Pemantauan Kebijakan HAM
Dalam upaya mengintegrasikan prinsip dan norma HAM dalam kebijakan dan hukum negara, Elsam memfokuskan diri pada usaha penyediaan parameter-parameter HAM yang akan memudahkan para pengambil kebijakan di tingkat pusat mau pun daerah untuk membentuk kebijakan yang selaras dengan HAM. Elsam juga mendorong reproduksi kebijakan yang melindungi kebebasan sipil, termasuk sejumlah instrumen internasional HAM yang akan menunjang perlindungan dan penyediaan mekanisme HAM di tingkat nasional.

Tujuan umum dari program Elsam adalah hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam pengembangan kebijakan negara.

Untuk mengetahui lebih jauh program ini dapat menghubungi [email protected]



PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Human Rights Cities, Gerakan Kebangkitan Politik Masyarakat Kota
Konsep Human Rights Cities merupakan konsep yang memandang kota sebagai ruang bersama yang dimiliki oleh seluruh masyarakatnya. Dalam konsep tersebut, kota juga harus memberikan kenyamanan dan akses terhadap hak-hak masyarakat, baik hak-hak sipil politik ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Membaca Arah Politik HAM Pemerintahan Jokowi-JK
Komitmen Jokowi JK dalam penegakan HAM ditunjukkan melalui penerbitan sejumlah dokumen kebijakan pemerintahan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan HAM, seperti penuntasan kasus-kasus HAM dan penerbitan Keppres Rencana Aksi Nasional ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Pemajuan HAM di Kawasan ASEAN Tergolong Lamban
Pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara masih tergolong lamban. Salah satu penyebabnya adalah berlarut-larutnya pembuatan ASEAN Human Rights Body beserta TOR AICHR, yang direncanakan sejak 2009, namun baru rampung disusun pada 2014. TOR AICHR pun tidak ...

BISNIS DAN HAM
Ratusan Petani Blitar Kepung Kedubes Swiss di Jakarta
Sekitar 100 orang petani Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Senin (20 April 2015) pagi ini berencana mengepung kantor Kedutaan Besar Swiss di Jakarta.Aksi massa ini sebagai tindak lanjut pelaporan petani kepada National Contact Point ...

ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP
Catatan Awal Atas Rencana Pembahasan RKUHP tahun 2015
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menegaskan pentingnya Pemerintah untuk secara serius melakukan kajian tentang pasal-pasal yang akan dirumuskan dalam RKUHP.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan
Seluruh agenda pembangunan harus diintegrasikan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam HAM, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan masyarakat adat, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dikenal ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Catatan ELSAM terkait RPJMN 2015-2019 di bidang Hukum dan HAM
Berbagai upaya reformasi penegakan hukum terus dilakukan sejak masa reformasi dimulai pada tahun 1998. Namun hingga hari ini, beragam persoalan tetap menyelimuti tugas pemerintah dalam penegakan hukum tersebut

REFORMASI KUHP
Banyak Delik Baru, RUU KUHP Rentan Melanggar HAM
Makin banyaknya pasal KUHP berkorelasi dengan makin banyaknya tindakan yang disebut sebagai kejahatan. Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Dr. Achyar Salmi, hampir semua tindak tanduk warga negara diancam dengan pemidanaan, dengan mengatasnamakan ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Negara Tidak Diperkenankan Campur Tangan Terlalu Jauh
Dalam kesimpulan pendapat hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Ketua MK Hamdan Zoelva, mengatakan permohonan para pemohon dalam pengujian UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, berasalan menurut hukum untuk sebagian. Melalui putusan ini, ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Pertemuan Assembly of State Party (ASP) 2014 di New York
Pertemuan ini dilingkupi dua isu penting yang terkait dengan imparsialitas pengadilan untuk menjangkau pertanggungjawaban pemimpin negara yang masih aktif menjabat dan universalitas dari statuta. Isu ini muncul setelah Penuntut umum Pengadilan internasional ...
1 2 3 4 5 Next