Sulit Diselesaikan, Konflik Perkebunan Terus Menyebar - Elsam.or.id Sulit Diselesaikan, Konflik Perkebunan Terus Menyebar

Sulit Diselesaikan, Konflik Perkebunan Terus Menyebar

Senin, 31 January 2011

Peluang kriminalisasi dalam UU Perkebunan dinilai selama ini telah menjadi senjata bagi perusahaan untuk melanggar hak masyarakat lokal.



Konflik perkebunan terus menyebar dan sulit diselesaikan,
Foto: Ilustrasi (Sgp).



Penembakan petani kelapa sawit di Karang Mendapo, Jambi, 15 Januari lalu dinilai merupakan salah satu wujud absennya negara dalam konflik masyarakat versus korporasi perkebunan. Konflik sejenis terus terjadi di berbagai belahan wilayah Indonesia.

Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) mencatat, sepanjang tahu 2010 tercatat setidaknya 170 konflik antara masyarakat dengan perusahaan pekebunan kelapa sawit yang belum terselesaikan. Konflik tersebut terjadi di 16 daerah dengan rincian terbesar di Kalimantan Barat (35 kasus), Sumatera Selatan (27 kasus), dan Jambi (19 kasus).

Konflik-konlik tersebut, di mata PIL-Net, merupakan bukti absennya negara untuk mengatasi konflik. Koordinator PIL-Net, Wahyu Wagiman, mengatakan negara sudah semakin jauh dari tujuan awal melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ironisnya, dalam sejumlah kasus konflik, negara seolah tampil sebagai representasi korporasi perkebunan. “Negara justru gemar melakukan tindakan represif terhadap masyarakat dan sering tampil sebagai wakil perusahaan perkebunan,” ujarnya di Jakarta, Senin (31/1).
 

Perilaku negara yang cenderung membela perusahaan perkebunan, menurut Wahyu, sangat jelas terlihat dalam wujud regulasi yang sering menjadi pemicu awal konflik. Oleh karena itu PIL-Net berharap UU Perkebunan segera direvisi. Minimal revisi terhadap pasal yang merugikan masyarakat. Sebagai langkah konkrit, PIL-Net menginisiasi judicial review Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
 

Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah pasal 21 dan pasal 47. Kedua pasal ini dinilai berbahaya karena sering menjadi senjata bagi perusahaan sehingga penguasaan tanah oleh perusahaan terhadap tanah masyarakat adat tidak dilakukan dengan negosiasi apalagi ganti rugi. Anggota Badan Pengurus Sawit Watch, Abed Nego Tarigan menambahkan sepanjang tahun 2010 tercatat 108 masuk bui gara-gara UU Perkebunan. Masyarakat dituduh mencaplok tanah perusahaan perkebunan meskipun masyarakat sudah lebih dahulu mendiami kawasan tertentu sebelum dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit.
 

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan selama ini memang cukup sulit untuk diselesaikan. Terutama jika perusahaan perkebunan tersebut bukanlah pihak yang memiliki beban politik terkait agenda reformasi.
 

“Kasus yang relatif bisa diselesaikan di Jawa Tengah, Cilacap, berkaitan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Namun kasus-kasus yang mudah diselesaikan seperti itu adalah perkebunannya dikuasasi oleh elit-elit orde baru baik tentara maupun keluarga cendana. Sementara itu elit pemilik perkebunan yang tidak tersentuh reformasi agak lebih sulit karena beban politik mereka tidak seberat TNI dan keluarga cendana,” tuturnya.

Namun Budiman menambahkan, persoalan yang berkaitan dengan tanah harus diselesaikan secara serius. Dalam rangka itu, tuturnya, Komisi II DPR sudah sepakat dengan BPN untuk segera merealisasikan Forum Bersama DPR-BPN. Forum ini dibuat untuk menginventarisasi kasus-kasus tanah di seluruh Indonesia kemudian kita bersama-sama membahasa langkah penyelesaiannya. Sehingga, penyelesaian tidak dimonopoli oleh eksekutif sementara DPR hanya sebagai tukang tampung.

