Perlu Kerendahan Hati Tangani Papua - Elsam.or.id Perlu Kerendahan Hati Tangani Papua Elsam di media Januari-Februari 2006

 

Sumber: http://www.investorindonesia.com/news.html?id=1136538862

Jumat, 06 Januari 2006, 15:54 WIB
LSM HAM Tolak Perjanjian NSA
Laporan -

JAKARTA, investorindonesia.com

Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) meminta pemerintah Indonesia menolak tawaran pemerintah Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian bilateral Non Surrender Agreement (NSA) yang akan dibawa Menlu Condoleezza Rice dalam kunjungan ke Indonesia mendatang.

"Kami memahami adanya kebutuhan untuk membangun kerjasama antara pemerintah AS dengan Indonesia, namun kami mendesak pemerintah melalui Menteri Luar Negeri menolak tawaran tentang NSA," kata Koordinator Badan Pekerja Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Jakarta, Jumat.

NSA merupakan perjanjian tentang komitmen timbal balik untuk tidak menyerahkan warga negara kepada mahkamah pidana internasional (ICC).

Negara penandatangan perjanjian ini akan mengecualikan warga negaranya dari yurisdiksi ICC.

Selain Kontras, LSM yang menolak NSA adalah Demos dan Elsam. Sebelumnya penolakan juga dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

"NSA cara yang tidak fair menghindari jangkauan yurisdiksi hukum universal. Penerimaan atas tawaran ini bertentangan dengan hukum nasional tentang HAM," kata Usman Hamid.

Sementara itu Asmara Nababan dari Demos menyatakan jika NSA diajukan sebagai pengganti atas pencabutan embargo militer AS dan Indonesia menerima maka sebenarnya tidak ada jaminan embargo tersebut akan berlangsung permanen karena keputusan pencabutan embargo saat ini masih dipersoalkan KongresAS.

"Nanti jika akhirnya keputusan embargo akhirnya dibatalkan sementara disisi lain kita sudah diikat dengan perjanjian NSA maka ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga," kata Asmara yang juga mantan Sekjen Komnas HAM.

Usman Hamid menambahkan jika AS memang telah berhasil merangkul sejumlah negara untuk menandatangani NSA, namun mereka adalah negara yang secara ekonomi dan politik memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat.

Sementara banyak negara termasuk yang tergabung dengan Uni Eropa menentang perjanjian tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan untuk meratifikasi ICC pada 2008, bila Indonesia menerima tawaran AS tentang NSA maka hal itu dapat mengugurkan kebijakan pemerintah di tengah jalan. (ant)


Sinar Harapan, Sabtu 07 Januari 2006

Sejumlah LSM Desak Pemerintah Tolak NSA

Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah menolak tawaran pemerintah Amerika Serikat (AS) tentang kebijakan nonsurrender agreement (NSA) yang akan dibawa Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice dalam kunjungannya hari ini, Sabtu (7/1). Namun, kunjungan itu akhirnya dibatalkan karena faktor sakitnya PM Israel Ariel Sharon.


Penolakan ini disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid, mantan anggota Komnas HAM Asmara Nababan dan Direktur Elsam Ifdal Kasim, Jumat (6/1). Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga melakukan hal yang sama.


Menurut Usman, NSA merupakan cara tidak fair yang diterapkan AS untuk menghindari jangkauan hukum universal berkaitan dengan kejahatan perang, genocida dan kejahatan kemanusiaan. Penerimaan tawaran ini menurut Usman bertentangan hukum nasional hak asasi manusia. Padahal, dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009 Indonesia akan meratifikasi International Criminal Court (ICC).


NSA merupakan perjanjian komitmen timbal balik tidak menyerahkan warga negara kepada Mahkamah Pidana Internasional. Dengan perjanjian ini, negara penandatangan perjanjian akan mengecualikan warga negara masing-masing atas jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional tersebut. Baik Usman maupun Asmara mengatakan, NSA merupakan modus yang diterapkan AS terhadap negara-negara yang mempunyai ketergantungan bantuan militer terhadap negara tersebut. Paling tidak, saat ini 96 negara sudah menandatangani perjanjian bilateral tersebut.


Penolakan terhadap NSA sudah dilakukan oleh 54 negara. Mereka berpendapat, penandantangan perjanjian NSA mengkhianati semangat ICC. Penolakan terhadap NSA ini berdampak hilangnya berbagai bantuan dari Amerika terutama yang berkaitan dengan militer, seperti pendidikan dan pelatihan. (emy)

 

Sumber:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/07/nas09.html

Sinar Harapan, Sabtu,  07  Januari  2006

 


Suara Karya Onnline, Sabtu, 7 Januari 2006

KUNJUNGAN MENLU AS

LSM HAM Tolak Perjanjian NSA

 

JAKARTA (Suara Karya): Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) meminta pemerintah Indonesia menolak tawaran pemerintah Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian bilateral non surrender agreement (NSA) yang akan dibawa Menlu Condoleezza Rice dalam kunjungan ke Indonesia mendatang.

