Elsam: SKB Tiga Menteri Tidak Efektif - Elsam.or.id Elsam: SKB Tiga Menteri Tidak Efektif

Polisi Didesak Ubah Pola Penanganan Kasus Kekerasan

SENIN, 07 FEBRUARI 2011 | 15:42 
foto 

Petugas kepolisian menyisir lokasi kejadian pascapenyerangan terhadap warga yang diduga menganut aliran Ahmadiyah di desa Umbulan, Kec Cikeusik, Pandeglang, Banten, Senin (7/2). Sejak kemarin malam, warga Desa Umbulan mengungsi karena khawatir menjadi korban salah sasaran. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

 

TEMPO InteraktifJakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak kepolisian untuk mengubah pola penanganan aksi kekerasan, dengan tidak memberikan celah sedikit pun bagi terjadinya aksi kerusuhan.

 

Desakan dilontarkan terkait aksi kekerasan yang terjadi terhadap warga Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Ahad (6/2) kemarin.

“Saat kekerasan terjadi, polisi malah sibuk membujuk warga Ahmadiyah untuk dievakuasi,” kata Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D. Saptaningrum dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin (7/2).

Kesannya, Indriaswati, polisi melegitimasi tindakan kekerasan, pengrusakan, pengancaman, serta penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap jamaah Ahmadiyah. Padahal saat itu para penyerang mendekati permukiman jamaah Ahmadiyah yang dilanjutkan dengan tindakan kekerasan.

Penyerangan terhadap warga Ahmadiyah Ahad kemarin, menurut Indriaswati menunjukkan adanya perubahan pola penyerangan. “Kalau semula hanya menyerang properti warga Ahmadiyah, sekarang juga menyerang fisik jamaah,” kata Indriaswati. 

Elsam pun mendesak Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan pro-justisia terhadap serangkaian kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. 

“Karena ini pelanggaran HAM serius. Bukan kriminal biasa, buka pula dampak aksi spontan,” kata Indriaswati.

Dalam catatan Elsam setidaknya empat kekerasan serupa yang dialami jamaah Ahmadiyah. Pertama, penyerangan di Desa Manis Lor, Kuingan, Jawa Barat. Kedua, penyerangan di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketiga, penyerangan di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Keempat, penyerangan terhadap masjid Ahmadiyah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

PITO AGUSTIN RUDIANA

http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/07/brk,20110207-311687,id.html

----------------------------------------------------------

 

Elsam: SKB Tiga Menteri Tidak Efektif

Senin, 07 Februari 2011 14:04 WIB

KORBAN BENTROK CIKEUSIK. Tiga tewas dan puluhan lainnya luka-luka. FOTO ANTARA/Asep Fathulrahman/Koz/spt/11. (ANTARA/Asep Fathulrahman)

 
 
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indriaswati D. Saptaningrum mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dalam negeri, menteri agama, dan jaksa agung tidak efektif karena tidak mampu mencegah aksi kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah.

"Selama ini tebukti, SKB tidak mampu mencegah terjadinya aksi kekerasan," kata Indriaswati dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

ELSAM mengeluarkan pernyataan itu terkait bentrok antara masyarakat dan penganut Ahmadiyah di Desa Cibede, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Bentrokan itu mengakibatkan tiga orang tewas dan beberapa orang lainnya luka berat.

Indriaswati menyatakan, SKB itu semakin terbukti tidak berfungsi sebagai mana mestinya karena salah satu kubu dalam bentrok tersebut adalah massa yang mengatasnamakan agama tertentu.

"Dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan menjaga kesucian agama tertentu, terhadap minoritas Ahmadiyah," katanya.

ELSAM juga secara resmi meminta aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang terbukti melakukan kekerasan atau menghasut untuk melakukan kekerasan dalam kejadian tersebut.

Lembaga tersebut berpendapat, kekerasan yang terkait dengan agama atau kepercayaan apapun adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius.

"Sebab yang terjadi selama ini, para pelaku kekerasan atas nama agama pada umumnya, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Indriaswati. 

ELSAM mendesak Polri dan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kementerian terkait untuk mengevaluasi SKB.

"Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam," kata Djoko Minggu (6/2) malam.

Djoko menjelaskan, evaluasi perlu dilakukan agar keyakinan, kepercayaan seseorang atau sekelompok orang, tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada.

Djoko menegaskan, "intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya,".
(*)

Editor: AA Ariwibowo

http://www.antaranews.com/berita/1297062273/elsam-skb-tiga-menteri-tidak-efektif

----------------------------------------------------------

 

Pemerintah Juga Perlu Jamin Kesehatan Warga Ahmadiyah

 

Jakarta, CyberNews. Pemerintah didesak serius menjamin keselamatan setiap warga negara tanpoa kecuali. Termasuk menjamin keselamatan warga Ahmadiyah. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati D.

Saptaningrum medesak, Presiden Yudhoyono dan jajaran pemerintah dengan segenap aparatnya serius memberikan jaminan perilndungan hak asasi bagi seluruh warganegara. ''Perlindungan tanpa kecuali,'' ujar Indriaswati.

Presiden diminta tidak hanya mengungkapkan rasa keprihatinan dengan terjadinya kekerasan, termasuk yang terjadi terhadap warga Ahmadiyah. Lebih lanjut, Presiden seharusnya memberikan instruksi dan langkah nyata untuk mengakhiri setiap bentuk kekerasan atas nama apapun.

''Dari tujuh instruksi yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menkopolhukham, Menag, Mendagri, Jaksa Agung, dan Kapolri, kian memperlihatkan lemahnya otoritas negara untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi warganya, serta kurang adanya keberanian untuk mengakhiri setiap tindak kekerasan,'' kata Indriaswati.

Dia juga menyangkan kekerasan yang dialami warga Ahmadiyah terjadi sudah berkali-kali. Selain kejadian di Cikeusik, Pandegelang, serentetan aksi kekerasan juga dialami warga Ahmadiyah di sejumlah daerah. Dalam tahun 2010 saja, setidaknya tercatat empat kali penyerangan terhadap warga Ahmadiyah, pertama penyerangan di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat.

Kemudian penyerangan di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan penyerangan di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penyerangan terhadap Masjid Ahmadiyah juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, oleh sekitar 50 orang massa tak dikenal, dengan menggunakan batu dan senjata tajam.

''Penyerangan di Cikeusik menjadi penanda awal di tahun 2011, tentang buruknya perlindungan negara terhadap warganya, khususnya kelompok minoritas. Penyerangan ini juga sekaligus memperlihatkan perubahan pola penyerangan, dari kelompok kekerasan, dari yang semula hanya menyerang properti milik warga Ahmadiyah, menjadi penyerangan fisik terhadap warga Ahmadiyah,'' paparnya.

( Mahendra Bungalan / CN27 / JBSM )

-----------------------------------------------------------

ELSAM: SKB Tiga Menteri Tidak Efektif
Senin, 7 Februari 2011 | 15:19

JAKARTA- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dalam negeri, menteri agama, dan jaksa agung tidak efektif karena tidak mampu mencegah aksi kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah. 

"Selama ini tebukti, SKB tidak mampu mencegah terjadinya aksi kekerasan," kata Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D Saptaningrum dalam siaran pers di Jakarta, Senin. 

ELSAM mengeluarkan pernyataan itu terkait bentrok antara masyarakat dan penganut Ahmadiyah di Desa Cibede, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bentrokan itu mengakibatkan tiga orang tewas dan beberapa orang lainnya luka berat. 

Indriaswati menyatakan, SKB itu semakin terbukti tidak berfungsi sebagai mana mestinya karena salah satu kubu dalam bentrok tersebut adalah massa yang mengatasnamakan agama tertentu. 

"Dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan menjaga kesucian agama tertentu, terhadap minoritas Ahmadiyah," katanya. 

ELSAM juga secara resmi meminta aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang terbukti melakukan kekerasan atau menghasut untuk melakukan kekerasan dalam kejadian tersebut. 

Lembaga tersebut berpendapat, kekerasan yang terkait dengan agama atau kepercayaan apapun adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius. "Sebab yang terjadi selama ini, para pelaku kekerasan atas nama agama pada umumnya, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Indriaswati. 

