Pemantauan Persidangan

Pemantauan persidangan (trial monitoring) adalah salah satu bagian penting dalam advokasi HAM. ELSAM secara berkala melakukan program pemantauan persidangan pada kasus-kasus yang berdampak pada penegakan HAM. 

Pemantauan dilakukan dengan melakukan observasi, mengamati dan mencatat proses persidangan, melakukan wawancara dan mendapatkan dokumen-dokumen persidangan. Dari hasil pemantauan tersebut, ELSAM menyusun suatu laporan pemantauan persidangan yang berupa laporan tematik/isu, laporan berdasarkan kasus, atau berbagai bentuk laporan lainnya.

Pemantauan dilakukan untuk menilai tentang bagaimana pengadilan mengikuti standar-standar peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), dan memberikan suatu analisa tentang proses pengadilan yang sesuai dengan standar HAM. Tujuan Pemantauan, selain untuk mengadvokasi suatu kasus tertentu, juga akan membantu proses peradilan, khususnya dalam pencapaian keadilan para korban, serta menyediakan laporan dan rekomendasi yang komprehensif bagi para penegak hukum dan sebagai landasan untuk mendorong reformasi hukum dan reformasi peradilan.

Saat ini ELSAM melakukan pemantauan terhadap Pengadilan HAM , Pengadilan Militer dan pemantauan peradilan dalam sejumlah perkara lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan berekpresi/berpendapat.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Program Pemantauan ini dapat menghubungi [email protected]



Pengadilan Ad Hoc HAM Timtim Hanya Sandiwara Hukum JAKARTA - Pengadilan Ad Hoc HAM Timor Timur (Timtim) dinilai hanya sebuah "sandiwara hukum" untuk membersihkan keterlibatan aparat keamanan negara dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Timtim. Pengadilan ini dipakai sebagai sarana menjustifikasi apa ...

Vonis untuk Mantan Dandim Dili Akan Ditunda JAKARTA - Ketua majelis hakim ad hoc perkara pelanggaran HAM berat di Timor Timur dengan terdakwa mantan Komandan Distrik Militer Dili Letnan Kolonel Sudjarwo, Andi Samsan Nganro, mengaku sedang mempertimbangkan untuk menunda pembacaan vonis yang seharusnya ...

Kasasi Korban Priok Ditolak MAHKAMAH Agung menolak permohonan kasasi 13 korban kasus Tanjung Priok, yang meminta eksekusi atas kompensasi untuk mereka. Hakim menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan itu sudah tepat. ”Jadi, permohonan kasasi ditolak,” ...

Tanjung Priuk Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa tersebut diawali dengan penahanan terhadap empat orang pengurus mesjid di daerah Tanjung Priok, dan kemudian ceramah yang dilakukan oleh beberapa Muballigh, diantaranya Amir Biki, ...

Timor Timur Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan implementasi dari Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Pengadilan HAM di Indonesia ini mempunyai arti penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ...

Tentang Pembentukan Pengadilan HAM Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak dicatat melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Orde baru yang memerintah secara otoriter selama lebih dari 30 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM karena perilaku negara ...

Abepura Kasus Abepura merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-undang No. 26 tahun 2000. Sedangkan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Tim-tim pada pra dan pasca jajak pendapat 1999 merupakan peristiwa ...

Pengamatan terhadap Proses Pengadilan HAM Menurut kami pengadilan HAM ad hoc Tim-Tim, dari satu tahap ke tahap berikutnya, tampak sedang menuju ke arah kegagalan: ia justru gagal pada aspek yang paling esensial ini: memastikan kesalahan individual para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia ...
1 2 Next