Ruang Pers

Ancam Akan Membunuh, Seorang Tokoh Agama Dituntut Tiga Bulan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan kepada terdakwa Abdul Azis Bin Naimun dengan hukuman tiga bulan penjara dan masa percobaan selama enam bulan serta denda Rp 2.000 di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis ...

[Siaran Pers] Sidang Ancaman Pembunuhan Palti Panjaitan: Jaksa Permisif Terhadap Kekerasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Abdul Azis dengan hukuman kurungan 3 [tiga] bulan dengan masa percobaan 6 [enam] bulan. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak ada bukti apapun yang mampu meringankan atau ...

ELSAM Minta Pelaku 335 KUHP Pdt. Palti Panjaitan Dituntut Maksimal Kepada Majelis Hakim, ELSAM berharap untuk tidak berpaku pada permasalahan tindakan perorangan tetapi juga melihat perspektif yang lebih luas, bahwa peristiwa seperti ini merupakan ancaman terhadap kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas agama sesuai ...

Jaksa Harus Tuntut Maksimal Pengancam Palti Panjaitan "Berdasarkan hasil pemantauan, ELSAM memberikan beberapa catatan kritis terhadap proses persidangan yang sudah berlangsung," ujar Deputi Direktur Pembelaan HAM Untuk Keadilan, Wahyu Wagiman, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (23/7/2013).

Siaran Pers ELSAM : Sidang Ancaman Pembunuhan Palti Panjaitan: Jaksa Harus Menuntut Maksimal Persidangan dengan perkara No: 642/PID/B2013/PN.BKS. akan kembali digelar pada Kamis, 25 Juli 2013 di Pengadilan Kelas IA Cikarang, Kabupaten Bekasi dengan agenda pembacaan tuntutan atas terdakwa AA. Berdasarkan hasil pemantauan, ELSAM memberikan beberapa ...

Komnas HAM renews calls for ICC ratification We must emphasize that the statute will only be effective for cases of human rights abuses that occur after it is ratified. It is important to highlight this so that it won’t be politicized,” Komnas HAM Commissioner Roichatul Aswidah told a discussion ...

Pemerintah Masih Takut Meratifikasi Statuta Roma Menurut anggota koalisi yang juga Direktur Eksekutif Elsam, Indriaswati Dyah Saptaningrum, wacana dan persiapan untuk meratifikasi Statuta Roma bukan hal baru bagi Indonesia. Pasalnya, pemerintah sudah menetapkan agenda untuk meratifikasi konvensi itu ...

Komnas HAM Desak Pemerintah Segera Ratifikasi Statuta Roma Statuta Roma dipandang penting demi mengakhiri impunitas dan meningkatkan perlindungan HAM bagi penduduk Indonesia. Instrumen hukum pidana internasional ini juga dapat dijadikan alat untuk mencegah kejahatan paling serius. "Oleh karena itu, Komnas HAM, ...

Komnas HAM Desak Pemerintah Segera Ratifikasi Statuta Roma Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) sepakat mendorong pemerintah agar meratifikasi statuta Roma untuk memastikan implementasi Rancangan ...

Siaran Pers Masyarakat Sipil Indonesia dan Komnas HAM pada Hari Keadilan Internasional Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court, ICC) bersama-sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut Hari Keadilan Internasional yang diperingati secara internasional setiap ...