Ruang Pers

10 Calon LPSK Layak Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menilai, hanya 10 dari 21 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang layak pilih. Selebihnya teridentifikasi memiliki beberapa persoalan, seperti tergolong sebagai pencari kerja dan berafiliasi ...

HGU PT Tratak Menjadi Milik Negara Dalam sidang putusan yang dibacakan majelis hakim PTUN DKI Jakarta, PT. Tratak dinilai menelantarkan HGU. Pada sidangnya pada awal Juli lalu, majelis hakim menyatakan penetapan BPN terhadap status lahan HGU milik perusahaan perkebunan kopi itu sudah ...

Penolakan UU Ormas ”Kami masih menguji konsep masyarakat sipil untuk menolak UU Ormas,” ujar peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, Sabtu (13/7), di Jakarta. Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta mengatakan, besar kemungkinan pembangkangan sipil terpusat pada aturan-aturan di dalam ...

Diinventarisasi, Persoalan Dalam UU Ormas Inventarisasi masalah memang terus dikerjakan. Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati Dyah Saptaningrum menyontohkan, ”ketika ada pertikaian di dalam ormas, maka pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa (Pasal 57). ...

UU Ormas Dan Implikasinya Dengan telah disahkannya UU Ormas ini, bagaimana dampaknya bagi kehidupan demokrasi, yang saat ini hanya mengambil bentuk prosedural? Berikut ini perbincangan Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS dengan Indri D. Saptaningrum, Direktur Eksekutif Institute ...

PTUN Kuatkan Status Tanah Terlantar Kantuk dan penat setelah sekitar delapan jam duduk di bus sewaan dalam perjalanan dari Batang, Jawa Tengah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berganti dengan kegembiraan, pada Senin (8/7). Ucapan syukur tiada henti meluncur dari penduduk Desa ...

Judicial Review Jika RUU P2H Disahkan Koalisi masyarakat sipil untuk kelestarian hutan telah menyiapkan draf judicial review jika Rapat Paripurna DPR hari ini, Selasa (9/7) mengesahkan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) menjadi undang-undang.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU P2H Mengingat tumpang tindih regulasi yang kini terjadi, Koalisi mendesak agar pemerintah dan DPR melakukan moratorium penerbitan perundangan kehutanan dan tata ruang hingga roadmap harmonisasinya jelas dan disepakati publik. Menuntut dilakukannya pengukuhan ...

RUU Pemberantasan Perusakan Hutan Akan Diuji Materi ke MK Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan akan mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan rencana pengesahan Rancangan UU Pemberantasan Perusakan Hutan pada 9 Juli 2013.

Redistribusi Lahan Eks PT Tratak Harus Segera Dilaksanakan Putusan Majelis Hakim telah meneguhkan bahwasanya tanah seluas 89,841 Hektar adalah tanah yang tergolong terlantar. Selain itu sebagaimana dalam putusannya, Hakim telah menyimpulkan penerbitan SK No. 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 yang diterbitakan BPN RI telah ...