Bisnis dan HAM

Masuknya isu hak asasi manusia pada sektor bisnis mencerminkan perkembangan kesadaran sosial akan dampak dari kegiatan bisnis pada hak asasi manusia, baik internal maupun eksternal, yaitu buruh, konsumen maupun masyarakat luas. Inilah yang mendorong munculnya kesadaran akan tanggungjawab (responsilbity) di kalangan komunitas bisnis untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari operasi dunia usaha. 

Situasi tersebut direspon oleh berbagai inisiatif, yang salah satunya dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mulai dari pembentukan Norma-Norma tentang Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Besar Lainnya. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan kewajiban hak asasi manusia pada perusahaan secara langsung berdasarkan hukum internasional, dengan lingkup kewajiban hak asasi yang sama yang telah diterima oleh Negara berdasarkan, perjanjian yang mereka ratifikasi, yaitu: "untuk memajukan, memastikan pemenuhan, menghormati, menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia". 

Dokumen tersebut memicu perdebatan dan dialog mendalam antara komunitas bisnis dan kelompok advokasi hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia menolak untuk menindaklanjuti dokumen tersebut. Pada tahun 2005, Komisi menunjuk seorang Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” untuk melakukan sebuah proses baru. 

Pada tahun 2011, John Ruggie, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal “untuk isu hak asasi manusia dan korporasi internasional dan perusahaan bisnis lainnya” menyelesaikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan HAM PBB. John Ruggie berhasil merumuskan Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”. Kerangka ini bersandar  pada tiga pilar. Pertama adalah tugas Negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, melalui kebijakan, peraturan, dan peradilan yang sesuai.Kedua adalah tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa perusahaan bisnis harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dilakukannya pelanggaran atas hak pihak lain dan untuk mengatasi akibat yang merugikan di mana mereka terlibat. Ketiga adalah kebutuhan atas akses yang lebih luas oleh korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial. 

Setiap pilar merupakan elemen penting dalam sistem pencegahan dan tindakan pemulihan yang saling terkait dan dinamis: tugas Negara untuk melindungi karena hal ini terdapat dalam setiap inti instrumen hukum hak asasi manusia internasional; tanggung jawab korporasi untuk menghormati karena ini merupakan harapan mendasar yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis dalam kaitan dengan hak asasi manusia; dan akses atas pemulihan karena usaha-usaha yang telah dilakukan secara bersama-sama tidak dapat mencegah semua pelanggaran.  

 --



BISNIS DAN HAM
Pernyataan Koalisi Anti Mafia Hutan
Aturan Represif, Lembaga P3H Takkan Menyasar Kejahatan Terorganisir
Kini, Pemerintah bukannya mengkaji ulang keberadaan UU P3H, namun justru sibuk merumuskan Lembaga P3H, sebagaimana mandat Pasal 54 jo. Pasal 111 UU P3H yang mengharuskan dibentuknya Lembaga P3H dalam 2 (dua) tahun setelah UU P3H diundangkan. Seharusnya, ...

BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison
Ahli: Membawa Barang Pusaka Bukan Perbuatan Pidana
Menurut Made, jika mandau masuk ke dalam kategori barang pusaka maka diperbolehkan untuk membawanya walaupun masuk ke dalam jenis senjata tajam.

BISNIS DAN HAM
Pengawasan Perusahaan Sawit: Pemerintah Didesak Bangun Skema Yang Jelas
Andi Muttaqin, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Maysarakat (ELSAM) menyampaikan tanpa implementasi pengawasan yang ketat pada aksi perusahaan, pemerintah tidak dapat menghindari tingginya konflik yang terjadi di industri sawit.

BISNIS DAN HAM
Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi
‎Aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqin menyatakan, tindak pidana korupsi di sektor perkebunan sawit seharusnya dapat dicegah. Yaitu, dengan diterapkannya transparansi tarif untuk mendapatkan izin lokasi usaha perkebunan ...

BISNIS DAN HAM
Regulasi Lemah, Indikator Penguasaan Hutan Untuk Perkebunan
Divisi Advokasi Hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien menjelaskan, salah satunya adalah lemahnya undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dimana perusahaan merubah hutan lindung menjadi hutan industri dan memperluas ...

BISNIS DAN HAM
Hilangkan Transaksi, Pemerintah Harus Tentukan Tarif Izin Lokasi
Peneliti ELSAM Andi Muttaqien mengatakan, tidak adanya skema pengawasan yang jelas dari pemerintah menjadi salah satu penyebab timbulnya dinamika perkebunan sawit.

BISNIS DAN HAM
Rencana Kementerian LHK Disoal Koalisi Antimafia
Juru bicara Koalisi Antimafia Hutan, Andi Muttaqien, mengatakan, permasalahan UU P3H ada pada norma atau ruh perundangan itu. “Membawa senjata tajam di kawasan hutan sudah bisa dipidana dengan UU P3H,” katanya, yang juga pegiat di Lembaga Studi dan Advokasi ...

BISNIS DAN HAM
Petani Blitar Demo Kedubes Swiss soal Sengketa Tanah
Puluhan warga Desa Ringinrejo, Wates, Blitar berdemo di depan Kedutaan Besar Swiss, Jakarta pada Senin [20/4] kemarin untuk menuntut PT Holcim Indonesia agar segera menyelesaikan kasus sengketa tukar guling lahan seluas 800 hektare yang merupakan lahan ...

BISNIS DAN HAM
Pemkab Blitar Mediasi Sengketa Lahan PT Holcim Vs Warga
Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar Hendro Winarso mengatakan sengketa lahan antara PT Holcim dan petani Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, sudah berlangsung lama. Kedua belah pihak memperebutkan lahan seluas 724,23 hektare yang selama ini menjadi ...

BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison:
Saksi: Mandau Warisan Turun Temurun, Tidak Semua Orang Bisa Membawa Mandau
Dalam kesaksiannya, Janawi mengungkapkan mandau merupakan benda yang wajib dibawa ketika masyarakat adat Dayak melakukan ritual adat Hinting Pali.
1 2 3 4 5 Next