ELSAM mendesak Polri dan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. 

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kementerian terkait untuk mengevaluasi SKB. Evaluasi perlu dilakukan agar keyakinan, kepercayaan seseorang atau sekelompok orang, tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada. 

"Intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya," kata Djoko, Minggu (6/2) malam. (gor/ant)

http://www.investor.co.id/home/elsam-skb-tiga-menteri-tidak-efektif/5094

-----------------------------------------------------------

 

Komnas HAM Didesak Usut Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik

Tribunnews.com - Senin, 7 Februari 2011 10:59 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga Ahmadiyah kembali menjadi korban kekerasan dari sekelompok orang, yang mengatasanamakan kesucian agama. Tidak tanggung-tanggung, tiga nyawa warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandegelang, melayang, akibat perilaku mereka.

Atas dasar itu, ELSAM mendesak penyerangan terhadap Ahmadiyah harus diperlakukan sebagai pelanggaran HAM serius. Bukan kriminal biasa, serta bukan pula dampak aksi spontan.

"Untuk itu kami mendesak Komnas HAM guna melakukan penyelidikan pro-justitia, terhadap serangkaian aksi kekerasan yang dialam warga Ahmadiyah," tulis Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum dalam rilis yang diterima Tribunnews.com,Senin (7/2/2011).

ELSAM juga meminta Menteri Agama bersikap netral dan memberikan perlindungan bagi seluruh aliran agama, bukan berpihak kepada salah satu aliran tertentu.

"Selain itu, Menteri Agama juga tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meligitimasi kelompok kekerasan, untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah," lanjut Indriaswati.


Penulis: Yulis Sulistyawan  |   Editor: Hasiolan Eko P Gultom

----------------------------------------------------------
Human Rights Watch: Kekerasan Atas Ahmadiyah Karena Pemerintah Lemah
Oleh Anugerah Perkasa
Published On: 07 February 2011

JAKARTA: Human Rights Watch (HRW) menyatakan aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah pada 6 Februari 2011 merupakan pembunuhan brutal yang diakibatkan tidak adanya sikap pemerintah untuk menanggapi  penyerangan kelompok itu selama bertahun-tahun.

Deputi Direktur Asia  HRW Elaine Pearson mengatakan selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia tak melakukan apa-apa ketika terjadi penyerangan massa terhadap jemaat Ahmadiyah. Pembunuhan brutal itu, sambung dia, terjadi karena aparat kepolisian gagal merespon kejahatan atas dasar kebencian tersebut.

"Pembunuhan brutal tersebut terjadi karena kegagalan kepolisian untuk menanggapi kejahatan didasari rasa benci itu," ujar Pearson dalam siaran persnya. "Kepolisian harus segera menangkap para pelakunya."

HRW menilai jika pemerintah Indonesia serius untuk menghentikan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tahun 2008 harus segera dicabut. Menurut Pearson, peraturan itu menyulut kekerasan dan intoleransi.SKB yang dimaksud adalah kesepakatan bersama dari menteri dalam negeri, jaksa agung dan menteri agama dengan nomor 3/2008,  KEP-033/A/JA/6/2008, dan nomor 199/2008.

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati Saptaningrum mengatakan aksi penyerangan tersebut merupakan pelanggaran HAM serius dan bukan kriminal biasa. Jatuhnya korban dari warga Ahmadiyah, kata dia, menjadi puncak kebiadaban dari serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang tersebut.

"Sementara negara, dengan seperangkat aparatnya di lapangan, justru terlihat melakukan pembiaran dan tidak mengambil tindakan apa pun untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan," ujar Indriaswati. 

Dia menegaskan enyerangan tersebut juga sekaligus memperlihatkan perubahan pola penyerangan yakni dari yang semula hanya menyerang properti milik warga Ahmadiyah, menjadi penyerangan fisik terhadap sejumlah individu. Elsam juga mendesak agar Komnas HAM segea melakukan penyelidikan pro-justisia terkait aksi kekerasan tersebut.

