Anti Penyiksaan

Praktik penyiksaan masih menjadi salah satu bagian dalam proses penegakan hukum yang sulit dilepaskan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Padahal, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan martabat, dan penghukuman yang kejam merupakan hak asasi manusia yang secara jelas dan tegas dijamin UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan,  dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Kasus-kasus penyiksaan dan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah secara tegas melaksanakan Konvensi Anti Penyiksaan. Berdasarkan Konvensi tersebut, Pemerintah  memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah penting dan berarti untuk menghentikan praktik-praktik penyiksaan. 

Masalah lainnya adalah, Indonesia belum memiliki mekanisme kunjungan-kunjungan ke tempat tahanan secara rutin ataupun mendadak yang dilakukan oleh badan-badan independen, seperti Komnas HAM dan lembaga-lembaga pengawas lainnya. Karena  jika tempat-tempat tahanan tersebut terbuka dan mudah diakses, maka kondisi di dalam tahanan, serta penyebab kematian tahanan/narapidana, akan secara cepat diketahui dan upaya-upaya perbaikan dapat terus dilakukan. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang, yang hingga saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.



[Siaran Pers ELSAM] Persidangan Erik Alamsyah: Jaksa Harus Tuntut Maksimal Polisi Pelaku Penyiksaan Sidang pembacaan tuntutan terhadap para pelaku penyiksaan tahanan hingga meninggal, Erik Alamsyah hari ini (Senin, 24 Sept 2012) akan digelar di PN Bukittinggi, Sumatera Barat. Jaksa Penuntut Umum, yang dipimpin Ahmad Hasurungan Harahap, SH. harus dapat ...

Kampanye Anti Penyiksaan Penjelasan tentang penyiksaan sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan.

Profil Kasus Penyiksaan di Indonesia 2011-2012 Penyiksaan merupakan praktik kekerasan yang terus ada sejak berabad-abad lalu untuk memperoleh informasi dan sebagai sebuah bentuk penghukuman yang sampai saat ini masih digunakan aparat Kepolisian sebagai salah satu cara dalam menjalankan tugasnya. Situasi ...

Rakyat Rentan Penyiksaan : Polisi dan Jaksa Melanggar Hak Sipil Masyarakat Masyarakat yang berstatus sosial rendah dinilai rentan terhadap penyiksaan dalam proses penangkapan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian. Penyiksaan dinilai hampir tidak pernah terjadi dalam penanganan kasus-kasus korupsi ...

WGAT desak perlindungan tahanan dari penyiksaan “Dari 16 kasus tersebut, 9 orang tahanan mengalami perlakuan buruk, 4 orang meninggal tanpa asal-usul yang jelas dan 3 orang tewas diduga akibat tindak penyiksaan”, kata Indriaswati D Saptaningrum, Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM] kemarin.

WGAT Calls for an End to Prisoner Abuse in Indonesia “The WGAT demands the Justice and Human Rights Ministry as well as the National Police investigate and send the perpetrators — whether police or prison wardens — to court,” coordinator of the WGAT, Indriaswati D. Saptaningrum, said in a release sent on ...

Marak, Kasus Kematian dan Penyiksaan Tahanan Working Group Against Torture (WGAT) menyebutkan bahwa sepanjang Maret sampai April 2012 ditemukan sedikitnya 16 kasus penyiksaan terhadap tahanan. Baik di tahanan Polri maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Menkumham dan Kapolri Dituntut Tuntaskan Kasus Penyiksaan Tahanan di Penjara Menteri Hukum dan HAM serta Kapolri dituntut untuk menuntasan kasus dugaan penyiksaan tahanan di dalam penjara. Dimana penyiksaan itu diduga dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri dan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas). Demikian pernyataan Working ...

Siaran Pers Working Group Against Torture (WGAT): Polisi dan Petugas Lapas Masih Menyiksa Tahanan Working Group Against Torture [WGAT] menuntut Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri mengusut tuntas dan membawa pelaku penyiksaan tahanan yang dilakukan anggota Polri dan petugas Lembaga Pemasyarakatan ke pengadilan, menyusul ditemukannya praktik-praktik ...