Press Briefing<br> Menggugat Absennya Negara dalam Awetnya Konflik Masyarakat Vs. Korporasi Perkebunan - Elsam.or.id Press Briefing
Menggugat Absennya Negara dalam Awetnya Konflik Masyarakat Vs. Korporasi Perkebunan

Press Briefing

 

Menggugat Absennya Negara,

dalam Awetnya Konflik Masyarakat Vs. Korporasi Perkebunan

 

 

Penembakan petani kelapa sawit di Karang Mendapo, telah memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Masing-masing pihak memberikan penilaian dengan sudut pandang yang beragam. Sebagian menyalahkan perilaku brutal aparat dan perusahaan perkebunan, sementara sebagian lain yang tidak mengetahui asal muasal peristiwa, justru menyalahkan sikap petani. Peristiwa di Karang Mendapo, sekaligus juga menandai, belum terselesaikannya sejumlah besar konflik horisontal, antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebab situasi serupa hampir merata terjadi di seluruh Indonesia.

 

Semenjak Orde Baru berkuasa, pembukaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjalan sangat ekspansif. Penyerobotan tanah-tanah masyarakat, oleh perusahaan perkebunan terjadi di berbagai tempat, dengan menggunakan cara-cara sistematis dan terstruktur. Pemerintah yang otoriter pada waktu itu, beserta segenap perangkatnya, memberi dukungan penuh bagi perusahaan dalam mengakuisisi tanah-tanah masyarakat, untuk dibuka menjadi perkebunan. Kucuran modal internasional, melalui World Bank dan International Finance Corporation (IFC), turut serta mempercepat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2010, menurut data Sawit Watch, sedikitnya Indonesia memiliki 9,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit, yang mampu menempatkan Indonesia, sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Namun sayangnya, dari 9,1 juta hektar tersebut, yang dimiliki petani hanya sekitar 35% saja, sementara 65% lahan dikuasai langsung oleh korporasi perkebunan.

 

Bermacam-macam pola diterapkan dalam pembukaan perkebunan kelapa sawit, mulai dari pola inti murni, pola inti-plasma, hingga pola KKPA, akan tetapi konflik selalu terjadi dalam setiap pola yang diterapkan, akibat pengambil-alihan lahan yang sewenang-wenang, dan distribusi kepemilikan yang tidak adil. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak masyarakat, justru seringkali hadir sebagai kaki tangan perusahaan, dengan alasan mengamankan investasi. Setelah Orde Baru tumbang, pun tidak ada perubahan yang signifikan, konflik terus berlanjut. Pemerintah justru terkesan mundur teratur, membiarkan masyarakat bertarung sendiri dengan korporasi perkebunan. Pemerintah baru tidak berefleksi atas kesalahan yang dibuat oleh rezim sebelumnya.  

 

Dari penelusuran PIL-Net, sampai dengan tahun 2010, setidaknya terdapat 170 konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang belum terselesaikan. Konflik tersebut terjadi di 16 daerah di Indonesia, dengan komposisi terbesar terjadi di Kalbar (35 kasus), Sumsel (27 kasus), dan Jambi (19 kasus).

 

Diagram 1: Persebaran Konflik

 

 

 

Persoalan pada umumnya berakar dari pengambil-alihan lahan yang dilakukan dengan cara-cara mal-prosedur dan tidak memerhatikan hak-hak masyarakat. Dalam setiap kesempatakan hak-hak masyarakat atas tanah mereka, senantiasa diabaikan oleh perusahaan, dengan alasan telah mendapat legitimasi dari pemerintah. Selain itu, dalam perjalanannya, dengan setiap pola yang diterapkan, perusahaan juga lebih banyak ingkar janji kepada masyarakat, sehingga muncul upaya dari masyarakat untuk menuntut kembali hak atas tanah yang digunakan untuk membuka perkebunan. Keseluruhan konflik di atas, setidaknya melibatkan 604 komunitas (kelompok masyarakat). Komunitas terlibat paling banyak di Sumsel dengan 127 komunitas, selanjutnya Kalbar 96 komunitas, Jambi 77 komunitas, Kaltim 56 Komunitas, Riau 40 komunitas, dan Kalteng 39 komunitas.