Diketahui aksi kekerasan yang terjadi pada 6 Februari 2011 itu menewaskan tiga orang yakni Roni Ahmad, Adi Mulyadi dan Tarno dari jemaat Ahmadiyah. Sedangkan yang masih menderita luka serius adalah Bebi Sabarlah, Deden Sujana dan Masimudin. Korban yang luka namun sudah berangsur pulih adalah Ferdias dan Afip. (ea)

http://www.bisnis.com/umum/sosial/11471-human-rights-watch-kekerasan-atas-ahmadiyah-karena-pemerintah-lemah

----------------------------------------------------------
SKB 3 Menteri Tak Efektif
 

INILAH.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung tidak efektif. Sebab SKB tersebut tidak dapat mencegah aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah.

"Selama ini tebukti, SKB tidak mampu mencegah terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan menjaga kesucian agama tertentu, terhadap minoritas Ahmadiyah. Yang terjadi justru tragedi berdarah di Cikeusik," kata Indri melalui siaran pers yang diterima INILAH.COM, Jakarta, Senin (7/2/2011).

Indri mengatakan memberikan hukuman biasa terhadap para pelaku kekerasan tentu tidak akan menyelesaikan persoalan ini. Sebab, lanjut dia yang terjadi selama ini, para pelaku kekerasan atas nama agama pada umumnya, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakan biadab yang mereka lakukan.

"Harus dilakukan tindakan hukum luar biasa, bagi para pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah," ujarnya.

Ia menambahkan dari tujuh instruksi yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menkopolhukham, Menag, Mendagri, Jaksa Agung, dan Kapolri, justru kian memperlihatkan lemahnya otoritas negara untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi warganya, serta kurang adanya keberanian untuk mengakhiri setiap tindak kekerasan.

"Instruksi bersama tersebut, lebih merupakan bentuk penyikapan sesaat atas kasus yang terjadi di Cikesuik, yang telah memakan korban jiwa. Akan tetapi, tidak melihat bagaimana sistematisnya bentuk-bentuk kekerasan yang selama ini dilakukan sekelompok orang atas nama agama tertentu, terhadap warga Ahmadiyah," tuturnya.

Instruksi tersebut, lanjut dia malah terkesan menyalahkan warga Ahmadiyah, sebagai kelompok minoritas, dengan penegasan agar mereka mematuhi SKB tiga menteri. [mah]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1215012/skb-3-menteri-tak-efektif

----------------------------------------------------------

LSM Tuding Menteri Agama Sering Pojokkan Ahmadiyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di tanah air, semakin banyak. Pada tahun 2009,terdapat. 33 penyerangan dan tahun 2010 meningkat menjadi 50. Terakhir terjadi di Cikeusik, Pandeglang yang menewaskan tiga orang dan enam orang luka parah.

"Laporan SETARA Institute pada tahun 2009 terjadi 33 tindakan pelanggaran dan meningkat tajam pada tahun 2010 sebanyak 50 tindakan pelanggaran yang menimpa jemaat Ahmadiyah. Peningkatan itu diantaranya dipicu oleh provokasi pejabat publik yang menyulut kekerasan (condoning) yang dilakukan oleh Menteri Agama RI Suryadharma Ali dan ketundukan aparat Polri pada tekanan organisasi garis keras," tulis Ketua Presidium SETARA Institute Hendardi dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (7/2/2011)..

Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum dalam rilis yang diterima Tribunnews.com juga meminta Menteri Agama Suryadharma Ali bersikap netral dan memberikan perlindungan bagi seluruh aliran agama, bukan berpihak kepada satu aliran tertentu.

"Selain itu, Menteri Agama juga tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meligitimasi kelompok kekerasan, untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah,"lanjut Indriaswati.
----------------------------------------------------------

SBY Jangan Cuma Bisa Prihatin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo yang hanya mengungkapkan keprihatinan terhadap penyerangan jamaah Ahmadiyah mendapatkan kritik keras. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus pelindung rakyat, SBY seharusnya serius memberikan jaminan perlindungan hak asasi.

