Berita HAM

BISNIS DAN HAM
Pernyataan Koalisi Anti Mafia Hutan
Aturan Represif, Lembaga P3H Takkan Menyasar Kejahatan Terorganisir
Kini, Pemerintah bukannya mengkaji ulang keberadaan UU P3H, namun justru sibuk merumuskan Lembaga P3H, sebagaimana mandat Pasal 54 jo. Pasal 111 UU P3H yang mengharuskan dibentuknya Lembaga P3H dalam 2 (dua) tahun setelah UU P3H diundangkan. Seharusnya, ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh:
Majelis Hakim Buka Sidang Tanpa Kehadiran Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang untuk kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), pada Selasa (5/5). Sidang ke-5 untuk kasus tersebut, yang dimulai pada pukul 11.00 WIB, sempat diprotes oleh penasihat ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN HAM
Human Rights Cities, Gerakan Kebangkitan Politik Masyarakat Kota
Konsep Human Rights Cities merupakan konsep yang memandang kota sebagai ruang bersama yang dimiliki oleh seluruh masyarakatnya. Dalam konsep tersebut, kota juga harus memberikan kenyamanan dan akses terhadap hak-hak masyarakat, baik hak-hak sipil politik ...

SIARAN PERS
PRESIDEN, BUKA AKSES INFORMASI DAN KEMANUSIAAN BAGI PAPUA
Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia ...

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Sidang Gafatar Aceh
Pengacara Terdakwa Dihujat Pengunjung Sidang
Sidang kasus dugaan penodaan agama oleh organisasi Gafatar diwarnai kericuhan. Pasalnya, salah satu pengunjung pada sidang keempat yang digelar Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Selasa (28/4) itu maju ke depan meja Majelis Hakim dan mengambil foto penasihat ...

BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison
Ahli: Membawa Barang Pusaka Bukan Perbuatan Pidana
Menurut Made, jika mandau masuk ke dalam kategori barang pusaka maka diperbolehkan untuk membawanya walaupun masuk ke dalam jenis senjata tajam.

BISNIS DAN HAM
Pengawasan Perusahaan Sawit: Pemerintah Didesak Bangun Skema Yang Jelas
Andi Muttaqin, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Maysarakat (ELSAM) menyampaikan tanpa implementasi pengawasan yang ketat pada aksi perusahaan, pemerintah tidak dapat menghindari tingginya konflik yang terjadi di industri sawit.

BISNIS DAN HAM
Permainan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Picu Praktik Korupsi
‎Aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqin menyatakan, tindak pidana korupsi di sektor perkebunan sawit seharusnya dapat dicegah. Yaitu, dengan diterapkannya transparansi tarif untuk mendapatkan izin lokasi usaha perkebunan ...

BISNIS DAN HAM
Regulasi Lemah, Indikator Penguasaan Hutan Untuk Perkebunan
Divisi Advokasi Hukum Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien menjelaskan, salah satunya adalah lemahnya undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dimana perusahaan merubah hutan lindung menjadi hutan industri dan memperluas ...

BISNIS DAN HAM
Hilangkan Transaksi, Pemerintah Harus Tentukan Tarif Izin Lokasi
Peneliti ELSAM Andi Muttaqien mengatakan, tidak adanya skema pengawasan yang jelas dari pemerintah menjadi salah satu penyebab timbulnya dinamika perkebunan sawit.
1 2 3 4 5 Next