Komisi II, kata Budiman, sudah mengagendakan usulan revisi UU Perkebunan. Cuma, sekarang ada kecenderungan komersialisasi lahan. Karena itu, penyediaan lahan perkebunan perlu dijadikan bagian dari penataan pertanahan secara menyeluruh. Masalah ini akan dibahas dalam reforma pertanahan. “Kini DPR sudah memproses penyusunan kaukus perubahan desa dan agraria,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d4682cc9deb5/sulit-diselesaikan-konflik-perkebunan-terus-menyebar


31 Januari 2011
   

DPR usul bentuk forum penyelesaian konflik agraria

Khresna Gunarto

Jakarta - Komisi II DPR RI tengah mempersiapkan pembentukan forum penyelesaian seluruh masalah agraria antara panitia kerja (panja) Komisi II dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Forum ini sekaligus bertujuan untuk mengatasi konflik antara perkebunan swasta dengan masyarakat.

"Agar DPR tidak jadi tukang tampung saja. Insya Allah dengan institusi yang sejenis ad hoc ini bisa menyelesaikan masalah satu persatu," kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, dalam konferensi pers Public Interest Lawyer Netwaork (Pil-Net), di Jakarta, Senin (31/1).

Budiman menyatakan akan segera mengusulkan pembentukan forum itu dalam sidang DPR RI yang paling dekat. Ditambahkannya, salah satu konflik perkebunan dan agraria yang dibahas terkait kasus di Cilacap.

Namun, menurutnya, tak menutup kemungkinan untuk membahas konflik perkebunan yang sampai mengakibatkan penembakan terhadap petani sebagaimana terjadi di Desa Karang Mendapo, Kabupateng Sarolangun,  Jambi. "Kalau kita tidak bisa menyelesaikan melalui fungsi legislasi di DPR RI. Minimal kita berjuang dengan menggunakan mekanisme fungsi pengawasan," ujarnya.

Lepas dari itu, Budiman menilai konflik antara warga dengan perkebunan swasta adalah hal yang lumrah terjadi dalam negara berkembang. "Yang mulai meningkatkan kebijakan ekonomi dan politiknya," tandas dia.

(new)

http://www.primaironline.com/berita/ekonomi/dpr-usul-bentuk-forum-penyelesaian-konflik-agraria


31 Januari 2011

Sawit Watch: UU Perkebunan sedikit ngawur

Khresna Gunarto


Jakarta - Pemantau kegiatan perkebunan sawit, Sawit Watch, menyatakan, pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan membuka peluang untuk kriminalisasi masyarakat. Pemberlakuan peraturan itu justru tidak berlaku bagi lahan warga yang diserobot perkebunan swasta.

"Agak sedikit ngawur UU itu. Ada masyarakat yang perkebunannya digusur, tapi tidak berlaku UU itu. Seharusnya sebagai komunitas perkebunan, masyarakat berhak menikmati hak yang sama dengan pemberlakuan UU itu," kata Direktur Sawit Watch, Abetnego Tarigan, dalam jumpa persnya, di Jakarta, Senin (31/1).

Berdasarkan catatannya, terdapat 108 orang yang dipenjarakan karena memperjuangkan lahannya. Sebab, berdasarkan Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan, setiap orang yang mengganggu aktivitas perkebunan bisa dipidanakan. Sayangnya pasal-pasal itu paling sering dimanfaatkan perusahaan perkebunan swasta saja. "Ini kami melihat bahwa tren ini semakin meningkat," ujarnya.

Padahal, Abetnegoo melanjutkan,  sedikitnya Indonesia memiliki 9,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. "Namun sayangnya, dari 9,1 juta hektar tersebut, yang dimiliki petani hanya sekitar 35 persen saja, sementara 65 persen lahan dikuasai langsung korporasi perkebunan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) tengah mengupayakan uji materil Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut diminta dibatalkan.

(new)

http://www.primaironline.com/berita/hukum/sawit-watch-uu-perkebunan-sedikit-ngawur



31 Januari 2011    

Polisi penembak petani sawit di Jambi didesak diadili

Khresna Gunarto



Jakarta - Kepala Desa Karang Mendapo, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Muhammad Rusdi meminta aparat Kepolisian yang melakukan aksi penembakan terhadap warganya dan perusahaan perkebunan yang meminta kehadiran aparat diseret ke peradilan pidana.

