Pelanggaran HAM Masa Lalu
Indonesia berkomitmen untuk menyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, dengan membentuk serangkaian kebijakan untuk pertanggungjawabannya. Berbagai regulasi menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui dua jalur: Pengadilan HAM adhoc dan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sampai dengan periode 2012, kedua mekanisme ini diupayakan dilaksanakan dengan adanya berbagai Penyelidikan Komnas HAM, dan berhasil membentuk dua Pengadilan HAM adhoc untuk mengadili para pelaku perkara pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok 1984 dan Perkara Timor-Timur 1999. Sementara mekanisme kedua, KKR telah mendapatkan landasan hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

ELSAM bersama jaringan masyarakat sipil lainnya terus menerus melakukan advokasi untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Kegiatan ini dilakukan dengan mendorong adanya kebijakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, mengkonsolidasikan para korban, dan melakukan kampanye publik.

Saat ini ELSAM tergabung dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), suatu koalisi masyarakat sipil yang bersama-sama mendorong adanya pengungkapan kebenaran dan keadilan atas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. 

Untuk mengetahui lebih lanjut Program Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu ini dapat menghubungi [email protected]


Unduh Seri Advokasi Pelanggaran HAM Masa lalu

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Pertemuan ELSAM-Wantimpres:
Memetakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Untuk mendukung komitmen pemerintah atas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut, ESLAM mengadakan audiensi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Selasa (17/3) di kantor Wantimpres, Jakarta. Pertemuan ini diharapkan mampu mendorong ...

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Dukungan DPD untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Dalam catatan ELSAM, inisiatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebetulnya mempunyai dukungan dan modal sosial yang cukup, yakni adanya kesadaran akan langkah penuntasan. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu itu sendiri merupakan agenda ...

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Menunggu Komitmen Presiden Jokowi dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Dua jalan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu (jalan rekonsiliasi secara menyeluruh dan melalui Pengadilan HAM ad hoc) yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya sebenarnya bukanlah mekanisme yang baru. Kedua mekanisme tersebut ...

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Membangun Komitmen Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
Dalam lokakarya nasional di Jakarta Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan komitmen MPR untuk memfasilitasi dialog nasional dengan berbagai pihak, termasuk dengan DPR dan DPD. Komitmen MPR ini menjadi langkah yang penting untuk memungkinkan dukungan bagi ...

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Mendengar Suara Perempuan Korban 1965/66 di NTT
Perwakilan DPRD Sumba Timur mengakui adanya korban pada peristiwa 1965 di wilayah mereka dan mendukung upaya rekonsiliasi. Peserta diskusi yang lain pun menanggapi positif untuk membahas peristiwa 1965.

PELANGGARAN HAM MASA LALU
Pertemuan Penyintas Peristiwa 1965 dan Siswa Labschool Kebayoran
Transformasi pengalaman dari para penyintas kepada generasi muda tentunya menjadi sangat penting untuk dilakukan agar pemahaman sejarah bagi generasi muda menjadi utuh. Selain itu, transformasi pengalaman tersebut juga diharapkan akan mampu mencegah terjadinya ...

PELANGGARAN HAM MASA LALU
KKPK Luncurkan Laporan 40 Tahun Kekerasan
Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) meluncurkan laporan hasil proses Tahun Kebenaran tentang 40 tahun kekerasan dan rekomendasi penyelesaiannya pada 3-4 Oktober 2014 di Goethe Institute, Jakarta. Laporan yang berjudul “Menemukan Kembali ...

Nawacita4: Mata Jalan Para Penyintas Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) bermaksud meluncurkan laporan hasil proses Tahun Kebenaran tentang 40 tahun kekerasan dan rekomendasi penyelesaiannya pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2014, di GoetheHaus, Jakarta. Kegiatan ini juga ...

Pengesahan RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Pada tanggal 24 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU. RUU ini diajukan oleh Pemerintah untuk memperkuat pengaturan tentang ...
1 2 3 4 5 Next