pengungkapan kasus orang hilang pada awal era reformasi 1997-1998 hingga saat ini masih mengalami kemandekan. Dugaan keterlibatan sejumlah petinggi militer dianggap semakin mempersulit proses peradilan terhadap kasus ini.