Pemantauan Kebijakan HAM
Dalam upaya mengintegrasikan prinsip dan norma HAM dalam kebijakan dan hukum negara, Elsam memfokuskan diri pada usaha penyediaan parameter-parameter HAM yang akan memudahkan para pengambil kebijakan di tingkat pusat mau pun daerah untuk membentuk kebijakan yang selaras dengan HAM. Elsam juga mendorong reproduksi kebijakan yang melindungi kebebasan sipil, termasuk sejumlah instrumen internasional HAM yang akan menunjang perlindungan dan penyediaan mekanisme HAM di tingkat nasional.

Tujuan umum dari program Elsam adalah hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam pengembangan kebijakan negara.

Untuk mengetahui lebih jauh program ini dapat menghubungi wahyudi@elsam.or.id



RUU Ormas: 5 (Lima) Cara Negara Kembali Mengekang Kemerdekaan Berserikat dan Berorganisasi 1. Definisi Ormas Sapu Jagad (Pasal 1), Namun Sekaligus Membatasi
2.Intervensi Pemerintah Sangat Dalam, Menyempitkan Amanat UUD 1945, dan Menimbulkan Kekacauan Hukum (Pasal 10-18)
3.Aturan- Aturan Yang Terlalu Mendikte
4. Pasal Larangan yang Multitafsir ...

PENOLAKAN terhadap kebangkitan UU Ormas Bulan Februari 2013 ini, DPR dan Pemerintah berencana mensahkan RUU Ormas. Ini merupakan ancaman nyata bagi dinamika kebebasan berserikat dan berkumpul. Setelah UU Intelijen pada 2011, kini giliran RUU Ormas. Belum lagi, RUU Kamnas yang juga akan segera ...

Siaran Pers KUHAP: Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Pembahasan RKUHAP di DPR Apresisasi perlu diberikan kepada Pemerintah yang dapat membuat dan mengusulkan RUU tersebut ke DPR, meski telah 13 tahun dibahas. Namun, di sisi lain masyarakat (akademisi, praktisi, LSM) perlu untuk dilibatkan dalam pembahasan RKUHAP yang dikirimkan ...

Rancangan Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan (RUU ORMAS) draft November 2012 Hal-hal yang menjadi perhatian di RUU Ormas: definisi, ruang lingkup ormas, asas, bentuk, pengawasan, larangan, dan sanksi

RUU Keamanan Nasional [Kamnas] versi 16 Oktober 2012 Berikut ini RUU Keamanan Nasional versi 16 Oktober 2012. Sepanjang informasi yang dikumpulkan Elsam dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, naskah ini adalah hasil perbaikan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak sekali ...

Siaran Pers Koalisi SSR: RUU Kamnas Tambal Sulam dan Mengkhianati Reformasi Sedari awal rencana pemerintah untuk membentuk RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya. Pemerintah selalu berubah-ubah dalam menjelaskan maksud dan tujuan pembuntukan RUU Kamnas.

INDONESIA: Court's judgment on Intelligent Law reflects the state's adherence to the rule by law An interview with Wahyudi Djafar published by the Asian Human Rights Commission. Wahyudi Djafar, a lawyer and researcher at the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) in Indonesia spoke to the Asian Human Rights Commission (AHRC) on the recent ...