 

"Kami memahami adanya kebutuhan untuk membangun kerja sama antara pemerintah AS dengan Indonesia, namun kami mendesak pemerintah melalui Menteri Luar Negeri menolak tawaran tentang NSA," kata Koordinator Badan Pekerja Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Usman Hamid di Jakarta, Jumat.

 

NSA merupakan perjanjian tentang komitmen timbal balik untuk tidak menyerahkan warga negara kepada mahkamah pidana internasional (ICC). Negara penandatangan perjanjian ini akan mengecualikan warga negaranya dari yurisdiksi ICC.

 

Selain Kontras, LSM yang menolak NSA adalah Demos dan Elsam. Sebelumnya penolakan juga dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). "NSA cara yang tidak fair menghindari jangkauan yurisdiksi hukum universal. Penerimaan atas tawaran ini bertentangan dengan hukum nasional tentang HAM," kata Usman Hamid.

 

Sementara itu Asmara Nababan dari Demos menyatakan jika NSA diajukan sebagai pengganti atas pencabutan embargo militer AS dan Indonesia menerima maka sebenarnya tidak ada jaminan embargo tersebut akan berlangsung permanen karena keputusan pencabutan embargo masih dipersoalkan Kongres AS.

"Nanti jika akhirnya keputusan embargo dibatalkan sementara di sisi lain kita sudah diikat dengan perjanjian NSA maka ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga," kata Asmara yang juga mantan Sekjen Komnas HAM.

 

Usman Hamid menambahkan, jika AS telah berhasil merangkul sejumlah negara untuk menandatangani NSA, mereka itu adalah negara yang secara ekonomi dan politik memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Namun banyak negara yang tergabung dengan Uni Eropa menentang perjanjian tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk meratifikasi ICC pada 2008. Jika Indonesia menerima tawaran AS tentang NSA maka hal itu dapat mengugurkan kebijakan pemerintah di tengah jalan.

 

Tantangan

 

Sementara itu Wakil Tetap RI untuk PBB Rezlan Ishar Jenie di New York, kemarin, mengatakan, masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM masih merupakan tantangan dalam diplomasi Indonesia di PBB pada tahun 2006. "Isu HAM mungkin akan tetap jadi sorotan, baik yang berkaitan dengan penyelesaian kasus Timtim atau pun Papua," kata Rezlan Ishar Jenie.

 

Dubes Rezlan mengatakan bahwa isu HAM tersebut bukan hanya diangkat oleh negara anggota dan badan-badan di PBB, tapi oleh lembaga-lembaga nonpemerintah (NGO).

"Oleh sebab itu tugas kami sebagai salah satu mesin diplomasi di PBB akan mengkomunikasikan berbagai pencapaian yang sudah dilakukan di Indonesia dalam penegakan HAM tersebut," katanya seperti dikutip Antara.

 

Masalah penyelesaian kasus HAM pasca jajak pendapat Timtim 1999, misalnya, kemajuan yang dilakukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) harus terus dikomunikasikan kepada negara-negara anggota PBB yang sudah mempercayai langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan Indonesia dan Timor Leste.

Sidang-sidang Dewan Keamanan juga tidak pernah membahas soal rekomendasi Komisi Ahli yang pernah disampaikan Sekjen PBB bulan Juli lalu. "Komisi Ahli justru diminta untuk memberi kontribusi positif bagi Komisi Kebenaran dan Persahabatan dalam menyelesaikan masalah peninggalan masa lalu tersebut," kata Rezlan.

 

Berkaitan dengan isu Papua, menurut Rezlan, masih ada kemungkinan kelompok-kelompok yang mencoba mengangkat masalah HAM di provinsi itu melalui forum indigenous people.

 

Namun ia yakin isu Papua tidak akan membesar hingga sampai mempermasalahkan soal Pepera.Hal-hal penting lainnya yang perlu dilakukan Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York adalah soal kelanjutan rehabilitasi pasca tsunami.

 

"Kami terus menjalin hubungan dengan kantor utusan khusus Sekjen PBB untuk tsunami (Bill Clinton). Mengingat rehabilitasi di Aceh memerlukan waktu yang cukup lama, maka perhatian komunitas internasional harus tetap dijaga," katanya. Pada 2006 ini, di PBB juga akan ada beberapa peristiwa penting yang memerlukan ketegasan sikap dari negara-negara anggota, termasuk In-donesia.

 

Misalnya soal pergantian Sekjen PBB karena masa jabatan Kofi Annan akan berakhir September tahun ini, serta rencana pembentukan Dewan HAM dan perombakan Dewan Keamaann PBB. (Lerman S)

 

Sumber:

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=132023

Suara Karya Onnline, Sabtu, 7 Januari 2006

 


Republika, Senin, 09 Januari 2006
Ramai-ramai Menolak NSA

JAKARTA --- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) meminta pemerintah Indonesia menolak tawaran pemerintah Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian bilateral Non Surrender Agreement (NSA) yang akan dibawa dan ditawarkan Menlu Condoleezza Rice ke Pemerintah Indonesia.