"Tuntutan kami yang sangat penting itu bahwa polisi yang melakukan penembakan dan korporasi yang meminta kehadiran polisi ditindak tegas," kata Rusdi, dalam konferensi pers yang digagas Public Interest Lawyer Network, di Jakarta, Senin (31/1).

Menurut dia, kejadian itu sudah dilaporkan kepada Bidang Propam Polda Jambi untuk pelanggaran disiplin anggota kepolisiannya dan Reskrim Polda Jambi terkait tindak pidana yang mengakibatkan lukanya seseorang. "Kami hanya menuntut hak kami untuk melakukan konversi. Kalau kita punya persoalan kredit itu harus diselesaikan di atas meja bukan perusahaan," ujarnya.

Sebelumnya pada 15 Januari 2011 lalu terjadi penembakan terhadap warga Karang Mendapo, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Jambi oleh aparat Brimob Polda Jambi. Akibat peristiwa ini 6 (enam) warga menjadi korban penembakan aparat, yaitu: Fahmi, Munawir, Syaiful, Suhendri, Nur Indones, dan Agus. Selain itu 7 (tujuh) orang pendamping juga ditangkap Polres Sarolangun, yaitu Nawawi, Afrizal, Thamrin, Brori, Hasan, Sofiati dan Lia Jayanti.
 
Hal ini berawal dari intimidasi aparat Brimob Polda Jambi terhadap 150 warga yang sedang memanen di lahan plasma milik Desa, saat itu sebanyak 1 truk Satuan Brimob Polda Jambi mendatangi warga dan mengejar mereka, sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor ditahan aparat Brimob.
 
Kejadian ini diduga merupakan kelanjutan dari sengketa yang terjadi antara masyarakat Desa Karang Mendapo dengan PT. Kresna Duta Agroindo (Sinar Mas Group)/Koperasi Tiga Serumpun. Sengketa ini bermula dari hubungan kemitraan pada tahun 2003 antara masyarakat degan PT. Kresna Duta Agroindo.

Saat itu masyarakat dijanjikan memperoleh kembali lahan mereka empat tahun setelah tanaman sawit tumbuh. Namun, hingga tahun 2009 lalu, konversi lahan tak kunjung diberikan. Pada tahun 2008 ketika masyarakat berusaha mengambil kembali lahannya, justru yang terjadi adalah penangkapan kepala desa dan beberapa warga. Namun masyarakat berhasil memperoleh lahannya kembali.

(new)

http://www.primaironline.com/berita/hukum/polisi-penembak-petani-sawit-di-jambi-didesak-diadili

 


31 Januari 2011

Usulan belum jelas, Budiman diminta turun ke Jambi

Khresna Guntarto

Aksi Petani Jambi

Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pesimis pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu menyelesaikan konflik perkebunan yang kerap terjadi antara warga tani dengan perusahaan perkebunan.

Dalam konferensi pers Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) yang dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko, Wakil Kepala Regional Sumatera Walhi Oslan Purba, menilai seharusnya Budiman turun ke lapangan menemui masyarakat.

"Sekalipun ada inisiatif yang belum terwujud oleh mas Budiman, saya lebih meminta mas Budiman untuk datang ke Jambi bertemu dengan masyarakat dan Kapolda menyelesaikan masalah ini," kata Oslan, dalam jumpa pers Pil-Net, di Jakarta, Senin (31/1).

Pasalnya, ia mengaku tak begitu optimis dan yakin pemerintah bisa menertibkan perusahaan perkebunan besar swasta serta perusahaan perkebunan nasional.

Daripada membuat forum yang digagas lewat jalur politik, lanjut dia, Budiman lebih baik mempin gerakan masyarakat.

"Ketimbang membuat forum yang secara politik belum tentu berhasil," ujarnya.

Lepas dari itu, ia mendukung tindakan penguasaan kembali (reklaiming) lahan perkebunan milik  warga terhadap perusahaan perkebunan. Namun, menurutnya, dapat dipastikan bahwa polisi tidak akan memihak kepada masyarakat.

"Instrumen hukum yang dikuasai untuk memukul gerakan rakyat untuk kepentingan pengusaha-pengusaha itu," ujarnya.

