Fokus
Sejalan dengan pembongkaran watak otoritarianisme, ELSAM terus mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, dengan penyediaan beragam jalur penyelesaian, yang memungkinkan korban unuk dapat menikmati keadilan dan pemulihan. Pembongkaran watak ini sejalan dengan langkah pembaruan struktur dan budaya, baik aparat negara maupun warga, untuk menjadikan HAM sebagai nilai-nilai yang diakui sebagai nilai kewargaan. Upaya ini akan diperkuat dengan adanya penguatan kapasitas HAM aparat negara secara terus-menerus, serta kampanye publik melalui berbagai saluran tersedia mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM.

Kendati negara telah sedemikian rupa menyatakan komitmen untuk menegakkan HAM, namun pada praktiknya pelanggaran HAM justru terjadi secara berkesinambungan. Intensitasnya terus bertambah terhitung sejak awal periode awal reformasi, pola pelanggarannya pun beraneka ragam. Yang mencolok misalnya produksi kebijakan yang tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan kekerasan seringkali dialami oleh kelompok agama minoritas, baik kekerasan fisik maupun perusakan dan pembakaran terhadap rumah ibadah dan properti milik jemaat.

Sejalan tingginya angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, kecenderungan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin mengkhawatirkan. Selama beberapa tahun terakhir jurnalis mengalami tindakan intimidasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Mereka mengalami kekerasan verbal dan fisik, perampasan alat jurnalistik, bahkan sampai meregang nyawa. Proses peradilan yang berjalan belum mampu menghadirkan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Bentuk lain dalam pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, yang tidak hanya ditujukan pada jurnalis, adalah pembatasan akses terhadap konten multimedia (internet), yang dilakukan oleh negara tanpa suatu pengaturan hukum yang jelas dan pasti. Situasi ini berakibat pada perampasan hak atas informasi warga negara yang dilakukan semena-mena.



BISNIS DAN HAM
Pernyataan Koalisi Anti Mafia Hutan
Aturan Represif, Lembaga P3H Takkan Menyasar Kejahatan Terorganisir
Kini, Pemerintah bukannya mengkaji ulang keberadaan UU P3H, namun justru sibuk merumuskan Lembaga P3H, sebagaimana mandat Pasal 54 jo. Pasal 111 UU P3H yang mengharuskan dibentuknya Lembaga P3H dalam 2 (dua) tahun setelah UU P3H diundangkan. Seharusnya, ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh:
Majelis Hakim Buka Sidang Tanpa Kehadiran Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang untuk kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), pada Selasa (5/5). Sidang ke-5 untuk kasus tersebut, yang dimulai pada pukul 11.00 WIB, sempat diprotes oleh penasihat ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh
Pengacara Terdakwa Dihujat Pengunjung Sidang
Sidang kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gafatar diwarnai kericuhan. Pasalnya, salah satu pengunjung pada sidang keempat yang digelar Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Selasa (28/4) itu maju ke depan meja Majelis Hakim dan mengambil foto penasihat ...

BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison
Ahli: Membawa Barang Pusaka Bukan Perbuatan Pidana
Menurut Made, jika mandau masuk ke dalam kategori barang pusaka maka diperbolehkan untuk membawanya walaupun masuk ke dalam jenis senjata tajam.

BISNIS DAN HAM
Pengawasan Perusahaan Sawit: Pemerintah Didesak Bangun Skema Yang Jelas
Andi Muttaqin, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Maysarakat (ELSAM) menyampaikan tanpa implementasi pengawasan yang ketat pada aksi perusahaan, pemerintah tidak dapat menghindari tingginya konflik yang terjadi di industri sawit.

BISNIS DAN HAM
Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi
‎Aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqin menyatakan, tindak pidana korupsi di sektor perkebunan sawit seharusnya dapat dicegah. Yaitu, dengan diterapkannya transparansi tarif untuk mendapatkan izin lokasi usaha perkebunan ...

BISNIS DAN HAM
Regulasi Lemah, Indikator Penguasaan Hutan Untuk Perkebunan
Divisi Advokasi Hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien menjelaskan, salah satunya adalah lemahnya undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dimana perusahaan merubah hutan lindung menjadi hutan industri dan memperluas ...

BISNIS DAN HAM
Hilangkan Transaksi, Pemerintah Harus Tentukan Tarif Izin Lokasi
Peneliti ELSAM Andi Muttaqien mengatakan, tidak adanya skema pengawasan yang jelas dari pemerintah menjadi salah satu penyebab timbulnya dinamika perkebunan sawit.

BISNIS DAN HAM
Rencana Kementerian LHK Disoal Koalisi Antimafia
Juru bicara Koalisi Antimafia Hutan, Andi Muttaqien, mengatakan, permasalahan UU P3H ada pada norma atau ruh perundangan itu. “Membawa senjata tajam di kawasan hutan sudah bisa dipidana dengan UU P3H,” katanya, yang juga pegiat di Lembaga Studi dan Advokasi ...

BISNIS DAN HAM
Petani Blitar Demo Kedubes Swiss soal Sengketa Tanah
Puluhan warga Desa Ringinrejo, Wates, Blitar berdemo di depan Kedutaan Besar Swiss, Jakarta pada Senin [20/4] kemarin untuk menuntut PT Holcim Indonesia agar segera menyelesaikan kasus sengketa tukar guling lahan seluas 800 hektare yang merupakan lahan ...
1 2 3 4 5 Next