Human Rights and Business

Connecting business and human rights reflects our social awareness on the impact of commercial activities to the lives of many people, including workers, consumers and civil society. The business communities have begun to realize their responsibility to prevent and reduce the negative impacts of their business operations to others’ human rights. 

The United Nations responded this development by setting the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights in 2003. The norms stressed the corporations’ duties to uphold the ratifications of international human rights agreements in countries where they operate their businesses. All corporations must foster, ensure the fulfillment, respect, guarantee and protect the human rights. 

The business sector criticized the norms and demanded a new forum to discuss the decent mechanism for business and human rights relations. The United Nations officially annulled the norms in 2004 and appointed US professor John Ruggie as the Special Representative for Business and Human Rights in 2005. 

In 2011, Ruggie presented his final drafts of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which later accepted as the official guideline for the integration of business and human rights. 

The guiding principles consist of three fundamental pillars: First, the state’s duty to protect human rights. The state must create regulations to prevent the third parties, including big corporations, from abusing the people’s rights. Second, the corporate responsibility to respect human rights. Corporations must take preemptive actions to avoid possible human rights abuses caused by their business activities. Third, the access to remedy for victims of business-related abuses. The state is responsible to provide access to remedy through judicial and non-judicial mechanism. 

Each pillar is vital and necessary to prevent and repair human rights abuses caused by business activities. The state, business community and the civil society are connected; the international and national laws on human rights oblige the state to protect the human rights of their people; the corporations realize that the society expects them to respect the human rights principles; and the access to remedy must be prepared, despite all the preventive actions to avoid human rights abuses. 



BISNIS DAN HAM
Pernyataan Koalisi Anti Mafia Hutan
Aturan Represif, Lembaga P3H Takkan Menyasar Kejahatan Terorganisir
Kini, Pemerintah bukannya mengkaji ulang keberadaan UU P3H, namun justru sibuk merumuskan Lembaga P3H, sebagaimana mandat Pasal 54 jo. Pasal 111 UU P3H yang mengharuskan dibentuknya Lembaga P3H dalam 2 (dua) tahun setelah UU P3H diundangkan. Seharusnya, ...

BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison
Ahli: Membawa Barang Pusaka Bukan Perbuatan Pidana
Menurut Made, jika mandau masuk ke dalam kategori barang pusaka maka diperbolehkan untuk membawanya walaupun masuk ke dalam jenis senjata tajam.

BISNIS DAN HAM
Pengawasan Perusahaan Sawit: Pemerintah Didesak Bangun Skema Yang Jelas
Andi Muttaqin, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Maysarakat (ELSAM) menyampaikan tanpa implementasi pengawasan yang ketat pada aksi perusahaan, pemerintah tidak dapat menghindari tingginya konflik yang terjadi di industri sawit.

BISNIS DAN HAM
Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi
‎Aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqin menyatakan, tindak pidana korupsi di sektor perkebunan sawit seharusnya dapat dicegah. Yaitu, dengan diterapkannya transparansi tarif untuk mendapatkan izin lokasi usaha perkebunan ...

BISNIS DAN HAM
Regulasi Lemah, Indikator Penguasaan Hutan Untuk Perkebunan
Divisi Advokasi Hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien menjelaskan, salah satunya adalah lemahnya undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dimana perusahaan merubah hutan lindung menjadi hutan industri dan memperluas ...

BISNIS DAN HAM
Hilangkan Transaksi, Pemerintah Harus Tentukan Tarif Izin Lokasi
Peneliti ELSAM Andi Muttaqien mengatakan, tidak adanya skema pengawasan yang jelas dari pemerintah menjadi salah satu penyebab timbulnya dinamika perkebunan sawit.

BISNIS DAN HAM
Rencana Kementerian LHK Disoal Koalisi Antimafia
Juru bicara Koalisi Antimafia Hutan, Andi Muttaqien, mengatakan, permasalahan UU P3H ada pada norma atau ruh perundangan itu. “Membawa senjata tajam di kawasan hutan sudah bisa dipidana dengan UU P3H,” katanya, yang juga pegiat di Lembaga Studi dan Advokasi ...

BISNIS DAN HAM
Petani Blitar Demo Kedubes Swiss soal Sengketa Tanah
Puluhan warga Desa Ringinrejo, Wates, Blitar berdemo di depan Kedutaan Besar Swiss, Jakarta pada Senin [20/4] kemarin untuk menuntut PT Holcim Indonesia agar segera menyelesaikan kasus sengketa tukar guling lahan seluas 800 hektare yang merupakan lahan ...

BISNIS DAN HAM
Pemkab Blitar Mediasi Sengketa Lahan PT Holcim Vs Warga
Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar Hendro Winarso mengatakan sengketa lahan antara PT Holcim dan petani Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, sudah berlangsung lama. Kedua belah pihak memperebutkan lahan seluas 724,23 hektare yang selama ini menjadi ...

BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison:
Saksi: Mandau Warisan Turun Temurun, Tidak Semua Orang Bisa Membawa Mandau
Dalam kesaksiannya, Janawi mengungkapkan mandau merupakan benda yang wajib dibawa ketika masyarakat adat Dayak melakukan ritual adat Hinting Pali.
1 2 3 4 5 Next