(feb)

http://www.primaironline.com/berita/hukum/politisi-pdip-budiman-sudjatmiko-diminta-turun-ke-jambi



31 Januari 2011

Politisi PDIP janjikan Komisi II akan kunjungi Petani Jambi

Khresna Guntarto


Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko akan mengusulkan kunjungan kerja (kunker) ke Jambi guna memantau sengketa perkebunan antara petani dengan perusahaan swasta.

"Saya akan mengusulkan kunjungan kerja kalau bisa ke Jambi," kata Budiman, dalam jumpa pers Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), di Jakarta, Senin (31/1).

Usulannya ini akan diberikan segera kepada Komisi II. Komisi di tempatnya bekerja saat ini, memang mengurusi permasalahan di bidang agraria. Konflik perkebunan masih menjadi bagian pembahasan.

Budiman melanjutkan, perusahaan perkebunan yang kerap bersitegang dengan warga di Jambi itu dinilainya sebagai elit pengusaha lama di rezim orde baru  yang mampu beradaptasi dengan penguasa saat ini.

"Perusahaan swasta yang tidak tersentuh reformasi," ujarnya.

Sebelumnya pada 15 Januari 2011 lalu terjadi penembakan terhadap warga Karang Mendapo, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Jambi oleh aparat Brimob Polda Jambi. Akibat peristiwa ini 6 (enam) warga menjadi korban penembakan aparat, yaitu: Fahmi, Munawir, Syaiful, Suhendri, Nur Indones, dan Agus. Selain itu 7 (tujuh) orang pendamping juga ditangkap Polres Sarolangun, yaitu Nawawi, Afrizal, Thamrin, Brori, Hasan, Sofiati dan Lia Jayanti.
 
Hal ini berawal dari intimidasi aparat Brimob Polda Jambi terhadap 150 warga yang sedang memanen di lahan plasma milik Desa, saat itu sebanyak 1 truk Satuan Brimob Polda Jambi mendatangi warga dan mengejar mereka, sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor ditahan aparat Brimob.
 
Kejadian ini diduga merupakan kelanjutan dari sengketa yang terjadi antara masyarakat Desa Karang Mendapo dengan PT. Kresna Duta Agroindo (Sinar Mas Group)/Koperasi Tiga Serumpun.

Sengketa ini bermula dari hubungan kemitraan pada tahun 2003 antara masyarakat degan PT. Kresna Duta Agroindo. Saat itu masyarakat dijanjikan memperoleh kembali lahan mereka empat tahun setelah tanaman sawit tumbuh.

Namun, hingga tahun 2009 lalu, konversi lahan tak kunjung diberikan. Pada tahun 2008 ketika masyarakat berusaha mengambil kembali lahannya, justru yang terjadi adalah penangkapan kepala desa dan beberapa warga. Namun masyarakat berhasil memperoleh lahannya kembali.

(feb)

http://www.primaironline.com/berita/hukum/politisi-pdip-janjikan-komisi-ii-akan-kunjungi-petani-jambi

 


Sulit Diselesaikan, Konflik Perkebunan Terus Menyebar

Senin, 31 January 2011

Peluang kriminalisasi dalam UU Perkebunan dinilai selama ini telah menjadi senjata bagi perusahaan untuk melanggar hak masyarakat lokal.

Penembakan petani kelapa sawit di Karang Mendapo, Jambi, 15 Januari lalu dinilai merupakan salah satu wujud absennya negara dalam konflik masyarakat versus korporasi perkebunan. Konflik sejenis terus terjadi di berbagai belahan wilayah Indonesia.

Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) mencatat, sepanjang tahu 2010 tercatat setidaknya 170 konflik antara masyarakat dengan perusahaan pekebunan kelapa sawit yang belum terselesaikan. Konflik tersebut terjadi di 16 daerah dengan rincian terbesar di Kalimantan Barat (35 kasus), Sumatera Selatan (27 kasus), dan Jambi (19 kasus).

Konflik-konlik tersebut, di mata PIL-Net, merupakan bukti absennya negara untuk mengatasi konflik. Koordinator PIL-Net, Wahyu Wagiman, mengatakan negara sudah semakin jauh dari tujuan awal melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ironisnya, dalam sejumlah kasus konflik, negara seolah tampil sebagai representasi korporasi perkebunan. “Negara justru gemar melakukan tindakan represif terhadap masyarakat dan sering tampil sebagai wakil perusahaan perkebunan,” ujarnya di Jakarta, Senin (31/1).

