Rights-based Policy

In its efforts to integrate the principles and norms of human rights into state laws and policies, Elsam focuses on providing human rights parameters that will facilitate policy makers be it at the national or subnational level to form policies pursuant to human rights. Elsam also supports the making of policies that protect civil liberties, including a number of international human rights instruments which will contribute to the protection and provision of human rights mechanisms at the national level. 

The main goal of Elsam’s programs is that human rights becomethe main basis in the development of state policies. 

Translated by Vina Yuni Purwaningsih



PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Human Rights Cities, Gerakan Kebangkitan Politik Masyarakat Kota
Konsep Human Rights Cities merupakan konsep yang memandang kota sebagai ruang bersama yang dimiliki oleh seluruh masyarakatnya. Dalam konsep tersebut, kota juga harus memberikan kenyamanan dan akses terhadap hak-hak masyarakat, baik hak-hak sipil politik ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Membaca Arah Politik HAM Pemerintahan Jokowi-JK
Komitmen Jokowi – JK dalam penegakan HAM ditunjukkan melalui penerbitan sejumlah dokumen kebijakan pemerintahan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan HAM, seperti penuntasan kasus-kasus HAM dan penerbitan Keppres Rencana Aksi Nasional ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Pemajuan HAM di Kawasan ASEAN Tergolong Lamban
Pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara masih tergolong lamban. Salah satu penyebabnya adalah berlarut-larutnya pembuatan ASEAN Human Rights Body beserta TOR AICHR, yang direncanakan sejak 2009, namun baru rampung disusun pada 2014. TOR AICHR pun tidak ...

BISNIS DAN HAM
Ratusan Petani Blitar Kepung Kedubes Swiss di Jakarta
Sekitar 100 orang petani Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Senin (20 April 2015) pagi ini berencana mengepung kantor Kedutaan Besar Swiss di Jakarta.Aksi massa ini sebagai tindak lanjut pelaporan petani kepada National Contact Point ...

ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP
Catatan Awal Atas Rencana Pembahasan RKUHP tahun 2015
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menegaskan pentingnya Pemerintah untuk secara serius melakukan kajian tentang pasal-pasal yang akan dirumuskan dalam RKUHP.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan
Seluruh agenda pembangunan harus diintegrasikan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajiban dalam HAM, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan masyarakat adat, sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dikenal ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Catatan ELSAM terkait RPJMN 2015-2019 di bidang Hukum dan HAM
Berbagai upaya reformasi penegakan hukum terus dilakukan sejak masa reformasi dimulai pada tahun 1998. Namun hingga hari ini, beragam persoalan tetap menyelimuti tugas pemerintah dalam penegakan hukum tersebut

REFORMASI KUHP
Banyak Delik Baru, RUU KUHP Rentan Melanggar HAM
Makin banyaknya pasal KUHP berkorelasi dengan makin banyaknya tindakan yang disebut sebagai kejahatan. Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Dr. Achyar Salmi, hampir semua tindak tanduk warga negara diancam dengan pemidanaan, dengan mengatasnamakan ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Negara Tidak Diperkenankan Campur Tangan Terlalu Jauh
Dalam kesimpulan pendapat hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Ketua MK Hamdan Zoelva, mengatakan permohonan para pemohon dalam pengujian UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, berasalan menurut hukum untuk sebagian. Melalui putusan ini, ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Pertemuan Assembly of State Party (ASP) 2014 di New York
Pertemuan ini dilingkupi dua isu penting yang terkait dengan imparsialitas pengadilan untuk menjangkau pertanggungjawaban pemimpin negara yang masih aktif menjabat dan universalitas dari statuta. Isu ini muncul setelah Penuntut umum Pengadilan internasional ...
1 2 3 4 5 Next