''Kami memahami adanya kebutuhan untuk membangun kerjasama antara pemerintah AS dengan Indonesia, namun kami mendesak pemerintah melalui Menteri Luar Negeri menolak tawaran NSA,'' kata Koordinator Badan Pekerja Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, pekan lalu.

Selain Kontras, LSM yang menolak NSA adalah Demos dan Elsam. Sebelumnya penolakan juga dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). ''NSA cara yang tidak fair menghindari jangkauan yurisdiksi hukum universal. Penerimaan atas tawaran ini bertentangan dengan hukum nasional tentang HAM,'' kata Usman Hamid.

Asmara Nababan dari Demos juga menyatakan NSA akan diajukan sebagai pengganti atas pencabutan embargo militer AS. ''Jika Indonesia menerima maka sebenarnya tak ada jaminan embargo dicabut karena keputusan pencabutan embargo saat ini masih dipersoalkan Kongres AS,'' ujarnya. Usman Hamid menambahkan AS memang telah berhasil merangkul sejumlah negara untuk menandatangani NSA. ''Karena mereka adalah negara yang secara ekonomi dan politik memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat,'' paparnya.

Penentangan NSA juga datang dari umat Islam. Forum Umat Islam (FUI) menyatakan menentang keras NSA yang akan ditawarkan AS. ''NSA hanya menguntungkan AS saja. Kedaulatan Indonesia di sepelekan,'' kata Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Khatab, pekan lalu. Rencananya Menlu Amerika Serikat (AS) Condoleeza Rice akan datang ke Indonesia, Sabtu (7/1). Namun rencana ini gagal, karena Rice segera dipanggil Pemerintah AS sehubungan dengan kondisi PM Israel Ariel Sharon sedang kritis.

Apa itu NSA?

Non Surender Agreement (NSA) merupakan sebuah mekanisme perjanjian bilateral yang dibuat oleh AS dengan negara-negara lain di dunia untuk menghindari ICC (International Criminal Court). Secara lebih spesifik, NSA merupakan kebijakan bilateral politik luar negeri AS yang menyatakan semua warga negara AS -termasuk personil militer dan diplomatnya- tidak bisa diserahkan (memiliki imunitas) kepada mekanisme ICC meski ia terlibat dalam sebuah pelanggaran HAM berat HAM di suatu negara.

Sebagai gantinya seluruh warga negara AS harus diserahkan kepada pemerintah AS. NSA ini merupakan upaya AS untuk menyalahgunakan/manipulasi Pasal 98 ICC yang menyatakan suatu negara bisa memanfaatkan non-surender agreement karena suatu kondisi tertentu. Pasal 98 ini juga memberikan kewenangan dan prioritas bagi negara asal si pelaku untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan atas suatu peristiwa pelanggaran HAM. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip komplementer ICC dengan hukum nasional. Pasal 98 ini sama sekali tak memberikan peluang terjadinya impunity.

( uba )

 

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=230156&kat_id=59&kat_id1=&kat_id2=

Republika, Senin, 09 Januari 2006


 

RUU Perlindungan Saksi Harus segera Diwujudkan

 

Jakarta, CyberNews. Koalisi Perlindungan Saksi mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan terbentuknya UU Perlindungan Saksi di Indonesia sebagai komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum.

"Dewan Perwakilan Rakyat juga harus bertindak pro aktif untuk mewujudkan usul inisiatif tentang RUU Perlindungan Saksi. Sementara para penegak hukum, selama belum terundangkannya UU Perlindungan Saksi, harus menerapkan regulasi tentang perlindungan saksi yang telah ada dengan sunguh-sungguh, mempersiapkan dan membenahi mekanisme perlindungan terhadap saksi," tulis Koalisi Perlindungan Saksi dalam siaran persnya kepada SM CyberNews, Jumat (13/1).

Koalisi Perlindungan Saksi juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengubah paradigma bahwa saksi bukan semata-mata sebagai obyek untuk pengungkapan sebuah kasus tetapi sebagai pihak yang harus dilindungi.

Seperti diketahui, sudah hampir 5 tahun sejak tahun 2001, Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak jelas kelanjutannya. Padahal RUU ini sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum pidana di Indonesia dan sekaligus menutup berbagai kelemahan dalam hukum acara pidana.

Bila ditarik kebelakang, berdasarkan mandat yang diberikan oleh MPR yakni Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001, Badan legislasi DPR (dengan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi) pada tanggal 27 Juni 2002 telah mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas sebagai salah satu rancangan inisiatif dari DPR. Namun di era tersebut, RUU ini diabaikan

Kemudian pada Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009, Masa Sidang III, yang dilaksanakan pada Selasa 1 Februari 2005 DPR menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Program ini menetapkan RUU prioritas yang akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Salah satu RUU Prioritas tersebut adalah RUU Perlindungan Saksi.

Di bulan Juni  2005, Badan Legislasi DPR kembali mengajukan RUU Perindungan Saksi yang kemudian ditetapkan menjadi RUU inistif DPR. Tindak lanjut dari usul inisitaif ini ditanggapi positif oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Surpres tertanggal 30 Agustus 2005 yang intinya pemerintah akan mempersiapkan wakilnya untuk pembahasan RUU ini di Parlemen.