Perilaku negara yang cenderung membela perusahaan perkebunan, menurut Wahyu, sangat jelas terlihat dalam wujud regulasi yang sering menjadi pemicu awal konflik. Oleh karena itu PIL-Net berharap UU Perkebunan segera direvisi. Minimal revisi terhadap pasal yang merugikan masyarakat. Sebagai langkah konkrit, PIL-Net menginisiasi judicial review Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah pasal 21 dan pasal 47. Kedua pasal ini dinilai berbahaya karena sering menjadi senjata bagi perusahaan sehingga penguasaan tanah oleh perusahaan terhadap tanah masyarakat adat tidak dilakukan dengan negosiasi apalagi ganti rugi. Anggota Badan Pengurus Sawit Watch, Abed Nego Tarigan menambahkan sepanjang tahun 2010 tercatat 108 masuk bui gara-gara UU Perkebunan. Masyarakat dituduh mencaplok tanah perusahaan perkebunan meskipun masyarakat sudah lebih dahulu mendiami kawasan tertentu sebelum dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit.

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan selama ini memang cukup sulit untuk diselesaikan. Terutama jika perusahaan perkebunan tersebut bukanlah pihak yang memiliki beban politik terkait agenda reformasi.

“Kasus yang relatif bisa diselesaikan di Jawa Tengah, Cilacap, berkaitan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Namun kasus-kasus yang mudah diselesaikan seperti itu adalah perkebunannya dikuasasi oleh elit-elit orde baru baik tentara maupun keluarga cendana. Sementara itu elit pemilik perkebunan yang tidak tersentuh reformasi agak lebih sulit karena beban politik mereka tidak seberat TNI dan keluarga cendana,” tuturnya.

Namun Budiman menambahkan, persoalan yang berkaitan dengan tanah harus diselesaikan secara serius. Dalam rangka itu, tuturnya, Komisi II DPR sudah sepakat dengan BPN untuk segera merealisasikan Forum Bersama DPR-BPN. Forum ini dibuat untuk menginventarisasi kasus-kasus tanah di seluruh Indonesia kemudian kita bersama-sama membahasa langkah penyelesaiannya. Sehingga, penyelesaian tidak dimonopoli oleh eksekutif sementara DPR hanya sebagai tukang tampung.

Komisi II, kata Budiman, sudah mengagendakan usulan revisi UU Perkebunan. Cuma, sekarang ada kecenderungan komersialisasi lahan. Karena itu, penyediaan lahan perkebunan perlu dijadikan bagian dari penataan pertanahan secara menyeluruh. Masalah ini akan dibahas dalam reforma pertanahan. “Kini DPR sudah memproses penyusunan kaukus perubahan desa dan agraria,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d4682cc9deb5/sulit-diselesaikan-konflik-perkebunan-terus-menyebar



01 Februari 2011
   

PIL-net catat 170 konflik perkebunan sawit belum selesai

Khresna Guntarto


Jakarta - Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) mengungkapkan setidaknya terdapat 170 konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum selesai hingga saat ini. Hal itu berdasarkan pemantauan sepanjang 2010.

"Konflik tersebut terjadi di 16 daerah di Indonesia," kata Koordinator PIL-NET, Wahyu Wagiman, dalam jumpa persnya, di Jakarta, Senin (31/1).

Menurut dia, komposisi terbesar terjadi di Kalimantan Barat dengan 35 kasus, Sumatera Selatan 27 kasus, dan Jambi 19 kasus. Sementara sisanya tersebar di 13 daerah lainnya. "Persoalan pada umumnya berakar dari pengambilalihan lahan yang dilakukan dengan cara-cara mal-prosedur dan tidak memerhatikan hak-hak masyarakat," kata dia.

Ia melanjutkan, dalam setiap kesempatan, hak-hak masyarakat atas tanah senantiasa diabaikan oleh perusahaan, dengan alasan telah mendapat legitimasi dari pemerintah. Selain itu, dalam perjalanannya, perusahaan juga lebih banyak ingkar janji kepada masyarakat, sehingga muncul upaya dari masyarakat untuk menuntut kembali hak atas tanah yang digunakan untuk membuka perkebunan.

