Pelanggaran HAM Masa Lalu
Indonesia berkomitmen untuk menyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, dengan membentuk serangkaian kebijakan untuk pertanggungjawabannya. Berbagai regulasi menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui dua jalur: Pengadilan HAM adhoc dan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sampai dengan periode 2012, kedua mekanisme ini diupayakan dilaksanakan dengan adanya berbagai Penyelidikan Komnas HAM, dan berhasil membentuk dua Pengadilan HAM adhoc untuk mengadili para pelaku perkara pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok 1984 dan Perkara Timor-Timur 1999. Sementara mekanisme kedua, KKR telah mendapatkan landasan hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

ELSAM bersama jaringan masyarakat sipil lainnya terus menerus melakukan advokasi untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Kegiatan ini dilakukan dengan mendorong adanya kebijakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, mengkonsolidasikan para korban, dan melakukan kampanye publik.

Saat ini ELSAM tergabung dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), suatu koalisi masyarakat sipil yang bersama-sama mendorong adanya pengungkapan kebenaran dan keadilan atas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. 

Untuk mengetahui lebih lanjut Program Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu ini dapat menghubungi zainal@elsam.or.id


Unduh Seri Advokasi Pelanggaran HAM Masa lalu

ADVOKASI KEBIJAKAN
ELSAM Bertemu Pimpinan MPR Membahas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Ketua MPR mempertanyakan keengganan negara untuk membuka sejarah kelamnya. “Kira-kira hal ini karena malu atau takut?”

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Menyuarakan Masa Kelam Anak-Anak Timor-Timur
Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D. Saptaningrum mengatakan bahwa buku ini adalah upaya melawan lupa dan membuka perspektif baru tentang dampak konflik yang tidak dengan mudah terselesaikan.

PELANGGARAN HAM MASA LALU
KKPK bertemu Ketua MPR membahas penyelesaian masa lalu
Dalam pertemuan tersebut, KKPK menyampaikan berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan secara khusus menyampaikan kegiatan Dengar Kesaksian Korban

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Urun Rembuk Ahli Untuk Rancangan Qanun KKR Aceh
Perihal jenis pelanggaran HAM yang menjadi mandat kerja KKR Aceh menjadi pembahasan yang cukup panjang dalam diskusi ini.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Merancang Bingkai Kerja Sama KKR Aceh dan LPSK
ELSAM menginisiasi pertemuan membahas Qanun KKR Aceh antara LPSK dengan Tim Perancang Qanun KKR Aceh. Perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM di Aceh penting dilakukan agar mereka memiliki keberanian untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Rancangan Qanun KKR Aceh Masih Temui Kendala
Qanun pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh akan diputuskan. DPR Aceh tidak perlu menunggu pembentukan KKR Nasional.