Fokus
Sejalan dengan pembongkaran watak otoritarianisme, ELSAM terus mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, dengan penyediaan beragam jalur penyelesaian, yang memungkinkan korban unuk dapat menikmati keadilan dan pemulihan. Pembongkaran watak ini sejalan dengan langkah pembaruan struktur dan budaya, baik aparat negara maupun warga, untuk menjadikan HAM sebagai nilai-nilai yang diakui sebagai nilai kewargaan. Upaya ini akan diperkuat dengan adanya penguatan kapasitas HAM aparat negara secara terus-menerus, serta kampanye publik melalui berbagai saluran tersedia mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM.

Kendati negara telah sedemikian rupa menyatakan komitmen untuk menegakkan HAM, namun pada praktiknya pelanggaran HAM justru terjadi secara berkesinambungan. Intensitasnya terus bertambah terhitung sejak awal periode awal reformasi, pola pelanggarannya pun beraneka ragam. Yang mencolok misalnya produksi kebijakan yang tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan kekerasan seringkali dialami oleh kelompok agama minoritas, baik kekerasan fisik maupun perusakan dan pembakaran terhadap rumah ibadah dan properti milik jemaat.

Sejalan tingginya angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, kecenderungan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin mengkhawatirkan. Selama beberapa tahun terakhir jurnalis mengalami tindakan intimidasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Mereka mengalami kekerasan verbal dan fisik, perampasan alat jurnalistik, bahkan sampai meregang nyawa. Proses peradilan yang berjalan belum mampu menghadirkan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Bentuk lain dalam pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, yang tidak hanya ditujukan pada jurnalis, adalah pembatasan akses terhadap konten multimedia (internet), yang dilakukan oleh negara tanpa suatu pengaturan hukum yang jelas dan pasti. Situasi ini berakibat pada perampasan hak atas informasi warga negara yang dilakukan semena-mena.



SIARAN PERS
Penegak Hukum Harus Berani Tegas dan Serius Menindak Pelanggar Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
Kamis, 16 Oktober 2014 pukul 10.00 WIB, Pengadilan Negeri Sleman akan menggelar sidang putusan perkara Nomor: 327/Pid.b/2014/PN.Slmn dengan Terdakwa Abdul Kholiq Alias Ustadz Kholiq Bin Paulus.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Pemohon Diminta Tegas Gugat UU PPPH Dibatalkan
Andi menjelaskan, UU PPPH mengamanatkan pemberantasan kerusakan hutan yang terjadi secara sistematis sekaligus mencegah kejahatan internasional namun dalam praktiknya masyarakat kecil dan petani yang jadi korbannya. UU PPPH sebagai landasan hukum memberantas ...

BISNIS & HAM
Perkara Sodong, Mesuji: Lahan Warga Diakui Berada di HGU PT. SWA
Dalam persidangan, PT. SWA mengakui adanya tanah Saksi di dalam HGU PT. SWA dan sudah ada pembicaraan untuk menyelesaikannya. Hal ini membuktikan bahwa HGU PT. Sumber Wangi Alam tidak clear and clean.

PELANGGARAN HAM MASA LALU
KKPK Luncurkan Laporan 40 Tahun Kekerasan
Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) meluncurkan laporan hasil proses Tahun Kebenaran tentang 40 tahun kekerasan dan rekomendasi penyelesaiannya pada 3-4 Oktober 2014 di Goethe Institute, Jakarta. Laporan yang berjudul “Menemukan Kembali ...

BISNIS & HAM
Saksi Perkara Sodong, Mesuji: PT. SWA dan PT. TMM Satu Manajemen
Saksi dari PT. SWA membenarkan bahwa PT. TMM dan PT. SWA selain satu manajemen, keduanya juga sama pengurus dan pemiliknya. Keterangan ini membenarkan bahwasanya sebelum PT. SWA mendapatkan HGU-nya, segala tindakan hukum dan surat-menyurat yang dilakukan ...

Nawacita4: Mata Jalan Para Penyintas Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) bermaksud meluncurkan laporan hasil proses Tahun Kebenaran tentang 40 tahun kekerasan dan rekomendasi penyelesaiannya pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2014, di GoetheHaus, Jakarta. Kegiatan ini juga ...

SIARAN PERS
TUK-Indonesia, Silvagama, Elsam, WALHI
Fiksi Iklim Langgengkan Phase 4 Bisnis Kotor SDA Indonesia
Climate Summit Delegation, Wake Up Before Leave!
Dalam acara Climate Summit 2014 yang diselenggarakan oleh PBB di New York 23 September 2014, 27 Negara dan 34 perusahaan yang berkaitan dengan proses deforestasi, serta berbagai organisasi masyarakat sipil, menandatangani Deklarasi New York untuk Penyelamatan ...

Pengesahan RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Pada tanggal 24 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU. RUU ini diajukan oleh Pemerintah untuk memperkuat pengaturan tentang ...

BISNIS & HAM
Uji Materi UU P3H karena Rentan Konflik
Koordinator Koalisi Anti Mafia Hutan, Andi Muttaqien dari Public Interest Lawyer Network, mengatakan, tujuan UU P3H memberantas mafia kehutanan tidak tampak dari norma-normanya. Di UU P3H malah banyak celah yang cenderung mengkriminalisasi masyarakat ...