"Hal ini merupakan sebuah langkah positif. Namun langkah ini menjadi tersendat-sendat karena DPR tidak juga menetapkan jadwal  pembahasannya," ujar Koalisi Perlindungan Saksi.

Menurut Koalisi Perlindungan Saksi, tersendatnya pembentukan UU Perlindungan Saksi ini menambah panjang kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan nyata tentang reformasi hukum. Negara masih setengah hati dalam melakukan reformasi hukum yang terpadu terutama reformasi hukum pidana dan peradilan pada umumnya. Bagi saksi sendiri, ketiadaan jaminan perlindungan saksi dalam instrumen hukum menjadikan kondisi saksi semakin terabaikan, dan dalam kenyatannya berbagai intimidasi, ancaman, teror dan kriminalisasi kepada saksi terus berlangsung.

Disebutkan, sepanjang tahun 2005 Koalisi Perlindungan Saksi masih menemukan berbagai kasus intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi. Di Poso sepanjang tahun 2005  para saksi untuk kasus kekerasan dan terorisme di Poso telah di intimidasi dan di bunuh. Pada Bulan April 2005, para saksi untuk kasus penembakan anggota Polisi Briptu Agus Sualiman mendapatkan intimidasi dan teror  yang dilakukan pihak tertentu dengan Rumah para saksi penembakan Polsi itu diteror melalui telepon dan mengancam saksi  untuk tutup mulut jika ingin selamat.  

Di samping kasus intimidasi terhadap saksi tersebut sebelumnya telah terjadi  peristiwa penembakan terhadap Budianto pada Tanggal 3 Agustus 2005 (saksi perampokan dan pembunuhan bendaharawan Kantor Bupati Poso pada Jumat, 1 April 2005). Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2005 terjadi juga Penembakan yang  menewaskan Sarlito(untuk kasus yang sama).

Pada tanggal  29 september 2005 terjadi juga  kasus penembakan yang menewaskan seorang saksi  bernama Asrin Ladjidji. Di susul dengan penembakan terhadap seorang saksi bernama Milton Tado’a. Kemudian di bulan Oktober 2005, para saksi kunci atas kasus pemenggalan 3 pelajar juga mendapat ancaman pembunuhan.

Sedikitnya ditemukan dua kasus dimana pers menjadi korban  minimnya perlindungan terhadap saksi. Tanggal 14 Mei 2005, PN Tanjung Karang Bandar Lampung, menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara dan langsung memerintahkan masuk tahanan terhadap Pemimpin Redaksi Tabloid Koridor Lampung, Darwin Ruslinur, dan Redaktur Pelaksananya Budiyono Ekosyaputro.

Pidana pencemaran nama baik itu berawal dari tulisan di Tabloid Koridor berjudul, "Alzier Dianir dan Indra Karyadi Diindikasikan Kuat Tilep Dana Saksi Partai Golkar Rp1,25 Miliar", pada 12 Juni 2004. Dalam tulisan itu diberitakan pada Pemilu Presiden 2004, para saksi dari Partai Golkar dijanjikan mendapat Rp50.000, ternyata mereka hanya mendapat Rp15.000. Alzier dan Indra pada masa kampanye adalah Ketua dan Sekretaris Kampanye Partai Golkar.

Di Nias, Sumatera Utara, Elyuddin Wartawan Berita Sore Medan diculik dan dianiaya hingga akhirnya dibunuh ketika sedang meliput di Teluk Ketika dalam perjalanan, sepeda motornya dihadang enam orang yang menggunakan dua sepeda motor di jalan lintas Nias Selatan menuju Nias.

Kasus pembunuhan ddiduga terkait dengan berita yang ditulis Ely di Berita Sore Medan. Di antaranya, berita berjudul "Panwaslih Nisel Minta Tangkap Ketua Dan Anggota KPUD" (12/8/05), "DPRD Panggil Paksa Ketua KPUD Nias Selatan (15/08/05), dan "Masyarakat Nisel Harapkan Panwaslih Usut Penyelewengan KPUD Pada Proses Tahapan Pilkada "(16/08/05).

Sepanjang bulan November-Desember 2005, para saksi kunci untuk kasus terbunuhnya wartawan Elyuddin Telembanua di wilayah ke Desa Baweganewe, Nias Selatan di teror dan di intimidasi dari orang-orang yang diduga sebagai  pelaku pembunuhan.

Hal serupa juga dialami perempuan dan anak sebagai saksi dan korban kekerasan. Sepanjang tahun 2005, sulitnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak, terutama berkaitan dengan belum adanya UU Perlindungan Saksi, yaitu dimana perempuan dan anak yang hendak mengalami proses peradilan, khususnya pidana, berada dalam posisi rentan terhadap ancaman, kekerasan, dan ”kriminalisasi”.

