Kebebasan Berekspresi

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak yang telah dijamin dalam berbagai peraturan di Indonesia. Hak ini semakin mendapatkan jaminan secara normatif maupun praktis, setelah reformasi pada tahun 1998. Dalam perkembangannya, kebebasan berekspresi ini juga mendapatkan tantangan karena seringkali bersentuhan dengan berbagai kepentingan, sehingga berbagai ekspresi sering berhadapan dengan intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi.

Saat ini, kecenderungan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin mengkhawatirkan. Survei ELSAM terakhir menunjukkan bahwa situasi kebebasan berekpresi secara umum masih belum baik. Berbagai regulasi yang dibentuk, baik dalam level nasional maupun lokal juga mempunyai kecenderungan bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi.

Pekembangan dunia internet yang semakin meluas di Indonesia, memberikan model baru pola komunikasi dan interaksi antar individu, serta proses pencarian dan penyebaran informasi. Situasi ini juga menimbulkan berbagai ancaman atas kebebasan berekspresi di dunia maya, dengan semakin banyaknya pemenjaraan kepada individu yang mengekspresikan sikap dan pandangannya melalui berbagai saluran di internet, pengaturan dan kontrol dari pemerintah atas konten dengan cara blocking, filtering, dan sebagainya.

Merespon situasi tersebut, ELSAM melakukan advokasi terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berekpresi baik yang dilakukan secaraoffline maupun online. Kegiatan yang dilakukan di antaranya advokasi kebijakan, dengan memastikan regulasi yang dibentuk tidak melanggar hak atas kebebasan berekpresi, termasuk advokasi tata kelola internet berbasiskan hak asasi manusia. Kegiatan lainnya adalah pendampingan kasus, kampanye dan produksi pengetahuan.

Untuk advokasi kebebasan berekspresi di internet, ELSAM tergabung dalam  ID-CONFIG (merupakan sekretariat bersama, inisiatif dari beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) yang memiliki kepedulian terhadap tata kelola internet di Indonesia. ID-CONFIG akan menjadi media penghubung antar CSO, maupun menjadi penghubung bagi CSO dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, bisnis dan akademisi untuk merumuskan isu-isu utama dalam tata kelola internet)

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Program Kebebasan Berekspresi ini dapat menghubungi [email protected]



SIARAN PERS BERSAMA MASYARAKAT SIPIL
Mengecam Ujaran Kebencian Atas Nama Agama dan Pemblokiran Situs-situs Islam tanpa Prosedur Hukum
Masyarakat sipil Indonesia mengecam tindakan pemerintah Indonesia memblokir situs-situs media online tanpa prosedur dan proses yang jelas.

PRESS BRIEF
Tanpa mekanisme due process, pemblokiran konten internet adalah semena-mena
Publik tiba-tiba saja dikejutkan dengan tindakan pemblokiran terhadap situs-situs internet, yang selama ini ditengarai gencar melakukan propaganda ekstrimisme-kekerasan dengan latar agama.

Monitoring Sidang:
Akta Hasutan 1948 Adalah Hukum Tidak Sah
Mahkamah Persekutuan Malaysia menggelar sidang untuk menguji keabsahan Akta Hasutan 1948, setelah sebelumnya Azmi bin Sharom bersama Pengacaranya mendaftarkan pengujian ini ke Pengadilan Tinggi Malaysia, pada 17 September 2014 dan diteruskan ke Mahkamah ...

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Perlindungan Hak atas Privasi: Tantangan Berat, Butuh Sinergi Dari Semua Pemangku Kepentingan
Indonesia mengalami masalah serius dalam perlindungan hak atas privasi warga negaranya. Mengapa dikatakan demikian? Situasi ini terjadi dikarenakan setidaknya tiga aspek berikut: (i) seriusnya problem regulasi; (ii) meningkatnya ancaman; dan (iii) minimnya ...

KEBEBASAN BEREKSPRESI
UU ITE Resahkan Kemerdekaan Berekspresi, Elsam Desak Direvisi
Menurut Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar hasil kajian menunjukkan UU ITE ditinjau secara keseluruhan, pengaturannya nampak dipaksakan, karena memadukan banyak norma hukum yang semestinya dilakukan dalam instrumen yang terpisah.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Jalan Siput Internet di Era SBY
Penapisan ikut dituding sebagai penyebab koneksi lemot
“Pilihannya, apakah merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang ITE atau mengajukan draf rancangan undang-undang baru,” kata Wahyudi Djafar, juru bicara KITA (Koalisi Internet Tanpa Ancaman).

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Lebih Bijak di Media Sosial
Negara hadir di dunia sosmed ini melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yakni konten yang mengandung keasusilaan, ancaman kekerasan, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta penyebaran kebencian ...
1 2 3 4 5 Next