"Presiden Yudhoyono yang seharusnya secara serius memberikan jaminan perilndungan hak asasi bagi seluruh warganegara, tanpa kecuali, justru hanya mengungkapkan rasa keprihatinan, tanpa instruksi dan langkah nyata untuk mengakhiri setiap bentuk kekerasan atas nama apapun," kritik Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D Saptaningrum dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (7/2/2011).

Menurut Indriaswati, dari tujuh instruksi yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menkopolhukham, Menag, Mendagri, Jaksa Agung, dan Kapolri, menunjukkan lemahnya otoritas negara memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi warganya. Serta kurang adanya keberanian untuk mengakhiri setiap tindak kekerasan.

Bagi ELSAM, Instruksi bersama tersebut, hanya bentuk penyikapan sesaaat atas kasus yang terjadi di Cikesuik, yang telah memakan korban jiwa. Namun tidak melihat bagaimana sistematisnya bentuk kekerasan yang selama ini dilakukan sekelompok orang atas nama agama tertentu, terhadap warga Ahmadiyah.

"Instruksi tersebut, malah terkesan menyalahkan warga Ahmadiyah, sebagai kelompok minoritas, dengan penegasan agar mereka mematuhi SKB tiga menteri. Sedangkan selama ini tebukti, SKB tidak mampu mencegah terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan menjaga kesucian agama tertentu, terhadap minoritas Ahmadiyah. Yang terjadi justru tragedi berdarah di Cikeusik," lanjut Indriaswati.

Tindakan hukum biasa terhadap para pelaku kekerasan, tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebab yang terjadi selama ini, para pelaku kekerasan atas nama agama, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakan biadab yang mereka lakukan.

"Harus dilakukan tindakan hukum luar biasa, bagi para pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah," tambah Indriaswati.


Penulis: Yulis Sulistyawan  |   Editor: Prawira Maulana
http://www.tribunnews.com/2011/02/07/sby-jangan-cuma-bisa-prihatin
---------------------------------------------------------------
Merombak SKB Tiga Menteri

Oleh FX. Lilik Dwi Mardjianto

Ratusan orang menyerbu sebuah rumah di Desa Cibede, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Hari itu, Minggu (6/2) menjelang siang, massa hendak menghentikan kegiatan ajaran Ahmadiyah yang diduga dilakukan oleh beberapa orang yang berada di dalam rumah tersebut.

Upaya itu berujung pada kekerasan. Ratusan warga menyerang. Sedangkan para penganut Ahmadiyah--menurut pengakuan warga--memprovokasi dan melakukan perlawanan.

Pertumpahan darah tak terhindarkan. Akibatnya, tiga orang tewas akibat bacokan benda tajam dan beberapa orang lainnya terluka parah.

Sesaat setelah bentrok, pejabat pemerintah, aktivis, dan pemerhati masalah HAM menyampaikan simpati dan duka cita. Seperti biasa pula, mereka seperti berlomba menganalisis akar masalah tersebut dan--tentu saja--mencari kambing hitam yang patut disalahkan.

Pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamananan, segera menyikapi kejadian tersebut. Sejumlah petinggi institusi pemerintah yang membidangi hukum dan keamanan berkumpul dan akhirnya mengeluarkan sejumlah instruksi untuk menenangkan suasana.

Salah satu topik yang mengemuka dalam forum itu adalah wacana mengevaluasi Keputusan Bersama menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri atau yang sering disebut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Menko Polhukam, Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah akan meninjau kembali SKB yang mengatur Ahmadiyah tersebut, sehingga kekerasan seperti di Cikeusik tidak terjadi lagi.

"Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam," kata Djoko Minggu (6/2) malam.

Djoko menjelaskan, evaluasi perlu dilakukan agar keyakinan, kepercayaan seseorang atau sekelompok orang, tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada.

Djoko menegaskan, "intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya,".

Djoko tak main-main. Menurut dia, evaluasi SKB adalah perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Kejaksaan Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah disahkan pada 9 Juni 2008. Secara utuh--seperti dimuat dalam laman Kementerian Dalam Negeri--keputusan itu berisi tentang "Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat".

Keputusan bersama itu berisi tujuh peringatan dan perintah kepada penganut Ahmadiyah dan masyarakat.