Dalam kasus korupsi, beberapa saksi/pelapor juga mengalami nasib yang juga tidak menyenangkan. Beberapa pelapor kasus korupsi justru diadukan pencemaran nama baik atau digugat secara perdata oleh pihak yang dilaporkan melakukan korupsi.  Hal ini dialami oleh Heli Weror (pelapor kasus korupsi yang yang diduga melibatkan Bupati Nabire), LM Isa (pelapor kasus korupsi yang yang diduga melibatkan Bupati Buton), Alif Basuki (pelapor kasus korupsi yang yang diduga melibatkan tiga anggota DPRD Solo).

Bahkan anggota DPR RI Djoko Edi juga pernah digugat secara perdata oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Direktorat Jendral Imigrasi, Muhammad Indra, karena mengungkapkan praktek pungli oleh pihak Imigrasi kepada para TKI di Malaysia.

Saksi kunci kasus penyuapan dan korupsi di  Komisi Pemilihan Umum (KPU), Khairiansyah akhirnya dikriminalisasi untuk kasus korupsi dana Haji. Khairiansyah merupakan contoh klasik mengenai intimidasi dan kriminalisasi saksi paska persidangan dan kuat dugaan bahwa ia mengalami aksi balas dendam dari orang-orang yang telah dirugikannya.

Koalisi Pelindungan saksi, menilai bahwa kondisi  yang diterima oleh para saksi baik dalam proses persidangan maupun di luar persidangan masih memperihatinkan.  kasus-kasus diatas menunjukkan tidak berdayanya atau rentannya posisi seorang saksi dalam hukum di Indonesia. Saksi mau tidak mau harus berusaha mengamankan dan melindungi  dirinya, keluarganya  dan kerabatnya  sendiri jika harus memberikan kesaksian di depan pengadilan.

Walau di temukan adanya upaya perlindungan terhadap saksi-saksi yang di lakukan oleh para  lembaga negara seperti di lakukan oleh KPK, kepolisian dan lain sebagainya, namun upaya ini masih bersifat parsial (tidak tersistem) dan kadang kala hanya bersifat ala kadarnya.  

Realitas yang dipaparkan diatas menunjukkan pula ketidak-peka-an institusi penegak hukum untuk merespon serangkaian tindakan-tindakan yang menyerang eksistensi person yang didudukkan dalam posisi saksi.  Koalisi menilai bahwa aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim tidak memberikan  perhatian yang layak dan serius terhadap kondisi ini.  

Koalisi Perlindungan Saksi merupakan Koalisi dari berbagai organisasi berjumlah 50 lembaga, diantaranya adalah LBH Jakarta, Elsam, ICW, KRHN, LBH Pers, TI, YLBHI, KontraS, LPHAM, Komnas Perempuan, PSHK, dll.( habieb shaleh/Cn08 )

Sumber: http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0601/13/nas13.htm

Suara Merdeka, 13 Januari 2006


 

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=230747&kat_id=23

Republika Online, Jumat, 13 Januari 2006 17:37:00
KPS Desak DPR Keluarkan UU Perlindungan Saksi

Jakarta-RoL-- Koalisi Perlindungan Saksi (KPS) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengeluarkan Undang-undang (UU) yang mengatur tentang perlindungan saksi.

"Sudah hampir lima tahun sejak 2001, Indonesia menunggu dilahirkannya UU perlindungan saksi dan korban untuk memperkuat penegakan hukum pidana sekaligus menutup berbagai kelemahan dalam hukum acara pidana," kata Emerson Yuntho, anggota KPS dari ICW dalam refleksi perlindungan saksi di kantor LBH Jakarta, Jumat.

Menurut Emerson berdasar mandat yang diberikan MPR melalui Tap MPR VII/2001, badan legislasi DPR telah mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada 27 Juni 2002.

Namun RUU tersebut diabaikan meski secara berturut-turut pada 1 Februari 2005 DPR menyetujui Program Legislasi Nasional menetapkan RUU prioritas, salah satunya adalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian pada bulan Juni 2005 Badan Legislasi DPR kembali mengajukan RUU perlindungan saksi yang kemudian ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Tindak lanjut dari usul inisiatif ini ditanggapi positif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Surat Presiden tertanggal 30 Agustus 2005 yang intinya pemerintah akan menyiapkan wakilnya untuk pembahasan RUU ini di parlemen.

"Sayangnya lagi-lagi langkah ini menjadi tersendat-sendat lantaran DPR tidak juga menetapkan pembahasannya," kata Emerson yang juga Koordinator Bidang Hukum Monitoring Peradilan ICW.

Ia berpendapat ketiadaan jaminan perlindungan saksi dalam instrumen hukum menjadikan kondisi saksi semakin terabaikan dan dalam kenyataannya berbagai intimidasi dan teror kepada saksi terus berlangsung.

Selama tahun 2005 KPS mencatat ada 12 kasus ancaman, intimidasi, teror dan kriminalisasi terhadap saksi pelapor, termasuk diantaranya adalah tersangka kasus Dana Abadi Umat (DAU) Khairiansyah Salman yang telah berjasa dalam membongkar kasus korupsi KPU.

