BISNIS DAN HAM <br> Kriminalisasi Hison: <br> Saksi: Mandau Warisan Turun Temurun, Tidak Semua Orang Bisa Membawa Mandau - Elsam.or.id BISNIS DAN HAM
Kriminalisasi Hison:
Saksi: Mandau Warisan Turun Temurun, Tidak Semua Orang Bisa Membawa Mandau

Senin, 20 April 2015

ELSAM, Muara Teweh– Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kalimantan Tengah kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus Hison bin Sahen, warga Desa Kemawen, Barito Utara. Sidang yang digelar pada Senin (20/4) itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa.

Kuasa hukum Hison bin Sahen dari Public Interest Lawyer Network (PILNet) diwakili oleh Judianto Simanjuntak, SH., Aryo Nugroho, SH., dan Abdul Wahid, SH. Kuasa hukum terdakwa hanya menghadirkan satu orang saksi untuk memberikan keterangan, yakni salah satu tokoh adat dayak Desa Kewawen Bapak Janawi.

Dalam kesaksiannya, Janawi mengungkapkan mandau merupakan benda yang wajib dibawa ketika masyarakat adat Dayak melakukan ritual adat Hinting Pali.

“Mandau dalam ritual adat Hinting Pali diletakkan di atas kepala ketika membaca mantra pemberitahuan kepada roh-roh leluhur. Fungsinya untuk menahan agar roh yang ada dalam tubuh orang yang melakukan ritual itu tidak ikut pergi bersama roh para leluhur,” katanya dalam persidangan.

Selain dalam ritual adat Hinting Pali, tambahnya, mandau biasanya juga dibawa dalam acara-acara adat lainnya, seperti perkawinan. Ia menerangkan mandau hanya boleh dibawa oleh para tokoh masyarakat adat.

“Tidak semua orang bisa membawa mandau karena mandau merupakan warisan turun temurun,” ujarnya.

Keterangan Janawi ini sebenarnya memperkuat keterangan beberapa saksi pada persidangan-persidangan sebelumnya. Pada persidangan sebelumnya, pada 30 Maret 2015, seorang saksi yang dihadirkan oleh JPU di persidangan malah mengungkapkan keberatannya jika mandau dianggap sebagai senjata tajam. Sementara pada persidangan berikutnya, dua saksi dari desa Kemawen menyatakan mandau merupakan benda pusaka yang hanya bisa dibawa oleh pemuka adat.

Sebelumnya, Hison bin Sahen, yang merupakan salah satu pemimpin warga dan tokoh adat Dayak Desa Kemawen, ditangkap oleh kepolisian Resort Barito Utara karena dituduh membawa senjata tajam atau mandau pada 14 Januari 2015. Ketika itu, Hison bin Sahen bersama warga desa Kemawen sedang menggelar ritual adat mahinting.

Sekitar 80 anggota Kepolisian Resort Barito Utara membubarkan paksa ritual adat tersebut dengan kekerasan serta memaksa warga untuk menyerahkan mandau mereka. Dalam kasus ini, Hison bin Sahen dituduh membawa senjata tajam serta diancam dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) dan UU Nomor 8 Tahun 1948.

Namun di balik penangkapan dan tuduhan terhadap Hison bin Sahen tersebut, disinyalir ada keterkaitan dengan konflik antara warga Dayak dari Muara Teweh dengan PT. Berjaya Agro Kalimantan (PT. BAK) yang terjadi sejak tahun 2005. PT. BAK (perkebunan sawit), pada tahun 2005 mendapatkan izin usaha perkebunan dari Bupati Barito Utara untuk membuka kebun sawit seluas 20.000 hektar. Namun, sebagian wilayah lahan tersebut berada di kawasan hutan adat milik warga desa Kemawen.

Persidangan dengan terdakwa Hison ini akan dilanjutkan pada tanggal 27 April mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Ali yang dihadirkan dari pihak terdakwa. Rencananya, kuasa hukum akan menghadirkan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah pada persidangan berikutnya.

Penulis: Abdul Wahid

Editor    : Ari Yurino


Artikel Terkait