 

Diagram 2: Komunitas Terlibat

 

 

 

Dari pemantauan yang dilakukan PIL-Net, sejumlah kelompok perusahaan yang membuka usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, terlibat dalam beragam konflik tersebut. Wilmar Group memiliki 17 kasus konflik dengan masyarakat, Astra Agro Lestari 8 kasus, Salim Group 6 kasus, dan masing-masing lima kasus melibatkan Sinar Mas Group, serta PT. Lonsum. Tidak hanya korporasi swasta, perusahaan yang notabene milik negara pun tak lepas dari konflik dengan masyarakat, sedikitnya terdapat 9 kasus yang melibatkan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN).

 

Diagram 3: Perusahaan Terlibat

 

  

 

 

Situasi kian diperburuk dengan hadirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak bepihak pada petani, khususnya UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasca-kelahirannya, undang-undang ini menjadi senjata ampuh bagi perusahaan perkebunan untuk mempidanakan masyarakat (petani), yang mencoba menuntut kembali hak-haknya. Dalam tahun 2010 saja, dari laporan yang diterima PIL-Net, sedikitinya 115 petani dikriminalisasi dengan UU Perkebunan, selain mendapatkan serangkaian tindak kekerasan, dari aparat kepolisian, yang membela kepentingan perusahaan. Bahkan dua orang petani di Kuansing, Riau dan  Senyerang, Tanjung Jabung Barat Jambi; terpaksa meregang nyawa, akibat tembakan membabi-buta dari aparat kepolisian.

 

Fakta-fakta di atas memperlihatkan, negara sudah kian jauh dari tujuan awal pendiriannya, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Negara, yang diberikan mandat konstitusional untuk melakukan pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), pembuatan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), terhadap segala macam sumberdaya, khususnya tanah, demi menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru tidak melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Tidak segera mengambil tindakan-tindakan solutif, untuk memediasi konflik antara masyarakat dengan korporasi perkebunan, negara dengan aparatnya justru gemar melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Aparat negara lebih sering terlihat sebagai wakil perusahaan perkebunan, daripada sebagai pelindung masyarakat pada umumnya.

 

Mendahulukan pendekatan represif dalam penyelesaian konflik, tentu tidak akan menyelesaikan akar persoalan yang selama ini terjadi, untuk itu ELSAM, Sawit Watch dan PIL-Net menuntut agar:

 

1.     Presiden SBY segera mengambil inisiatif dan tindakan nyata, untuk menyelesaikan beragam konflik antara masyarakat dengan korporasi perkebunan kelapa sawit, antara lain dengan menghentikan pemberian izin ekspansi perkebunan kelapa sawit;

2.     Pemerintah dan DPR segera melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang selama tidak memihak kepada petani, antara UU No. 18 tahun 2004, Peraturan Menteri Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

3.     Kepolisian Republik Indonesia mengubah paradigma dalam penanganan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, serta tidak lagi menjadi alat bagi perusahaan perkebunan;

4.     Kepolisian membentuk prosedur tetap dalam penangan konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan, dengan hak asasi manusia sebagai paradigma, serta pengutamaan mediasi sebagai mekanisme penyelesain.

5.     Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sejumlah ketentuan di dalam UU Perkebunan, yang selama ini menjadi instrumen untuk mempidanakan petani.

 

 

Jakarta, 31 Januari 2011

 

Public Interest Lawyer Network (PIL-Net)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Sawit Watch

 

  

Contact Person: 

 

Indriaswati D. Saptaningrum (Direktur ELSAM)     : 081380305728

Wahyu Wagiman (Koordinator PILNET)                : 081311228246

Edi Sutrisno (Sawit Watch)                                     : 081315849153

Muhammad Rusdi (Kades Karang Mendapo)        : 081274006333

 

Fact Sheet Palm Oil




Artikel Terkait