Freedom of Religion or Belief

One of the issues in Indonesia that draws attention to the world is about the diversity. Indonesia has complexities in its cultures, tribes, ethnic groups, religion and beliefs, etc. Even though Islam plays the majority role, nationally, Indonesia is a plural country in which there is a number of religions and beliefs. Everyone has the right to embrace his/her religion and belief independently in that choosing a religion or choosing no religion is one of the fundamental rights that must be respected by everyone without exception.

Indonesia constitution firmly secures this right: “The right to live, right to freedom from torture, freedom of mind and soul, right to freedom of religion, right to freedom from slavery, right to be respected as individual before the law, and right not to be prosecuted based on retroactive law are human rights that can’t be diminished under any circumstances” (2ndAmendment of 1945 Indonesia Constitution Article 28I Paragraph 1).

The right to freedom of religion is one of the human rights issues that is the oldest and most controversial. In Indonesia, within the last three years, violations of freedom of religion and belief dominated the human rights violation cases. Not only policies that were not in line with freedom of religion and belief were produced, but also various forms of violence were faced by minority religious groups, ranging from destruction of places of worship, prohibition of religious activities, to murder. Castration of the fundamental right always has implications for the deprivation of other fundamental rights.

In accordance with its mandate to promote and protect human rights, ELSAM actively carries out freedom of religion and belief advocacy work. ELSAM works jointly with its network partners such as LBH Jakarta, LBH Aceh, LBH Bandung, LAPAR Makassar, Lensa Mataram, C’Mars Surabaya, 6211. ELSAM also encourages law enforcement institutions, especially the Supreme Court, to improve protection of the right to freedom of religion and belief through cases handling related to freedom of religion and belief.

Furthermore, ELSAM conducts: 1) Mapping out the conditions and cases related to freedom of religion and belief, and human rights civil society organisations or defenders as the actors which carry out the related advocacy, in five provinces in Indonesia (East Java, West Java, Banda Aceh, West Nusa Tenggara, and South Sulawesi); 2) Conducting lobbies and a series of audiences with the Supreme Court and other law and human rights institutions, and civil society organizations; 3) Conducting research on the weaknesses of the courts in investigating cases related to freedom of religion and belief in Indonesia; 4) Preparing training modules for the District Court judges in investigating cases related to freedom of religion and belief; 5) Preparing training modules on trial monitoring related to cases of freedom of religion and belief for human rights workers; 6) Training for District Court judges; 7) Training for human rights workers; 8) Trial or judicial process monitoring related to freedom of religion and belief; 9) Preparing human rights standard guidelines for case examination related to freedom of religion, and its integration with the Supreme Court; 10) Periodically, once every four months, issuing press release related to the situation of freedom of religion and belief in Indonesia; 11) Handling and assisting cases of freedom of religion and belief.

To find out more about Freedom of Freedom of Religion and Belief, please contact [email protected]

Translated by Adila Alin Almanar



KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh:
Majelis Hakim Buka Sidang Tanpa Kehadiran Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang untuk kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), pada Selasa (5/5). Sidang ke-5 untuk kasus tersebut, yang dimulai pada pukul 11.00 WIB, sempat diprotes oleh penasihat ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh
Pengacara Terdakwa Dihujat Pengunjung Sidang
Sidang kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gafatar diwarnai kericuhan. Pasalnya, salah satu pengunjung pada sidang keempat yang digelar Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Selasa (28/4) itu maju ke depan meja Majelis Hakim dan mengambil foto penasihat ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Mengaku Ditekan, Saksi JPU Cabut BAP Kepolisian
Pada sidang yang berlangsung kurang lebih 5 jam ini, para saksi yang dihadirkan JPU menolak dan mencabut Berita Acara Penyidikan (BAP) Kepolisian

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Akibat Fatwa MPU, Pengurus Gafatar Aceh Diadili
Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan 6 (enam) pengurus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) pada Selasa, (14/4).

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Kebhinnekaan: Bukan Ancaman Melainkan Sebuah Kekuatan
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri dengan tema “Toleransi dalam Kebhinnekaan sebagai Paradigma Peradilan,” untuk gelombang kedua resmi ditutup pada Kamis, (12/3) di Bogor. Pelatihan hasil kerja sama ELSAM dan Balitbang Diklat Kumdil MA RI, yang ...

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Peran, Status dan Kedudukan Hakim: Independensi & Imparsialitas vs Realitas Sosial
Dengan status, peran, dan kedudukannya tersebut, hakim dituntut untuk memiliki independensi dan imparsialitas yang melekat kuat dalam dirinya. Namun, di Indonesia realitas sosial hakim masih buruk. Pada banyak kondisi, situasi yang buruk tersebut menjadi ...

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Prinsip HAM Penting bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Prinsip-prinsip HAM sangat penting diperhatikan oleh hakim dalam pengambilan keputusan di peradilan. Menurut Agus Subroto, SH., M.Hum, hal itu penting untuk menjaga toleransi kebhinnekaan

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Toleransi: Fondasi untuk Mengelola Kemajemukan
Hak kemerdekaan beragama atau berkeyakinan memiliki dua dimensi yaitu dimensi internum dan eksternum. Dalam dimensi internum, agama tidak bisa dibatasi oleh negara. Sementara dalam dimensi eksternum, negara memang harus memberikan pengaturan dalam rangka ...

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Institusi Peradilan Harus Memiliki Paradigma Toleransi dalam Kebhinnekaan
Institusi peradilan sebagai representasi negara sekaligus pemegang peran kunci dalam menegakkan dan melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, harus memiliki paradigma toleransi dalam kebhinnekaan

PENDIDIKAN HAM
Pelatihan HAM bagi Hakim Pengadilan Negeri II:
Batasan Tanggung Jawab Negara dalam Kebebasan Beragama
Negara memiliki batasan tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ketika agama bicara mengenai definisi kebenaran, menurutnya, negara harus absen.
1 2 3 4 5 Next