Pertama, keputusan bersama itu memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Kedua, keputusan itu juga memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Diktum ketiga keputusan itu secara jelas mencantumkan ancaman hukuman bagi para penganut Ahmadiyah. Diktum ketiga itu berbunyi "Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya".

Dalam diktum kelima, keputusan bersama tiga menteri itu memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Warga masyarakat yang melanggar juga terancam dihukum. Hal itu termaktub dalam diktum kelima yang selengkapnya berbunyi "Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam diktum keenam, tiga menteri memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut.

Keputusan Bersama itu berlaku sejak tanggal ditetapkan, seperti dinyatakan dalam diktum ketujuh.

Tidak efektif

Keputusan bersama itu memang telah secara eksplisit menyatakan ancaman hukuman bagi penganut Ahmadiyah dan masyarakat yang tidak taat. Namun, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indriaswati D. Saptaningrum, keputusan bersama itu belum efektif.

"Selama ini tebukti, SKB tidak mampu mencegah terjadinya aksi kekerasan," kata Indriaswati dalam pernyataan resmi ELSAM.

Indriaswati menyatakan, SKB itu semakin terbukti tidak berfungsi sebagai mana mestinya karena tetap saja terjadi bentrok yang mengatasnamakan agama--salah satu hak dasar manusia.

Berdasarkan catatan ELSAM, bentrok di Cikeusik pada awal 2011 itu adalah kelanjutan dari peristiwa sebelumnya.

Selama 2010, menurut catatan ELSAM, telah terjadi empat bentrokan yang melibatkan penganut Ahmadiyah dan masyarakat. Keempat kasus itu terjadi di Kuningan (Jawa Barat), Bogor (Jawa Barat), Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), dan Kebayoran Lama (Jakarta Selatan).

SKB tiga menteri memang mencantumkan ancaman hukuman bagi penganut Ahmadiyah dan masyarakat. Namun, kata Indriaswati, tidak ada ketentuan yang bisa mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kerusuhan, baik itu penganut Ahmadiyah maupun masyarakat pada umumnya.

Lembaga tersebut berpendapat, kekerasan yang terkait dengan agama atau kepercayaan apapun adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius.

"Sebab yang terjadi selama ini, para pelaku kekerasan atas nama agama pada umumnya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal," kata Indriaswati.

ELSAM secara resmi meminta pemerintah secara khusus mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan sigap. Aparat diminta menindak siapapun yang terbukti melakukan kekerasan atau menghasut untuk melakukan kekerasan dalam kejadian tersebut.

Menurut Indriaswati, aparat tidak bertindak maksimal setiap kali terjadi tindak kekersasan atas dasar agama atau kepercayaan. Hal itu bisa menimbulkan kesan negatif terhadap aparat penegak hukum.

"Kesannya polisi melegitimasi tindakan kekerasan dan pengrusakan, pengancaman, serta penganiayaan," katanya.

http://oase.kompas.com/read/2011/02/08/22005724/Merombak.SKB.Tiga.Menteri

------------------------------------------------

Kategori Pelanggaran HAM Serius

 

Jurnas.com | PENYERANGAN terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten harus dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran HAM serius, bukan kriminal biasa atau dampak dari sebuah aksi spontan saja.

Karena itu, Komnas HAM diharapkan melakukan penyelidikan pro justitia terhadap rangkaian aksi kekerasan yang dialami warga Ahmadiyah tersebut.

“Kami mendesak Komnas HAM guna melakukan penyelidikan pro-justitia, terhadap serangkaian aksi kekerasan yang dialam warga Ahmadiyah,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Indriaswati D. Saptaningrum dalam siaran pers kepada Jurnal Nasional, Senin (7/2).

Seperti diberitakan, Minggu (6/2) lalu, sekelompok orang tak dikenal menyerang warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tiga warga Ahmadiyah meninggal, dan 6 lainnya luka-luka. Tindakan tersebut menambah deret panjang kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah.

