Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun, saat ini kondisi jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia kian memprihatinkan. Berbagai laporan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan terus meningkat.

Sejumlah permasalahan terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, bukan semata-mata persoalan meningkatnya intoleransi yang menyebabkan pelanggaran terus terjadi, tetapi dalam sejumlah kasus justru aparat negara baik di tingkat nasional maupun lokal terlibat atau mendukung pelanggaran tersebut. Hal ini diperparah dengan masih adanya berbagai regulasi yang melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk munculnya regulasi baru, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam setiap pelanggaran, institusi yudisial juga belum mampu memberikan keadilan kepada para korban, melakukan praktek yang diskriminatif, menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi, dan gagal menjadikan peradilan sebagai wilayah penting untuk menegakkan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

ELSAM melakukan advokasi untuk memastikan perlindungan dan jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dengan melakukan serangkaian aktivitas. Pertama, melakukan pemantauan atas pelanggaran hak-hak tersebut, menyusun laporan, dan memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak. Kedua, melakukan pendampingan kepada para korban baik pendampingan hukum maupun pendampingan dalam bentuk lainnya. Ketiga, melakukan pelatihan kepada masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan pelanggaran dan penulisan laporan.

Mulai tahun 2013, ELSAM bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA)  melakukan pelatihan kepada para hakim, khusus terkait dengan masalah perlindungan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dengan pelatihan ini, diharapkan akan memperkuat institusi peradilan sebagai lembaga yang berkontribusi penting atas perlindungan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program ini dapat menghubungi [email protected]  



KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh:
Majelis Hakim Buka Sidang Tanpa Kehadiran Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang untuk kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), pada Selasa (5/5). Sidang ke-5 untuk kasus tersebut, yang dimulai pada pukul 11.00 WIB, sempat diprotes oleh penasihat ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh
Pengacara Terdakwa Dihujat Pengunjung Sidang
Sidang kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gafatar diwarnai kericuhan. Pasalnya, salah satu pengunjung pada sidang keempat yang digelar Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Selasa (28/4) itu maju ke depan meja Majelis Hakim dan mengambil foto penasihat ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Mengaku Ditekan, Saksi JPU Cabut BAP Kepolisian
Pada sidang yang berlangsung kurang lebih 5 jam ini, para saksi yang dihadirkan JPU menolak dan mencabut Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Akibat Fatwa MPU, Pengurus Gafatar Aceh Diadili
Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan 6 (enam) pengurus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) pada Selasa, (14/4).

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Kebhinnekaan: Bukan Ancaman Melainkan Sebuah Kekuatan
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri dengan tema “Toleransi dalam Kebhinnekaan sebagai Paradigma Peradilan,” untuk gelombang kedua resmi ditutup pada Kamis, (12/3) di Bogor. Pelatihan hasil kerja sama ELSAM dan Balitbang Diklat Kumdil MA RI, yang ...

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Peran, Status dan Kedudukan Hakim: Independensi & Imparsialitas vs Realitas Sosial
Dengan status, peran, dan kedudukannya tersebut, hakim dituntut untuk memiliki independensi dan imparsialitas yang melekat kuat dalam dirinya. Namun, di Indonesia realitas sosial hakim masih buruk. Pada banyak kondisi, situasi yang buruk tersebut menjadi ...

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Prinsip HAM Penting bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Prinsip-prinsip HAM sangat penting diperhatikan oleh hakim dalam pengambilan keputusan di peradilan. Menurut Agus Subroto, SH., M.Hum, hal itu penting untuk menjaga toleransi kebhinnekaan

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Toleransi: Fondasi untuk Mengelola Kemajemukan
Hak kemerdekaan beragama atau berkeyakinan memiliki dua dimensi yaitu dimensi internum dan eksternum. Dalam dimensi internum, agama tidak bisa dibatasi oleh negara. Sementara dalam dimensi eksternum, negara memang harus memberikan pengaturan dalam rangka ...

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Institusi Peradilan Harus Memiliki Paradigma Toleransi dalam Kebhinnekaan
Institusi peradilan sebagai representasi negara sekaligus pemegang peran kunci dalam menegakkan dan melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, harus memiliki paradigma toleransi dalam kebhinnekaan

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Batasan Tanggung Jawab Negara dalam Kebebasan Beragama
Negara memiliki batasan tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ketika agama bicara mengenai definisi kebenaran, menurutnya, negara harus absen.
1 2 3 4 5 Next