Bisnis dan HAM

Masuknya isu hak asasi manusia pada sektor bisnis mencerminkan perkembangan kesadaran sosial akan dampak dari kegiatan bisnis pada hak asasi manusia, baik internal maupun eksternal, yaitu buruh, konsumen maupun masyarakat luas. Inilah yang mendorong munculnya kesadaran akan tanggungjawab (responsilbity) di kalangan komunitas bisnis untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari operasi dunia usaha. 

Situasi tersebut direspon oleh berbagai inisiatif, yang salah satunya dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mulai dari pembentukan Norma-Norma tentang Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Besar Lainnya. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan kewajiban hak asasi manusia pada perusahaan secara langsung berdasarkan hukum internasional, dengan lingkup kewajiban hak asasi yang sama yang telah diterima oleh Negara berdasarkan, perjanjian yang mereka ratifikasi, yaitu: "untuk memajukan, memastikan pemenuhan, menghormati, menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia". 

Dokumen tersebut memicu perdebatan dan dialog mendalam antara komunitas bisnis dan kelompok advokasi hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia menolak untuk menindaklanjuti dokumen tersebut. Pada tahun 2005, Komisi menunjuk seorang Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” untuk melakukan sebuah proses baru. 

Pada tahun 2011, John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” menyelesaikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan HAM PBB. John Ruggie berhasil merumuskan Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”. Kerangka ini bersandar  pada tiga pilar. Pertama adalah tugas Negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan peradilan yang sesuai.Kedua adalah tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa perusahaan bisnis harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dilakukannya pelanggaran atas hak pihak lain dan untuk mengatasi akibat yang merugikan di mana mereka terlibat. Ketiga adalah kebutuhan atas akses yang lebih luas oleh korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial. 

Setiap pilar merupakan elemen penting dalam sistem pencegahan dan tindakan pemulihan yang saling terkait dan dinamis: tugas Negara untuk melindungi karena hal ini terdapat dalam setiap inti instrumen hukum hak asasi manusia internasional; tanggung jawab korporasi untuk menghormati karena ini merupakan harapan mendasar yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis dalam kaitan dengan hak asasi manusia; dan akses atas pemulihan karena usaha-usaha yang telah dilakukan secara bersama-sama tidak dapat mencegah semua pelanggaran.  

 --



PELANTIKAN PRESIDEN SBY : HUTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM Hari ini, Selasa 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik sebagai Presiden RI untuk masa tugas 2009-2014. Sepanjang masa pemerintahannya periode lima tahun terakhir, berbagai kasus pelanggaran HAM masih menjadi sorotan dan belum diselesaikan.

Press Briefing dan Peluncuran Hasil Riset Penilaian Kinerja DPR 2004-2009 Sepanjang tahun 2008-2009, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja DPR periode 2004-2009 yang terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Elemen yang menjadi fokus penilaian pada proses ini menyangkut ...

PERNYATAAN SIKAP Kami Mengecam Aksi Pembakaran Buku! Kami prihatin dengan pembakaran buku itu kendati kami belum tentu sepenuhnya setuju dengan isi buku tersebut. Tapi kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan, dijamin oleh UUD 1945. Pembakaran buku Soemarsono mengulang kembali aksi fasisme...

SIARAN PERS JARINGAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN Tentang TIDAK INGIN KEMBALI KE MASA ORDE BARU (Upaya TNI Terlibat Dalam Penanggulangan Terorisme Melalui Komando Teritorial Di Indonesia) Upaya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan memfungsikan desk anti teror TNI mulai dari tingkat Mabes, Koter hingga Babinsa di tingkat desa dan kelurahan merupakan kemunduran bagi upaya meneruskan reformasi di sektor keamanan (RSK) yang ...

HENTIKAN PENGGUNAAN KEKERASAN TERHADAP PEMBELA HAM KETIKA SEDANG MENJALANKAN TUGASNYA Working Group on the Advocacy against Torture (WGAT) menulis surat ini untuk menyatakan keprihatinan mendalam atas terjadinya peristiwa kekerasan terhadap Direktur dan Para Pekerja Bantuan Hukum dari LBH Jakarta, yang merupakan salah satu anggota WGAT. ...

Aksi Teror Akibat Lemahnya Komitmen Negara Terhadap Hak Asasi Manusia Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM) menegaskan bahwa perang melawan terorisme bukanlah perang melawan agama atau kelompok. ELSAM juga dengan tegas menolak cara-cara yang mengidentifikasi terorisme dengan afiliasi politik atau agama/kepercayaan ...

Pengesahan UU Pornografi adalah Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia Isi UU Pornografi menunjukkan adanya upaya untuk mencampuri kehidupan pribadi dan kebebasan dasar manusia. Intervensi ini merupakan bentuk kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia dalam melindungi kebebasan individu.

Putusan MK Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati: Terjebak Positivisme Hukum Formal Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra yang mempersoalkan hukuman mati ...
Prev 1 2 3 Next