Pelanggaran HAM Masa Lalu
Indonesia berkomitmen untuk menyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, dengan membentuk serangkaian kebijakan untuk pertanggungjawabannya. Berbagai regulasi menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui dua jalur: Pengadilan HAM adhoc dan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sampai dengan periode 2012, kedua mekanisme ini diupayakan dilaksanakan dengan adanya berbagai Penyelidikan Komnas HAM, dan berhasil membentuk dua Pengadilan HAM adhoc untuk mengadili para pelaku perkara pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok 1984 dan Perkara Timor-Timur 1999. Sementara mekanisme kedua, KKR telah mendapatkan landasan hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

ELSAM bersama jaringan masyarakat sipil lainnya terus menerus melakukan advokasi untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Kegiatan ini dilakukan dengan mendorong adanya kebijakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, mengkonsolidasikan para korban, dan melakukan kampanye publik.

Saat ini ELSAM tergabung dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), suatu koalisi masyarakat sipil yang bersama-sama mendorong adanya pengungkapan kebenaran dan keadilan atas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. 

Untuk mengetahui lebih lanjut Program Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu ini dapat menghubungi [email protected]


Unduh Seri Advokasi Pelanggaran HAM Masa lalu

RANCANGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI -draft- Draft setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
Prev 1 2 3 Next