Reformasi KUHP

Sudah lebih dari 30 tahun, Indonesia mengupayakan adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Pemerintah telah menyusun berbagai naskah Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP). Pada tahun 2013, Pemerintah menyerahkan naskah RUU KUHP Ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas, namun hingga kini belum selesai pembahasannya. 

ELSAM memandang bahwa RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan tindak pidana dalam RKUHP berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. ELSAM bersama jaringan melakukan advokasi untuk reformasi KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. 

Pada tahun 2005, ELSAM membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP, suatu aliansi masyarakat sipil yang bersama-sama mengadvokasi reformasi KUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama:

1)   Mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan tindak pidana yang berperspektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;

2)   Memastikan adanya partisipasi publik yang luas dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Program Reformasi KUHP ini dapat menghubungi [email protected] 


Unduh Seri Advokasi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Rancangan KUHP Ancam Pers pers hanya mungkin mendapat perlindungan hukum jika kemerdekaan pers telah jadi hak konstitusional warga negara negeri ini. Tanpa mencantumkan ”MPR, DPR, pemerintah tidak boleh membuat perundang-undangan yang mengancam, membatasi kemerdekaan pers” di ...

KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial KUHP yang diberlakukan di Hindia Belanda agak berbeda dengan KUHP yang berlaku di negeri Belanda karena sifat dan corak dari politik penjajahan yang terjadi pada saat itu, namun sebagian besar karakteristik dari “code penal” Belanda juga diwarisi oleh ...

Revisi KUHP Sebaiknya Bertahap Menurut Wahyudi Djafar wakil Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Aliansi Nasional yang harus mendesak dilakukan dalam revisi KUHP adalah evaluasi secara menyeluruh delik-delik KUHP yang tak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. “Termasuk ...

RUU KUHP Berpotensi Timbulkan Kekacauan Hukum ”Terlalu banyak pertanyaan dalam rancangan KUHP ini. DPR tak akan punya waktu, apalagi waktu yang tersisa hanya sampai Pemilu 2014,” kata Zaenal Abidin, Deputi Direktur Elsam, Kamis (11/4), dalam jumpa pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Criminal Code revision deemed a threat to personal liberties Wahyudi Djafar of Elsam said consensual sex should not be categorized as a crime and it has no victim. “If all indecent actions are criminalized, there would be more over-criminalization against ‘victimless crimes’,” he said. “The draft provides more ...

Aliansi Nasional Kritik Revisi KUHP Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang terdiri dari sejumlah LSM mendesak agar proses pembahasan RKUHP merujuk pada standar baku hukum pidana modern. Aliansi meminta upaya pembaruan KUHP tidak dijadikan sebagai instrumen “penekan” bagi rezim yang berkuasa.

Pemerintah Diminta Perbarui KUHP Secara Bertahap Sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan secara bertahap terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena berpotensi menimbulkan kekacauan sistem hukum.

RUU KUHP dinilai over kriminalisasi "Kami melihat RUU KUHP ini over kriminalisasi. Ada 766 pasal yang mengatur tindak tanduk masyarakat dengan ancaman pidana," ujar Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Zainal Abidin dalam diskusi bertajuk 'Meluruskan Arah Pembaruan ...

Tanpa Arah, Revisi KUHP Menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP dasar pemikiran yang diadopsi dari pemerintah Hindia Belanda tetap diakui. Revisi hanya menyisipkan penambahan-penambahan kecil termasuk dalam Buku I justru modifikasinya membuat apa yang sudah jelas dalam KUHP ...

Rancangan KUHP Masih Otoriter dan Kolonialistik Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menolak rencana Revisi KUHP (RKUHP) oleh pemerintah dan DPR. Menurut mereka, pembaruan KUHP tersebut tidak dalam kerangka politik yang mengarah ke sistem demokrasi melainkan sistem politik ...
1 2 3 4 5 Next