Termasuk pula kasus terbunuhnya Eliyuddin, wartawan Berita Sore Medan pada 26 Agustus 2005 yang diduga terkait pemberitaan berjudul "Panwaslih Nisel Minta Tangkap Ketua dan Anggota KPUD" terbit pada 12 Agustus 2005, "DPRD Panggil Paksa Ketua KPUD Nias Selatan" (15 Agustus 2005) dan "Masyarakat Nisel Harapkan Panwaslih Usut Penyelewengan KPUD Pada Proses Tahapan Pilkada" (16 Agustus 2005).

"Dalam kasus korupsi, beberapa saksi dan pelapor juga mengalami nasib yang juga tidak menyenangkan karena justru diadukan melakukan pencemaran nama baik atau digugat secara perdata oleh pihak yang dilaporkan melakukan korupsi. Hal ini dialami Heli Weror, pelapor kasus korupsi yang melibatkan Bupati Nabire," tambah Supriadi Widodo Eddyono, dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

Ia mengatakan bahwa aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim tidak memberikan perhatian yang layak dan serius terhadap kondisi ini.

"Aparat penegak hukum harus pula merubah paradigma bahwa saksi bukan semata-mata sebagai obyek utuk mengungkapkan sebuah kasus tetapi sebagai pihak yang harus dilindungi," ujarnya.

Menurut dia ada empat poin penting yang nantinya harus terkandung dalam UU perlindungan saksi itu, yakni tata cara dan prosedur hukum, pengawasan, sistem kelembagaan dan tata cara administrasi perlindungan. ant/pur

Sumber: http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=230747&kat_id=23

[Republika Online, Jumat, 13 Januari 2006 17:37:00]


Suara Karyam Online, Senin, 16 Januari 2006

DPR Diminta Buat UU Perlindungan Saksi


JAKARTA - Koalisi Perlindungan Saksi (KPS) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengeluarkan Undang-undang (UU) yang mengatur tentang perlindungan saksi.

 

"Sudah hampir lima tahun sejak 2001, Indonesia menunggu dilahirkannya UU perlindungan saksi dan korban untuk memperkuat penegakan hukum pidana sekaligus menutup berbagai kelemahan dalam hukum acara pidana," kata Emerson Yuntho, anggota KPS dari ICW di Jakarta, Jumat.

 

Menurut Emerson, berdasar mandat yang diberikan MPR melalui Tap MPR VII/2001, Badan Legislasi DPR telah mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada 27 Juni 2002.

 

Namun RUU tersebut diabaikan meski secara berturut-turut pada 1 Februari 2005 DPR menyetujui Program Legislasi Nasional yang menetapkan RUU prioritas, salah satunya adalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

 

Kemudian pada Juni 2005 Badan Legislasi DPR kembali mengajukan RUU Perlindungan Saksi yang kemudian ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR.

 

Tindak lanjut dari usul inisiatif ini ditanggapi positif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Surat Presiden tertanggal 30 Agustus 2005 yang intinya pemerintah akan menyiapkan wakilnya untuk pembahasan RUU ini di parlemen.

 

"Sayangnya lagi-lagi langkah ini menjadi tersendat-sendat lantaran DPR tidak juga menetapkan pembahasannya," kata Emerson yang juga Koordinator Bidang Hukum Monitoring Peradilan ICW.

 

Ia berpendapat ketiadaan jaminan perlindungan saksi dalam instrumen hukum menjadikan kondisi saksi semakin terabaikan dan dalam kenyataannya berbagai intimidasi dan teror kepada saksi terus berlangsung.

 

Selama tahun 2005 KPS mencatat ada 12 kasus ancaman, intimidasi, teror dan kriminalisasi terhadap saksi pelapor, termasuk di antaranya adalah tersangka kasus Dana Abadi Umat (DAU) Khairiansyah Salman yang telah berjasa dalam membongkar kasus korupsi KPU.

 

"Dalam kasus korupsi, beberapa saksi dan pelapor juga mengalami nasib yang juga tidak menyenangkan karena justru diadukan melakukan pencemaran nama baik atau digugat secara perdata oleh pihak yang dilaporkan melakukan korupsi. Hal ini dialami Heli Weror, pelapor kasus korupsi yang melibatkan Bupati Nabire," kata Supriadi Widodo Eddyono, dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). (Ant)

 

Sumber:

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=132795

Suara Karya Online, Senin, 16 Januari 2006

 

http://kompas.com/kompas-cetak/0601/18/Politikhukum/2372972.htm

Kompas, Kamis 18 January 2006

Kepemimpinan RI di PBB Belum Beri Kontribusi Positif bagi Perbaikan HAM 

Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai kepemimpinan Indonesia dalam Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa belum memberi kontribusi positif bagi perbaikan kondisi HAM, baik di dalam negeri maupun kontribusi di tingkat internasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers, Selasa (17/1), yang dihadiri LSM seperti Human Rights Watching Group, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, lembaga monitoring HAM Imparsial, dan Elsam.

