Penal Code Reform

For more than 30 years, Indonesia has been attempting to amend its Criminal Code in which the government has formulated various draft bills. In 2013, the government submitted the draft bill to the parliament (DPR) to be discussed, but up to now the discussion has yet been completed.

ELSAM considers that the Criminal Code Draft Bill still has several fundamental problems, either related to codification model preferences or criminal offense arrangement. Various criminal offense formulations in the Criminal Code Draft Bill could potentially violate human rights values. ELSAM, jointly with its networks, advocates the reformation of the Criminal Code pursuant to the human rights principles.

In 2005, ELSAM established National Alliance on Criminal Code Reformation, a civil society alliance that collectively advocates the reformation of the Criminal Code. In its advocacy, the alliance has two main focuses:

1)      Promoting the formation of criminal offense formulations which have a human rights perspective, and are pursuant to the human rights principles;

2)      Ensuring broad public participation in the discussion and formulation processes of the Criminal Code.

To find out more about Criminal Code Reformation Program, please contact  [email protected]

Download Criminal Code Draft Bill Advocacy Series

Translated by Adila Allin Almanar



Rancangan KUHP Ancam Pers pers hanya mungkin mendapat perlindungan hukum jika kemerdekaan pers telah jadi hak konstitusional warga negara negeri ini. Tanpa mencantumkan ”MPR, DPR, pemerintah tidak boleh membuat perundang-undangan yang mengancam, membatasi kemerdekaan pers” di ...

KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial KUHP yang diberlakukan di Hindia Belanda agak berbeda dengan KUHP yang berlaku di negeri Belanda karena sifat dan corak dari politik penjajahan yang terjadi pada saat itu, namun sebagian besar karakteristik dari “code penal” Belanda juga diwarisi oleh ...

Revisi KUHP Sebaiknya Bertahap Menurut Wahyudi Djafar wakil Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Aliansi Nasional yang harus mendesak dilakukan dalam revisi KUHP adalah evaluasi secara menyeluruh delik-delik KUHP yang tak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. “Termasuk ...

RUU KUHP Berpotensi Timbulkan Kekacauan Hukum ”Terlalu banyak pertanyaan dalam rancangan KUHP ini. DPR tak akan punya waktu, apalagi waktu yang tersisa hanya sampai Pemilu 2014,” kata Zaenal Abidin, Deputi Direktur Elsam, Kamis (11/4), dalam jumpa pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Criminal Code revision deemed a threat to personal liberties Wahyudi Djafar of Elsam said consensual sex should not be categorized as a crime and it has no victim. “If all indecent actions are criminalized, there would be more over-criminalization against ‘victimless crimes’,” he said. “The draft provides more ...

Aliansi Nasional Kritik Revisi KUHP Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang terdiri dari sejumlah LSM mendesak agar proses pembahasan RKUHP merujuk pada standar baku hukum pidana modern. Aliansi meminta upaya pembaruan KUHP tidak dijadikan sebagai instrumen “penekan” bagi rezim yang berkuasa.

Pemerintah Diminta Perbarui KUHP Secara Bertahap Sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan secara bertahap terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena berpotensi menimbulkan kekacauan sistem hukum.

RUU KUHP dinilai over kriminalisasi "Kami melihat RUU KUHP ini over kriminalisasi. Ada 766 pasal yang mengatur tindak tanduk masyarakat dengan ancaman pidana," ujar Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Zainal Abidin dalam diskusi bertajuk 'Meluruskan Arah Pembaruan ...

Tanpa Arah, Revisi KUHP Menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP dasar pemikiran yang diadopsi dari pemerintah Hindia Belanda tetap diakui. Revisi hanya menyisipkan penambahan-penambahan kecil termasuk dalam Buku I justru modifikasinya membuat apa yang sudah jelas dalam KUHP ...

Rancangan KUHP Masih Otoriter dan Kolonialistik Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menolak rencana Revisi KUHP (RKUHP) oleh pemerintah dan DPR. Menurut mereka, pembaruan KUHP tersebut tidak dalam kerangka politik yang mengarah ke sistem demokrasi melainkan sistem politik ...
1 2 3 4 5 Next