ELSAM mencatat, selain kejadian di Cikeusik, Pandegelang, serentetan aksi kekerasan dialami warga Ahmadiyah di sejumlah daerah. Dalam tahun 2010 saja, setidaknya tercatat empat kali penyerangan terhadap warga Ahmadiyah. Pertama, di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat. Kedua, penyerangan di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketiga, penyerangan di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; dan keempat, penyerangan terhadap Masjid Ahmadiyah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, oleh sekitar 50 orang massa tak dikenal, dengan menggunakan batu dan senjata tajam.

“Jatuhnya korban dari warga Ahmadiyah, semacam menjadi puncak kebiadaban, dari serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang tersebut,”ujar Indriaswati.

Menurut Indriaswati, penyerangan terhadap jamaah di Cikeusik tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan pola penyerangan dari yang semula hanya menyerang properti milik warga Ahmadiyah, menjadi penyerangan fisik terhadap warga Ahmadiyah.

ELSAM juga menyerukan kepada Menteri Agama Surya Dharma Ali untuk bersikap netral dan memberikan perlindungan bagi seluruh aliran agama, bukan berpihak kepada salah satu aliran tertentu. Selain itu, Menteri Agama diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meligitimasi kelompok kekerasan, untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah.

Kepada kepolisian, ELSAM menyerukan agar “mengubah pola penanganan dalam pencegahan aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, dengan tidak memberikan celah sedikitpun bagi terjadinya aksi kekerasan,” ujarnya.

ELSAM juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review atas putusan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Putusan tersebut, kata Indriaswati menjadi legitimator bagi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kelompok agama minoritas. Very Herdiman

Penulis: Fransiskus Saverius Herdiman
-----------------------------------------------------------

Negara Gagal Membangun Kerukunan Beragama

Sejak 2010 tercatat sudah lima kali terjadi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah.
(0 votes, average: 0.0 out of 5)
PDF  Print  E-mail
 

Jaksa Agung Basrief Arief akan evaluasi SKB bersama Menteri 
Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung soa
l ahmadiyah. Foto: Sgp

 

Kerukunan beragama di negeri ini kembali terusik. Kelompok aliran Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (6/2) diserang oleh kelompok masyarakat lainnya. Buntutnya, tiga jemaah Ahmadiyah meninggal dunia dan beberapa orang lain luka berat.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespon peristiwa itu dengan memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi yang menyeluruh. "Siapa yang lalai, salah, melanggar hukum harus diberikan sanksi. Termasuk manakala sesungguhnya benturan itu bisa dicegah, tetapi pencegahan tidak cukup efektif dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun pemerintah daerah setempat, maka sanksi dan tindakan juga perlu dilakukan," kata Presiden SBY sebagaimana dilansir presidenri.go.idSenin (7/2).

 

 

 

Para pembantu presiden juga tak ketinggalan berkomentar. Jaksa Agung Basrief Arief misalnya yang menyatakan akan mengevaluasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung (

 

SKB) soal Ahmadiyah.

 

“Ini terkait masalah pelaksanaan 12 butir dari SKB. Kita evaluasi kembali mana saja yang belum dilaksanakan dan tentu saja itu akan didorong untuk bisa terlaksana,” kata Basrief, Senin (7/2).

 

Soal pelaksanaan 12 butir dan SKB, Basrief menyatakan hal itu ada di bawah koordinasi Tim Pengawas Kepercayaan Masyarakat (Pakem) di daerah-daerah. “Pakem ini ada di bawah koordinasi kejaksaan dan pemerintah daerah.”

 

Namun begitu, Basrief menandaskan berhasil tidaknya pelaksanaan 12 butir dan SKB itu tergantung komitmen masing-masing pihak. “Sementara hal-hal yang dicantumkan dalam kesepakatan 12 butir untuk Ahmadiyah dan warga.”

 

Dari DPR, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah menyesalkan kelambanan kepolisian mendeteksi potensi kerusuhan. Fahri menyindir kepolisian yang sigap mengidentifikasi alat pembuat bom dalam kasus terorisme, tapi lemah dalam mengantisipasi kerusuhan ini.  “Sehingga ada wacana teman-teman (DPR) yang mau memanggil Kapolri. “

 

Di lain pihak, Kepolisian tak mau dibilang kecolongan atas peristiwa penyerbuan kelompok Ahmadiyah di Cikeusik ini. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar menuturkan pihak kepolisian sudah menghimbau warga Ahmadiyah untuk tidak melaksanakan kegiatan. “Polres dan tokoh masyarakat sudah berusaha mencegah dengan cara-cara persuasif sejak Jumat (4/2),” kata Boy. Namun Boy menduga ada pihak yang sengaja memprovokasi hingga datang massa dengan jumlah yang besar.  