”Satu-satunya efek positif di tingkat nasional masih bersifat normatif, dengan diratifikasinya dua konvenan HAM tentang hak sipil (ICCPR) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (IESCR). Namun, Indonesia tetap menjalankan politik HAM yang konservatif,” ujar Koordinator HRWG Rafendi Djamin.

Rafendi mencontohkan, Indonesia bersama sejumlah negara yang punya catatan buruk soal penegakan HAM, seperti Mesir, Vietnam, Suriah, dan Kuba, menolak memberi kewenangan kepada Dewan HAM PBB mengevaluasi kewajiban HAM negara-negara anggota secara periodik. Lebih parah lagi, di saat kepemimpinan Komisi HAM PBB dipegang Makarim Wibisono, Indonesia malah menjadi bagian dari negara-negara yang melanggengkan impunitas atas kejahatan terhadap HAM.

Menurut Rafendi, kondisi itu semakin tampak dalam beberapa kasus, mulai dari penyikapan Indonesia dalam kasus Timor Timur. Pemerintah menolak pembahasan hasil temuan Komisi Pakar PBB, yang beberapa waktu lalu menilai Pengadilan HAM ad hoc di sana tidak kredibel.

Menurut Rafendi, sikap Indonesia masih melanggengkan impunitas tampak dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM, terutama dari bebasnya para terdakwa kasus Tanjung Priok dan Abepura, serta terkatung-katungnya penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

Koordinator Kontras Usman Hamid mengkritik sikap pemerintah yang hanya mengirim diplomat-diplomat Deplu dalam forum-forum internasional masalah HAM. Padahal mereka tidak selalu menguasai masalah HAM. ”Akibatnya, sikap Indonesia menjadi sangat pasif,” ujarnya. (DWA)


http://www.suarapembaruan.com/News/2006/01/18/Suara Pembaruan, Rabu 18 Januari 2006

Kepemimpinan RI di Komisi HAM PBB Mengecewakan 

JAKARTA - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan kecewa terhadap kepemimpinan Indonesia di dalam Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kepemimpinan itu dirasakan belum memberikan kontribusi positif bagi upaya penegakan HAM di Indonesia.

LSM yang menyatakan kecewa itu adalah Human Right Working Group (HRWG), Kontras, Elsam, dan Imparsial. Pernyataan sikap mereka disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/1).

"Kami menyayangkan peran dan posisi Indonesia sebagai pemimpin Komisi HAM PBB di tahun 2005. Kepemimpinan itu tidak memberikan kontribusi positif terhadap kondisi HAM di Indonesia dan perubahan orientasi politik HAM di tingkat internasional," kata Koordinator HRWG, Rafendi Djamin.

Dikatakan, perwakilan Indonesia di Komisi HAM PBB masih menjalankan politik HAM yang konservatif. Misalnya, Indonesia menolak untuk memberikan wewenang kepada Dewan HAM PBB untuk melakukan evaluasi berkala tentang kewajiban HAM internasional negara-negara anggota.

Bahkan, sikap itu dilakukan Indonesia bersama negara-negara yang memiliki catatan HAM buruk, seperti Mesir, Vietnam, dan Kuba. Sikap seperti itu tidak akan memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi HAM di tingkat nasional.

"Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla harus segera mengubah kebijakan politik HAM Indonesia di tingkat internasional. Caranya dengan melepaskan diri dari kelompok negara-negara konservatif yang memiliki catatan HAM buruk," kata dia.

Keliru

Di tempat yang sama, Koordinator Kontras, Usman Hamid mengatakan, pemerintah Indonesia keliru dalam menunjuk orang-orang yang duduk di dalam lembaga-lembaga HAM internasional. Pemerintah lebih cenderung menunjuk diplomat untuk berada di lembaga seperti itu yang tidak terlalu banyak memahami persoalan-persoalan HAM.

"Pengalaman saya saat menghadiri Konvensi Internasional tentang Orang Hilang beberapa waktu lalu. Perang Indonesia sangat pasif karena delegasi Indonesia kebanyakan diplomat. Seharusnya, paling tidak perwakilan Indonesia adalah orang-orang dari Departemen Hukum dan HAM," kata dia.

Usman juga menyoroti sikap politik HAM Indonesia yang masih tunduk terhadap kepentingan Amerika Serikat (AS). Indonesia seharusnya lebih banyak menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan PBB untuk menyelesaikan masalah HAM.

Dia mencontohkan kasus penembakan warga negara AS dan Indonesia di Timika, Papua. Korbannya tidak hanya warga AS sehingga Indonesia seharusnya melibatkan pelapor HAM PBB, bukan Biro Investigasi Federal (FBI) AS. (O-1)

Last modified: 18/1/06


Kompas,Sabtu, 21 Januari 2006

Di Antara Reruntuhan Pilar Mahkamah Agung

Hendri Kuok

Tidak sulit bagi kita untuk setuju bahwa sejarah Mahkamah Agung Indonesia adalah sejarah tentang sebuah pilar kekuasaan-kekuasaan Yudikatif yang tidak berdaya dan tenggelam di bawah kedigdayaan kekuasaan Eksekutif. Lebih jauh lagi, MA juga seakan tidak mendapat peran penting sebagai agen perubahan dalam sejarah Indonesia modern. Dibandingkan dengan partai politik, militer, ataupun gerakan mahasiswa, peran MA dalam arus perubahan sejarah nyaris tidak terdengar.