"Keseluruhan konflik di atas, setidaknya melibatkan 604 kelompok masyarakat. Komunitas terlibat paling banyak di Sumatera Selatan dengan 127 komunitas, selanjutnya Kalimantan Barat 96 komunitas, Jambi 77 komunitas, Kalimantan Timur 56 komunitas, Riau 40 komunitas, dan Kalteng 39 komunitas," paparnya.

Lebih jauh, ia membeberkan beberapa perusahaan yang terlibat dalam beragam konflik tersebut. Wilmar Group memiliki 17 kasus konflik dengan masyarakat, Astra Agro Lestari 8 kasus, Salim Group 6 kasus, dan masing-masing lima kasus melibatkan Sinar Mas Group, serta PT Lonsum.

"Tidak hanya korporasi swasta, perusahaan yang notabene milik negara pun tak lepas dari konflik dengan masyarakat, sedikitnya terdapat 9 kasus yang melibatkan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN)," kata dia.

(rif)

http://www.primaironline.com/berita/hukum/pil-net-catat-170-konflik-perkebunan-sawit-belum-selesai

SBY Diminta Selesaikan Konflik Pengusaha Sawit Vs Penduduk
Oleh Anugerah Perkasa
Published On: 01 February 2011

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menyelesaikan konflik antara perusahaan besar kelapa sawit dan masyarakat seiring gelombang ekspansi korporasi dan membesarnya pelanggaran HAM. 

Hal itu disampaikan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Public Interest Lawyer Network (Pilnet) dan Sawit Watch di Jakarta. Abet Nego Tarigan, Koordinator Sawit Watch, mengatakan ekspansi perkebunan kelapa sawit saat ini mencapai 9,1 juta dan akan dikembangkan menjadi 26 juta hektar. 

"Bermacam-macam pola diterapkan dalam pembukaan perkebunan kelapa sawit, mulai dari pola inti murni, pola inti-plasma, hingga kredit KKPA, akan tetapi konflik selalu terjadi dalam setiap pola," ujar Nego.

Menurut dia, hal tersebut diakibatkan pengambilalihan lahan yang sewenang-wenang, dan distribusi kepemilikan yang tidak adil. Dari penelusuran Pilnet, setidaknya terdapat 170 konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang belum terselesaikan. 

Konflik tersebut terjadi di 16 daerah di Indonesia, dengan komposisi terbesar terjadi di Kalimantan Barat (35 kasus), Sumatra Selatan (27 kasus), dan Jambi (19 kasus).

Keseluruhan konflik di atas, setidaknya melibatkan 604 kelompok masyarakat di antaranya Sumsel  (127 komunitas), Kalbar (96 komunitas), Jambi (77 komunitas), Kaltim (56 komunitas), Riau 40 komunitas, dan Kalteng 39 komunitas.

"Persoalan pada umumnya berakar dari pengambilalihan lahan yang dilakukan dengan cara-cara cacat prosedur dan tidak memerhatikan hak-hak masyarakat," ujar Nego. "Dalam setiap kesempatan hak-hak masyarakat atas tanah mereka, senantiasa diabaikan oleh perusahaan, dengan alasan telah mendapat legitimasi pemerintah."

Koordinator Pilnet Wahyu Wagiman mengatakan situasi tersebut kian diperburuk dengan hadirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak bepihak pada petani, khususnya UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Menurut dia, setelah kelahirannya, undang-undang ini menjadi senjata ampuh bagi perusahaan perkebunan untuk mempidanakan warga, khususnya petani.

"Sepanjang 2010 saja, dari laporan yang diterima Pilnet, sedikitinya 115 petani dikriminalisasi dengan UU Perkebunan, selain mendapatkan serangkaian tindak kekerasan, dari aparat kepolisian, yang membela kepentingan perusahaan," kata Wahyu.

Menurut dia, bahkan dua orang petani di Kuansing, Riau dan  Senyerang, Tanjung Jabung Barat Jambi tewas akibat tembakan membabi-buta dari aparat kepolisian. Wahyu memaparkan fakta-fakta di atas memperlihatkan, negara sudah kian jauh dari tujuan awal pendiriannya.

