Fokus
Sejalan dengan pembongkaran watak otoritarianisme, ELSAM terus mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, dengan penyediaan beragam jalur penyelesaian, yang memungkinkan korban unuk dapat menikmati keadilan dan pemulihan. Pembongkaran watak ini sejalan dengan langkah pembaruan struktur dan budaya, baik aparat negara maupun warga, untuk menjadikan HAM sebagai nilai-nilai yang diakui sebagai nilai kewargaan. Upaya ini akan diperkuat dengan adanya penguatan kapasitas HAM aparat negara secara terus-menerus, serta kampanye publik melalui berbagai saluran tersedia mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM.

Kendati negara telah sedemikian rupa menyatakan komitmen untuk menegakkan HAM, namun pada praktiknya pelanggaran HAM justru terjadi secara berkesinambungan. Intensitasnya terus bertambah terhitung sejak awal periode awal reformasi, pola pelanggarannya pun beraneka ragam. Yang mencolok misalnya produksi kebijakan yang tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan kekerasan seringkali dialami oleh kelompok agama minoritas, baik kekerasan fisik maupun perusakan dan pembakaran terhadap rumah ibadah dan properti milik jemaat.

Sejalan tingginya angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, kecenderungan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin mengkhawatirkan. Selama beberapa tahun terakhir jurnalis mengalami tindakan intimidasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Mereka mengalami kekerasan verbal dan fisik, perampasan alat jurnalistik, bahkan sampai meregang nyawa. Proses peradilan yang berjalan belum mampu menghadirkan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Bentuk lain dalam pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, yang tidak hanya ditujukan pada jurnalis, adalah pembatasan akses terhadap konten multimedia (internet), yang dilakukan oleh negara tanpa suatu pengaturan hukum yang jelas dan pasti. Situasi ini berakibat pada perampasan hak atas informasi warga negara yang dilakukan semena-mena.



KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Pemantauan Peradilan Kasus Julius Felicianus: Keterangan Para Saksi Tidak Memberatkan Terdakwa
Enam orang saksi yang dipanggil JPU ini adalah saksi yang memberatkan Terdakwa. Namun keenam orang saksi dalam memberikan keterangan di persidangan tidak menyampaikan bahwa mereka melihat Terdakwa melakukan perbuatan penyerangan terhadap saksi korban. ...

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Lebih Bijak di Media Sosial
Negara hadir di dunia sosmed ini melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yakni konten yang mengandung keasusilaan, ancaman kekerasan, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta penyebaran kebencian ...

BISNIS & HAM
Sidang Perkara Sodong, Mesuji Sidang Pemeriksaan Setempat Tunjukkan Bukti Kepemilikan Warga
Proses sidang pemeriksaan setempat ini juga dihadiri pihak Kantor Pertanahan OKI, untuk mencatat titik-titik yang menjadi klaim para pihak. Sidang juga mendapat bantuan pengamanan lebih dari 150 personil Polisi, serta Koramil. Begitupun warga, tak kurang ...

BISNIS DAN HAM
Mafia & korporasi tak terjerat hukum, aktivis gugat UU kehutanan
Dalam konferensi persnya, jubir para aktivis lingkungan, Andi Muttaqin, mengatakan pengajuan uji materi tersebut dilakukan karena regulasi yang ada sangat melindungi korporasi besar dan kerap kali mengorbankan masyarakat adat. Padahal menurutnya, pihak ...

BISNIS DAN HAM
Koalisi Anti Mafia Hutan Gugat UU P3H
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan secara resmi mendaftarkan permohonan pengujian UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH) dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi ...

BISNIS DAN HAM
Getol Jerat Warga, Tumpul ke Perusahaan, UU P3H Digugat
Sejak awal penyusunan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sudah menimbulkan banyak kontroversi. Kala itu, kekhawatiran muncul UU ini bakal menyasar masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam hutan. Ternyata, kekhawatiran itu terbukti. ...

BISNIS DAN HAM
Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan di Papua Menghancurkan Hutan dan Memiskinkan Masyarakat Adat Papua
Walaupun ada perubahan yang berarti dalam Pergub tersebut, namun terungkap bahwa Pergub No 64 Tahun 2012 juga akan mempercepat kehancuran hutan dan memiskinkan masyarakat adat Papua. Pasalnya, nilai kompensasi yang dibebankan kepada perusahaan pemegang ...

SIARAN PERS
Tim Advokasi Anti Mafia Hutan
"Menerabas Logika Terbalik Regulasi Koruptif"
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH) menjadi contoh yang tepat untuk menunjukkan produk legislasi yang buruk dan cacat formil: dibuat secara tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga menciptakan ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Pemantauan Peradilan Kasus Julius Felicianus: Lima Saksi Masih Trauma, Sidang Ke-Lima Ditunda
Berdasarkan keterangan JPU Sugana, SH. di luar persidangan, terkait dengan ketidakhadiran para saksi itu, bahwa para saksi masih diliputi rasa takut, trauma atas kejadian penyerangan dan kekerasan yang lalu

BISNIS DAN HAM
Perkara Sodong Mesuji: Warga Serahkan 266 Surat Keterangan Hak Milik ke Pengadilan
Sidang gugatan perusahaan sawit terhadap warga Desa Sungai Sodong di PN Kayuagung kembali digelar dengan agenda pembuktian tertulis dari tergugat. Pada persidangan kali ini, Public Interest Lawyers Network (PILNET), sebagai kuasa hukum 4 warga Desa Sungai ...