Reformasi KUHP

Sudah lebih dari 30 tahun, Indonesia mengupayakan adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Pemerintah telah menyusun berbagai naskah Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP). Pada tahun 2013, Pemerintah menyerahkan naskah RUU KUHP Ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas, namun hingga kini belum selesai pembahasannya. 

ELSAM memandang bahwa RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan tindak pidana dalam RKUHP berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. ELSAM bersama jaringan melakukan advokasi untuk reformasi KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. 

Pada tahun 2005, ELSAM membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP, suatu aliansi masyarakat sipil yang bersama-sama mengadvokasi reformasi KUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama:

1)   Mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan tindak pidana yang berperspektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;

2)   Memastikan adanya partisipasi publik yang luas dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Program Reformasi KUHP ini dapat menghubungi [email protected] 


Unduh Seri Advokasi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Rancangan KUHP Pemerintah Bentuk Kriminalisasi Berlebihan "Kritik utama adalah banyaknya ketentuan yang akan diatur dalam KUHP yang mencapai 766 pasal. Makin banyaknya pasal rancangan KUHP berkorelasi dengan banyaknya tindakan yang disebut kejahatan. Dapat dikatakan, naskah Rancangan KUHP itu cenderung over ...

Media Briefing “Meluruskan Arah Pembaruan KUHP” Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama dengan Aliansi Nasional untuk Reformasi KUHP, bermaksud mengundang rekan-rekan media cetak dan elektronik dalam acara media briefing, “Meluruskan Arah Pembaruan KUHP”

Ancaman dalam Pasal-pasal Karet : DPR Diingatkan Hati-hati Merevisi KUHP Dewan Perwakilan Rakyat mesti berhati-hati dalam merevisi Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang diajukan pemerintah. Revisi KUHP itu dikritisi banyak kalangan karena dinilai mengandung ”pasal-pasal karet” yang kontroversial dan ancaman bagi masyarakat.

Perkembangan Delik Agama Dari Masa Ke Masa Yang akan dibahas bukan perkembangan delik agama dalam putusan-putusan pengadilan (jurisprudensi), tetapi perkembangan dalam arti perumusannya dalam RUU KUHPidana.

House to tackle black magic in law revision The Jakarta Post: Rights activist Wahyudi Djafar of the Institute for Research and Advocacy (ELSAM), a human rights watchdog, said that the current draft failed to comply with universal values of human rights. “Almost all the articles give an opportunity ...

RUU KUHP: FPAN Tolak Larangan Penyebaran Ajaran Komunis dan Santet Dipidana Rancangan KUHP ternyata menyerap TAP MPR tentang larangan menyebar ajaran komunisme/marxisme untuk dijadikan kejahatan terhadap negara. Namun apabila untuk kepentingan studi ilmiah, tidak akan dikenakan pidana.

RUU KUHP versi 2012 Naskah RUU KUHP ini yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR untuk dilakukan pembahasan bersama.

15 Briefing Paper Tematik RKUHP KUHP, warisan zaman kolonial Belanda, sudah lama perlu direvisi. Kelompok-kelompok masyarakat sudah berkampanye selama bertahun-tahun untuk mengubah KUHP termasuk perubahan untuk mengakui secara resmi hak azasi (HAM).

Ini Bunyi Pasal Santet di RUU KUHP Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat ternyata mengandung unsur santet. Dalam rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah tersebut, pasal 293 mengatur penggunaan ilmu hitam ini.

Aktivis Protes Pemasukan Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP VOAIndonesia: Wahyudi Djafar dari lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM) mengatakan hal tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia di Indonesia. “Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal penghinaan ...