"Oleh karena itu kami menuntut Presiden SBY segera mengambil inisiatif dan tindakan nyata, untuk menyelesaikan beragam konflik antara masyarakat dan korporasi perkebunan kelapa sawit, antara lain dengan menghentikan pemberian izin ekspansi perkebunan kelapa sawit," kata Wahyu.

Kelompok LSM itu menilai pemerintah tidak segera mengambil tindakan-tindakan solutif, untuk memediasi konflik antara masyarakat dan korporasi perkebunan. Negara dengan aparatnya, kata dia, justru gemar melakukan tindakan represif terhadap masyarakat dan lebih sering terlihat sebagai wakil perusahaan perkebunan, daripada sebagai pelindung masyarakat. (msw)

sumber:http://www.bisnis.com/umum/politik/10624-sby-diminta-selesaikan-konflik-pengusaha-sawit-vs-penduduk



170 KASUS KONFLIK PERKEBUNAN TAK TERSELESAIKAN

Jakarta, 31/1 (ANTARA) - Selama 2010 Publik Interest Lawyer Network (PIL-NET) mencatat 170 konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak terselesaikan. Koordinator PILNET, Wahyu Wagiman, di Jakarta, Senin, mengatakan, konflik tersebut terjadi di 16 daerah di Indonesia yang mana terbanyak terjadi di Kalimantan Barat 35 kasus, Sumatera Selatan 27 kasus dan Jambi 19 kasus.

Sementara itu, untuk daerah lain seperti Riau mencapai 17 kasus, Kalteng (13), Sumut (13), Sulteng (9) Kaltim dan Sumbar masing-masing tujuh kasus, Sultra (5), Bengkulu dan Kalsel masing-masing tiga kasus serta Sulsel satu kasus. "Persoalan umumnya barakar dari pengambil alihan lahan yang dilakukan dengan cara-cara malprosedur dan tidak memperhatikan hak- hak masyarakat," katanya.

Dalam setiap kesempatan, lanjutnya, hak-hak masyarakat atas tanah mereka senantiasa diabaikan oleh perusahaan dengan alasan telah mendapat legitimasi dari pemerintah. Sementara itu, menurut dia, perusahaan juga lebih banyak ingkar janji kepada masyarakat sehingga muncul upaya dari masyarakat untuk menuntut kembali hak atas tanah yang digunakan untuk membuka perkebunan.

Dari data PIL-Net, sejumlah perusahaan yang membuka usaha di sektor perkebunan kelapa sawit yang terlibat dalam beragam konflik tersebut seperti Wilmar Group memiliki 17 kasus konflik dengan masyarakat. Kemudian Astra Agro Lestari delapan kasus, Salim Group enam kasus, sedangkan Sinar Mas Group dan PT Lonsum masing-masing lima kasus. Selain itu terdapat sembilan kasus konflik dengan masyarakat yang melibatkan perusahaan milik negara yakni PT Perkebunan Nusantara. Keseluruhan konflik tersebut melibatkan 604 komunitas atau kelompok masyarakat yang mana terbanyak terjadi di Sumsel yakni 127 komunitas, Kalbar 96 komunitas, Jambi 77 komunitas, Kaltim 56 komunitas dan Kalteng 39 komunitas.

Menurut Abednego dari LSM Sawit Watch, keberadaan Undang-undang no 18 tahun 2004 tentang Perkebunan justru membuka peluang bagi perusahaan perkebunan untuk mempidanakan petani yang mencoba menuntut hak-hak nya. "Selama 2010, lanjutnya, sedikitnya 105 petani dikriminalisasi dengan UU Perkebunan dan trend ini ke depan akan semakin meningkat," katanya. Dia mengatakan, dari 400 kasus konflik antara perusahaan dengan masyarakat sebanyak 50 persen di sektor perkebunan yang mana terbanyak berupa konflik pertanahan kemudian konflik kemitraan. "Pemerintah tidak ada upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut," katanya. Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sujatmiko, mengatakan, legislatif akan mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap UU no 18 tahun 2004. "Komisi II juga akan membentuk forum penyelesaian bersama dengan Badan Pertanahan Nasional," katanya.

sumber: http://www.bnisecurities.co.id/index.php/component/newscustomers/?id=1296486417448




Artikel Terkait