Reformasi KUHP

Sudah lebih dari 30 tahun, Indonesia mengupayakan adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Pemerintah telah menyusun berbagai naskah Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP). Pada tahun 2013, Pemerintah menyerahkan naskah RUU KUHP Ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas, namun hingga kini belum selesai pembahasannya. 

ELSAM memandang bahwa RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan tindak pidana dalam RKUHP berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. ELSAM bersama jaringan melakukan advokasi untuk reformasi KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. 

Pada tahun 2005, ELSAM membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP, suatu aliansi masyarakat sipil yang bersama-sama mengadvokasi reformasi KUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama:

1)   Mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan tindak pidana yang berperspektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;

2)   Memastikan adanya partisipasi publik yang luas dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Program Reformasi KUHP ini dapat menghubungi [email protected] 


Unduh Seri Advokasi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Kontroversi Pasal-Pasal yang Diusulkan, Rencana Revisi KUHP Picu Kecaman VOAIndonesia: Zainal Abidin dari Indonesian Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), setuju KUHP harus direvisi tetapi tidak sekarang. "Lebih baik membahasnya setelah Pemilu dengan anggota DPR dan pemerintah yang baru. Mudah-mudahan kita akan ...

DPR Setujui Revisi KUHAP dan KUHP Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan pemerintah untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM hari ini, Rabu, 6 Maret 2013, seluruh fraksi ...

Indonesia’s New Criminal Code Outlaws Adultery, Cohabiting Couples, Dark Magic The revised Criminal Code needs to pass through the House of Representatives before it becomes law. The document was submitted to lawmakers on Wednesday, a source with the Ministry of Justice and Human Rights said.

PENGADILAN : Sidang di Era Digital Sepatutnya Diantisipasi Dunia peradilan di Indonesia sejak beberapa tahun lalu telah memasuki era baru: era digital. Perkembangan teknologi komunikasi betul-betul telah mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum menjadi seterbuka-terbukanya. Bukan hanya pengunjung sidang ...

Tujuh Pasal KUHP Masih Ancam Kebebasan Berekspresi setidaknya terdapat tujuh pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang setiap waktu dapat menjerat kebebasan berekspresi seseorang, yaitu Pasal 310, 311, dan 316, Pasal 207 dan 208, hingga Pasal 156 dan 161.

Revisi KUHP Tak Usah Lagi Dilanjutkan Komisi III mendesak Menkumham untuk segera menyerahkan pembahasan revisi KUHP dan revisi KUHAP ke DPR untuk dibahas bersama. Desakan yang berulang kali telah disampaikan.

Tindak Pidana Pelayaran (Melihat UU berkaitan dengan Pelayaran, KUHP dan RKUHP) Tindak pidana pelayaran merupakan satu bentuk dari kejahatan yang seringkali terabaikan namun kejahatan ini selaiknya menjadi perhatian khusus dengan melihat beberapa peraturan perundang – undangan.