Focus

Along with the deconstruction of the authoritarian character, ELSAM continues to encourage the resolution of gross human rights violations occurred in the past, by providing various resolution mechanisms, allowing victims to be able to enjoy justice and reparations. The deconstruction of the character is in line with structural and cultural reforms, both for state apparatuses and the people, in order to put human rights as a set of values acknowledged as citizenship values. This effort will be strengthened through capacity building on human rights for state apparatuses continuously, as well as through public campaigns through various available channels regarding the importance of human rights protection and fulfillment. 

Although the state has made its commitment to enforce human rights, however, in practice, human rights violations have, instead, continuously occurred. The intensity has increased since the early period of the reform era; the patterns of violation were also varied. The most striking one is, for instance, the production of policies deviating from the guarantee of religious/belief freedom. Violence was often targeted to religious minority groups, in a form of physical violence or destruction or the burnt down of worship places and religious followers’ properties. 

Along with the increase number of violations against religious/belief freedom, and the tendency of violation against the freedom of expression were concerning. For the past few years, journalists have experienced intimidations and violence while performing their journalistic tasks. They were subjected to verbal and physical violence, their journalistic tools were taken away, and some were even dead. The ongoing judicial proceedings have not been able to provide any deterrent effects to perpetrators of violence.

Another form of restriction against the freedom of expression, which was not only targeted to journalists, is the restriction of access to multimedia contents (the internet), committed by the state without any reasonable and definite grounds. The situation resulted in arbitrary deprivation of the right to information of the citizens.

 



BISNIS DAN HAM
Pernyataan Koalisi Anti Mafia Hutan
Aturan Represif, Lembaga P3H Takkan Menyasar Kejahatan Terorganisir
Kini, Pemerintah bukannya mengkaji ulang keberadaan UU P3H, namun justru sibuk merumuskan Lembaga P3H, sebagaimana mandat Pasal 54 jo. Pasal 111 UU P3H yang mengharuskan dibentuknya Lembaga P3H dalam 2 (dua) tahun setelah UU P3H diundangkan. Seharusnya, ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh:
Majelis Hakim Buka Sidang Tanpa Kehadiran Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang untuk kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), pada Selasa (5/5). Sidang ke-5 untuk kasus tersebut, yang dimulai pada pukul 11.00 WIB, sempat diprotes oleh penasihat ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh
Pengacara Terdakwa Dihujat Pengunjung Sidang
Sidang kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gafatar diwarnai kericuhan. Pasalnya, salah satu pengunjung pada sidang keempat yang digelar Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Selasa (28/4) itu maju ke depan meja Majelis Hakim dan mengambil foto penasihat ...

BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison
Ahli: Membawa Barang Pusaka Bukan Perbuatan Pidana
Menurut Made, jika mandau masuk ke dalam kategori barang pusaka maka diperbolehkan untuk membawanya walaupun masuk ke dalam jenis senjata tajam.

BISNIS DAN HAM
Pengawasan Perusahaan Sawit: Pemerintah Didesak Bangun Skema Yang Jelas
Andi Muttaqin, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Maysarakat (ELSAM) menyampaikan tanpa implementasi pengawasan yang ketat pada aksi perusahaan, pemerintah tidak dapat menghindari tingginya konflik yang terjadi di industri sawit.

BISNIS DAN HAM
Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi
‎Aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqin menyatakan, tindak pidana korupsi di sektor perkebunan sawit seharusnya dapat dicegah. Yaitu, dengan diterapkannya transparansi tarif untuk mendapatkan izin lokasi usaha perkebunan ...

BISNIS DAN HAM
Regulasi Lemah, Indikator Penguasaan Hutan Untuk Perkebunan
Divisi Advokasi Hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien menjelaskan, salah satunya adalah lemahnya undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dimana perusahaan merubah hutan lindung menjadi hutan industri dan memperluas ...

BISNIS DAN HAM
Hilangkan Transaksi, Pemerintah Harus Tentukan Tarif Izin Lokasi
Peneliti ELSAM Andi Muttaqien mengatakan, tidak adanya skema pengawasan yang jelas dari pemerintah menjadi salah satu penyebab timbulnya dinamika perkebunan sawit.

BISNIS DAN HAM
Rencana Kementerian LHK Disoal Koalisi Antimafia
Juru bicara Koalisi Antimafia Hutan, Andi Muttaqien, mengatakan, permasalahan UU P3H ada pada norma atau ruh perundangan itu. “Membawa senjata tajam di kawasan hutan sudah bisa dipidana dengan UU P3H,” katanya, yang juga pegiat di Lembaga Studi dan Advokasi ...

BISNIS DAN HAM
Petani Blitar Demo Kedubes Swiss soal Sengketa Tanah
Puluhan warga Desa Ringinrejo, Wates, Blitar berdemo di depan Kedutaan Besar Swiss, Jakarta pada Senin [20/4] kemarin untuk menuntut PT Holcim Indonesia agar segera menyelesaikan kasus sengketa tukar guling lahan seluas 800 hektare yang merupakan lahan ...
1 2 3 4 5 Next