News

BISNIS DAN HAM
Kemenkumham Bertanggungjawab Integrasikan Kerangka PBB "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan" Ke Dalam Hukum Nasional
Perkembangan ekonomi-politik global dalam satu dekade terakhir telah nyata menyebabkan entitas negara tidak lagi memiliki kekuasaan sebesar yang pernah ia punya sebelumnya. Implikasinya, meletakkan tanggung jawab bagi pemajuan hak asasi manusia hanya ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
KKB Serahkan Kesimpulan Uji Materi UU Ormas ke MK
"Keberadaan UU Ormas telah berdampak nyata. Ini yang menjadi alasan pemohon pengujian ini," kata Koordinator Kuasa Hukum/Tim Advokasi Kebebasan Berserikat, Wahyudi Djafar.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Merawat dan Meruwat Kebebasan Berekspresi
Wahyudi Djafar dari ELSAM, membuka pemaparannya tentang perkembangan internet di Indonesia yang sedemikian besar dan membuka gerbang informasi seluas-luasnya bagi semua kalangan.

KONFERENSI PILNET II
Kehutanan, Masih Jadi Sorotan
Selama 68 tahun Indonesia merdeka, tapi tidak memiliki peta Indonesia. Peta kehutanan berbeda dengan peta pertambangan, berbeda pula dengan peta BPN. Kalau ada kesalahan, peta mana yang mau kita pakai?” kata Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto pada Konferensi ...

KONFERENSI PILNET II
PIL-Net Segera Uji Materi UU P3H
Dalam waktu dekat, Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) akan mengajukan uji materi terhadap UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) ke Mahkamah Konstitusi.

KONFERENSI PILNET II
Sulitnya Menjerat Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan
Aksi korupsi kian merambah ke berbagai sektor, termasuk kehutanan. Ironisnya, aparat cenderung hanya berani menjerat pelaku kelas bawah. Sementara korporasi tidak dijerat. Untuk itu, perlu terobosan hukum dalam menjerat korporasi karena kerugian negara ...

KONFERENSI PILNET II
Undang-Undang ini Ternyata Untungkan Korporasi
Pendampingan masyarakat, menurut Wahyu Wagiman, akan semakin penting karena semakin banyak kebijakan pemerintah yang menguntungkan korporasi. Menurutnya, pascareformasi hubungan negara dengan korporasi semakin dekat. Negara memandang korporat semakin ...

KONFERENSI PILNET II
Agar PIL-Net Bukan Sekadar Kumpulan Pengacara Publik
Perlu menjadi gerakan sosial yang lebih bermanfaat, dan bisa menginspirasi pengacara-pengacara muda.

POLICY MONITORING
MK ruling paves way for ex-KPK chief to challenge his conviction
“Aside from fulfilling the rights of the defendants, we must also pay attention to the rights of the victims. Can the victims get back their rights if the case can be reviewed several times? In the context of human rights, restoring justice for victims ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Golput Bukan Tindakan Pidana
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsam), Wahyudi Djafar, menilai aneh pandangan tentang kriminalisasi golput. Sebab, ada ‘hak politik yang dilindungi, termasuk hak untuk tidak memilih’.