Anti Penyiksaan

Praktik penyiksaan masih menjadi salah satu bagian dalam proses penegakan hukum yang sulit dilepaskan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Padahal, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan martabat, dan penghukuman yang kejam merupakan hak asasi manusia yang secara jelas dan tegas dijamin UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan,  dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Kasus-kasus penyiksaan dan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah secara tegas melaksanakan Konvensi Anti Penyiksaan. Berdasarkan Konvensi tersebut, Pemerintah  memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah penting dan berarti untuk menghentikan praktik-praktik penyiksaan. 

Masalah lainnya adalah, Indonesia belum memiliki mekanisme kunjungan-kunjungan ke tempat tahanan secara rutin ataupun mendadak yang dilakukan oleh badan-badan independen, seperti Komnas HAM dan lembaga-lembaga pengawas lainnya. Karena  jika tempat-tempat tahanan tersebut terbuka dan mudah diakses, maka kondisi di dalam tahanan, serta penyebab kematian tahanan/narapidana, akan secara cepat diketahui dan upaya-upaya perbaikan dapat terus dilakukan. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang, yang hingga saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.



ANTI PENYIKSAAN
Lanjutkan Eksekusi Mati, Jokowi Dinilai Tampilkan Drama Penggantungan
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengkritisi langkah Kejaksaan Agung yang tengah mencari 'hari baik' untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba gelombang kedua. Menurut dia, pemerintah terkesan sedang menampilkan ...

ANTI PENYIKSAAN
ELSAM: Indonesia Tidak Boleh Terapkan Hukuman Mati
Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan ada sembilan alasan Indonesia tidak boleh menetapkan eksekusi hukuman mati

ANTI PENYIKSAAN
Hukuman Mati Gembong Narkotika, ELSAM: Perketat Jalur Masuk Narkoba
Pemerintah terus mengkampanyekan vonis mati kepada para pelaku kejahatan narkoba kelas kakap. Namun kejahatan narkoba setiap tahunnya terus mengalami kenaikan

ANTI PENYIKSAAN
Memimpikan Kedaulatan (Perempuan) di Papua
Dalam laporan bertajuk ‘Stop Sudah!” yang berisi kesaksian penyintas perempuan Papua yang jadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM (1963-2009), ada sebanyak 138 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 14 kasus di antaranya melibatkan aparat TNI/ ...

ANTI PENYIKSAAN
Soal hukuman mati, pemerintah diminta tunggu KUHP baru
Terpidana mati kasus narkoba asal Inggris, Lindsay Sandiford, sudah menerima salinan dan menandatangani surat keterangan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung.

ANTI PENYIKSAAN
Mengapa Hukuman Mati Sudah Tak Relevan Lagi?
Kecenderungan global saat ini pun tengah bergerak menuju penghapusan hukuman mati. Amnesty International mencatat, hingga tahun 2013 terdapat 140 negara yang telah menghapus hukuman mati, baik dalam aturan hukumnya maupun dalam praktik (abolitionist in ...

ANTI PENYIKSAAN
Menelisik Logika Pasal Pencabut Nyawa
Penerapan hukuman mati di Indonesia tak bisa lepas dari warisan ketentuan hukum pada masa kekuasaan kolonial Be­landa. Sejarah mencatat, setelah lndonesia merdeka, KUHP warisan pemerintah kolonilal yang sebelum­nya benama Wetboek van Strafrecht dinyatakan ...

ANTI PENYIKSAAN
Komnas HAM Diminta Turut Lakukan Investigasi
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Yayasan Pusaka mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turut serta menyelidiki kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua, pada Senin (8/12) lalu.

ANTI PENYIKSAAN
Aparat Penembak Warga Paniai Harus Diseret Ke Pengadilan
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Yayasan Pusaka mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut menyelidiki kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua, Senin (8/12) lalu. Komisi harus memastikan, apakah insiden penembakan ...

SIARAN PERS
6 Hari menjelang Perayaan Anti Penyiksaan Internasional 2014 “Melanggar Konvensi Anti Penyiksaan, Penghukuman dalam Qanun Jinayat harus dihentikan!”
Sejak Qanun Jinayat masih dalam proses perumusan berbagai upaya dilakukan masyarakat sipil agar bentuk-bentuk penghukuman jasmani/badan dapat dihindari oleh pemerintah Aceh. Selain pertimbangan bahwa Indonesia harus menjalankan komitmennya terhadap penghormatan ...
1 2 3 4 5 Next