KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN <br> Akibat Fatwa MPU, Pengurus Gafatar Aceh Diadili - Elsam.or.id KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN
Akibat Fatwa MPU, Pengurus Gafatar Aceh Diadili

Selasa, 14 April 2015

ELSAM, Banda Aceh– Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan 6 (enam) pengurus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) pada Selasa, (14/4). Keenam orang tersebut antara lain: Ketua DPD Gafatar Aceh T. Abdul Fatah; Ketua Gafatar Banda Aceh Muhammad Althaf Mauloyul Islam; Wakil Ketua Gafatar Aceh Musliadi; Kabid Informasi Gafatar Aceh Fuadi Mardhatillah; Sekretaris Gafatar Aceh Ayu Ariestiana; dan Rindha Hidayat.

Sidang kedua dengan agenda pemeriksaan 3 (tiga) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini menghadirkan Kasubnit Reserse Polresta Banda Aceh Mahfud Musadi; Keuchik Gampong Lamgapang Adnan Amin; serta tokoh masyarakat Lamgapang DR. Muhammad AR.

Dalam keterangannya di persidangan, Mahfud Musadi menyatakan pengurus Gafatar tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan Nabi Adam AS, ketika dilakukan pemeriksaan di Polresta Banda Aceh. Namun kesaksian Mahfud tersebut dibantah oleh para terdakwa.

Sementara Adnan Amin menjelaskan ia mengeluarkan surat izin domisili kepada organisasi Gafatar sekitar 20 hari sebelum para pengurus ditangkap pihak kepolisian. “Mereka meminta surat izin domisili karena sudah tinggal di sebuah ruko yang sebelumnya adalah tempat penyewaan pelaminan. Mereka sudah lama menempati ruko tersebut,” katanya.

DR. Muhammad AR, dalam kesaksiannya, menyebutkan Gafatar merupakan nama lain dari Millata Abraham, karena terdapat foto Ahmad Musadeq di dalam tabloid Gafatar. “Ahmad Musadeq sebagai nabi dalam Millata Abraham,” tukasnya.

Sebelumnya, pada 7 Januari 2015 lalu terjadi penggerebekan terhadap kantor Gafatar di desa Lamgapang, Aceh Besar oleh masyarakat setempat. Masyarakat menilai organisasi Gafatar telah melakukan penodaan agama. Padahal, menurut para pengurus Gafatar, organisasi tersebut merupakan organisasi kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dan berkonsentrasi pada kerja-kerja sosial. Akibat peristiwa tersebut, pihak kepolisian mengamankan para pengurus Gafatar di Mapolresta Banda Aceh.

Menariknya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kemudian mengeluarkan fatwa pada 22 Januari 2015 terkait Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tersebut. Dalam fatwa MPU No 1 tahun 2015, yang dikeluarkan setelah terjadinya penggerebekan, tersebut, dinyatakan Gafatar adalah organisasi sesat dan menyesatkan karena merupakan metamorfosis dari Millata Abraham dan Qiyadah Al-Islamiyah. Para pengurus Gafatar akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan tuduhan penodaan agama sebagaimana pasal 156a huruf a KUHP.

Pengunjung sidang kedua, yang berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 12.30, tersebut didominasi massa yang menolak keberadaan Gafatar dan membuat sidang berlangsung dengan tidak kondusif. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 22 April 2015 dengan agenda pemeriksaan saksi dari mantan pengurus dan anggota Gafatar.

 

Penulis: Yulfan/Muhammad Al Miyzaan

Editor: Ari Yurino


Artikel Terkait