 

Sejauh ini polisi sudah memeriksa sekira lima orang saksi untuk mencari keterangan lebih lanjut. Namun demikian kita masih dalam pencarian para pelaku. Saya mengimbau kepada pelaku anarkis kemarin untuk menyerahkan diri kepada Polri,” kata Kadiv Humas Polri, Anton Bahrul Alam.

 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat, dalam tahun 2010 saja setidaknya terjadi empat kali penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Kuningan, Bogor, Lombok Barat dan Jakarta Selatan.  “Penyerangan di Cikeusik menjadi penanda awal di tahun 2011 tentang buruknya perlindungan negara terhadap warganya, khususnya kelompok minoritas,” demikian Direktur ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum dalam siaran persnya.

 

ELSAM mendesak pemerintah berikut aparat penegak hukumnya untuk tidak menjadikan kasus ini semata perkara kriminal, melainkan sebagai pelanggaran HAM serius. “Sebab yang terjadi selama ini, para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakan biadab yang mereka lakukan.” 

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d4ff7171aae9/negara-gagal-membangun-kerukunan-beragama

-----------------------------------------------

Penyerangan Warga Ahmadiyah Melanggar HAM Berat

INILAH.COM, Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyrakat (ELSAM) mendesak kepolisian untuk menindak secara tegas pelaku penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandegelang, Banten. Dan kasus penyerangan ini harus diperlakukan sebagai pelanggaran HAM serius.

"Penyerangan terhadap Ahmadiyah harus diperlakukan sebagai pelanggaran HAM serius, dan bukan kriminal biasa, serta bukan pula dampak aksi spontan," kata Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum, melalui siaran pers yang diterima INILAH.COM, Jakarta, Senin (7/2/2011).

Menurut Indri, sebelumnya aksi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah telah terjadi dibeberapa tempat, dalam tahun 2010 saja, setidaknya tercatat empat kali penyerangan terhadap warga Ahmadiyah, pertama penyerangan di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat, kedua penyerangan di Kampung Cisalada, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ketiga penyerangan di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan keempat penyerangan terhadap Masjid Ahmadiyah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, oleh sekitar 50 orang massa tak dikenal, dengan menggunakan batu dan senjata tajam.

"Penyerangan di Cikeusik menjadi penanda awal di tahun 2011, tentang buruknya perlindungan negara terhadap warganya, khususnya kelompok minoritas. Penyerangan ini juga sekaligus memperlihatkan perubahan pola penyerangan, dari kelompok kekerasan dari yang semula hanya menyerang properti milik warga Ahmadiyah, menjadi penyerangan fisik terhadap warga Ahmadiyah," ujarnya.

Ia menambahkan pihak Kepolisian harus mengubah pola penanganan dalam pencegahan aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, dengan tidak memberikan celah sedikitpun bagi terjadinya aksi kekerasan. Sebab yang terjadi selama ini, ketika polisi telah berada di lokasi kekerasan, justru aparat kepolisian tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

"Ketika para penyerang maju mendekati pemukiman warga Ahmadiyah, dan dilanjutkan dengan tindakan pengrusakan, pembakaran, dan kekerasan fisik terhadap warga Ahmadiyah, polisi malah sibuk membujuk warga Ahmadiyah agar bersedia dievakuasi. Kesannya polisi melegitimasi tindakan kekerasan dan pengrusakan, pengancaman, serta penganiayaan yang dilakukan para pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah," jelasnya.

Ia juga meminta agar seluruh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian untuk tidak lagi mengorbankan kelompok minoritas dengan alasan demi menjaga ketertiban umum.

 

http://www.inilah.com/read/detail/1213992/penyerangan-warga-ahmadiyah-melanggar-ham-berat




Artikel Terkait