Bisnis dan HAM

Masuknya isu hak asasi manusia pada sektor bisnis mencerminkan perkembangan kesadaran sosial akan dampak dari kegiatan bisnis pada hak asasi manusia, baik internal maupun eksternal, yaitu buruh, konsumen maupun masyarakat luas. Inilah yang mendorong munculnya kesadaran akan tanggungjawab (responsilbity) di kalangan komunitas bisnis untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari operasi dunia usaha. 

Situasi tersebut direspon oleh berbagai inisiatif, yang salah satunya dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mulai dari pembentukan Norma-Norma tentang Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Besar Lainnya. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan kewajiban hak asasi manusia pada perusahaan secara langsung berdasarkan hukum internasional, dengan lingkup kewajiban hak asasi yang sama yang telah diterima oleh Negara berdasarkan, perjanjian yang mereka ratifikasi, yaitu: "untuk memajukan, memastikan pemenuhan, menghormati, menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia". 

Dokumen tersebut memicu perdebatan dan dialog mendalam antara komunitas bisnis dan kelompok advokasi hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia menolak untuk menindaklanjuti dokumen tersebut. Pada tahun 2005, Komisi menunjuk seorang Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” untuk melakukan sebuah proses baru. 

Pada tahun 2011, John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” menyelesaikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan HAM PBB. John Ruggie berhasil merumuskan Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”. Kerangka ini bersandar  pada tiga pilar. Pertama adalah tugas Negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan peradilan yang sesuai.Kedua adalah tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa perusahaan bisnis harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dilakukannya pelanggaran atas hak pihak lain dan untuk mengatasi akibat yang merugikan di mana mereka terlibat. Ketiga adalah kebutuhan atas akses yang lebih luas oleh korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial. 

Setiap pilar merupakan elemen penting dalam sistem pencegahan dan tindakan pemulihan yang saling terkait dan dinamis: tugas Negara untuk melindungi karena hal ini terdapat dalam setiap inti instrumen hukum hak asasi manusia internasional; tanggung jawab korporasi untuk menghormati karena ini merupakan harapan mendasar yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis dalam kaitan dengan hak asasi manusia; dan akses atas pemulihan karena usaha-usaha yang telah dilakukan secara bersama-sama tidak dapat mencegah semua pelanggaran.  

 --



Catatan Diskusi Terbatas Mengenai Revisi PERMENTAN No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan Dskusi terbatas membahas Permentan No. 26 Tahun 2007. Diskusi diselenggarakan di Jakarta pada 29 Mei 2013.

Sawit yang Melukai, tetapi Disukai Berulang kali Mulyani mengaku dikhianati pemerintah. Padahal, Mulyani kini Sekretaris Desa Biru Maju. Mulyani dan ratusan keluarga transmigran hanya mampu menahan geram. Tiba-tiba pada suatu malam buta tahun 2004, sebuah perusahaan kelapa sawit membuldoser ...

Statement of the Phnom Penh Workshop on Human Rights and Agribusiness in Southeast Asia: Making the Bali Declaration Effective The 31 participants of this workshop drawn from Asian National Human Rights Institutions from Indonesia, Thailand, Malaysia, Timor Leste, Myanmar and South Korea and supportive civil society organisations, met in Phnom Penh between the 9th and 11th October ...

Keynote Speech Prof. Ahmad Sodiki, SH "Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia" #3 Kalau sekarang hutan sudah dibabat habis, kemudian batu bara sudah dikeruk, kemudian gas, dan sekarang sudah mengincar sumber daya air. Mahkamah berpikir, dalam konteks Indonesia, apa yang bisa diprediksi oleh generasi yang akan datang. Sedangkan jumlah ...

Ringkasan Diskusi Publik "Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia" No.2 Diskusi Publik ini bermaksud juga mengaitkan bagaimana perkembangan dunia internasional yang dituntut ikut mengatur atau memberikan pedoman bagi korporasi dalam menjalankan operasinya. Karena dalam banyak peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di sekitar ...

Ringkasan Diskusi Buku Agrarische Wet dan Raja Limbung "Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia" #1 Ringkasan Diskusi yang diselenggarakan dalam rangka peluncuran dua buah dari ELSAM dan Sawit Watch ini disiarkan secara langsung di 100 jaringan radio dari KBR 68H di seluruh Indonesia dalam program Bumi Kita. Diskusi dan peluncuran buku ini diselenggarakan ...

Lima Declaration on human rights and business This Declaration represents an important step for FIDH member organisations mobilized on these issues and formulates specific recommendations to all actors involved including States, businesses, the UN Working Group on Business and Human Rights and sets ...