Mengingat peran MA yang marjinal, maka tidak mengherankan apabila kajian studi tentang institusi peradilan pada umumnya dan MA pada khususnya kurang menarik minat para sarjana. Dibandingkan dengan studi tentang kepresidenan, parlemen, ataupun militer, studi tentang institusi peradilan Indonesia terbilang sangat sedikit. Oleh karena itu, kehadiran buku karya Sebastiaan Pompe, mantan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse, seakan menjadi air segar di tengah keringnya studi tentang institusi peradilan di Indonesia.

The Indonesian Supreme Court awalnya adalah disertasi Pompe di Universitas Leiden pada tahun 1996, dan diterbitkan oleh Cornell University Press pada musim semi tahun 2005. Berangkat dari sebuah penelitian yang panjang, pokok bahasan buku ini adalah mengenai sejarah dan perkembangan MA sejak awal kemerdekaan sampai akhir tahun 1990-an. Panjangnya cakupan studi dalam buku ini menimbulkan sejumlah problematika bagi penulis; masalah pertama yang muncul adalah tidak mudah bagi penulis untuk merangkai fakta-fakta hukum, sejarah, politik, dan sosial tentang MA dalam kurun waktu 50 tahun ke dalam sebuah buku.

Pada akhirnya dalam buku ini Pompe memilih untuk lebih banyak memberi tekanan pada fakta sosial politik dan historis, sementara porsi fakta hukum tidak banyak mendapat tempat. Titik berat pada fakta socio-political-history memang membuat buku ini menarik dibaca, tapi kurangnya fakta hukum justru membuat beberapa bagian dari analisis Pompe menjadi kurang kuat. Semisal Pompe berargumentasi bahwa salah satu faktor penyebab inkonsistensi putusan MA adalah lemahnya pemahaman hakim akan teori, praktik, dan doktrin hukum (bab 10). Sayangnya, pendapat ini tidak didukung oleh banyak fakta tentang kasus-kasus hukum yang telah diputus MA. Menghimpun dan menganalisis putusan-putusan MA dalam kurun waktu 50 tahun tentu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tapi paling tidak buku ini bisa menghadirkan lebih banyak fakta teknis hukum tentang memudarnya pemahaman akan teori, praktik, dan doktrin hukum di tubuh MA.

Di sisi lain, panjangnya cakupan studi juga menimbulkan kesulitan bagi Pompe untuk menentukan metode analisis atas data yang telah ia himpun. Dalam buku ini, Pompe menggunakan dua metode penjelasan, yaitu peran institusi politik dan pengaruhnya terhadap MA (the political institution-centered explanation) dan pengaruh peran hakim terhadap MA (the judge centered-explanation). Dengan the political institution centered explanation, Pompe menjelaskan bahwa ada dua aspek institusi politik yang memengaruhi MA. Aspek pertama adalah pengaruh institusi politik di luar MA, terutama presiden, terhadap status dan kekuasaan MA. Di dalam bukunya, Pompe menghabiskan tiga bab (bab 2, 3, dan 4) untuk menjelaskan dengan detail bagaimana kekuasaan Eksekutif sejak zaman Presiden Soekarno melakukan kooptasi terhadap kekuasaan MA dan proses kooptasi itu terus berlanjut sampai pada zaman Orde Baru.

Aspek kedua dari penjelasan Pompe menunjuk pada posisi institusional MA sendiri dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam bab 5, Pompe menjelaskan bahwa sejak awal MA tidak memiliki posisi yang jelas sebagai badan peradilan tertinggi dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen). Berangkat dari posisi yang tidak jelas ini, maka diperlukan waktu yang lama untuk menyatukan semua institusi peradilan di bawah MA. Proses unifikasi yang baru tercapai pada masa Orde Baru justru menjadi bencana bagi MA sendiri karena pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan investasi terhadap sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, organisasi, dan manajemen peradilan.

Dari isu unifikasi ini bisa ditarik kesimpulan bahwa fenomena MA terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan satu atau dua metode penjelasan saja. Pompe pun harus merujuk pada metode penjelasan lain, yaitu pengaruh desain konstitusi terhadap MA (the constitution-centered explanation). Di awal bukunya, Pompe juga membahas konteks sejarah penyusunan UUD 1945 yang tidak memberikan kekuasaan judicial review kepada MA. Pompe menyebutkan tentang asumsi bahwa sejarah peradilan di Indonesia akan berbeda apabila MA dibekali dengan kekuasaan judicial review (hal 16). Dengan kata lain, Pompe tidak bisa berkelit dari kenyataan bahwa desain konstitusi sangat berpengaruh pada MA. Sayangnya, Pompe memilih berhenti di titik ini saja dan tidak melanjutkan penjelasan tentang pengaruh desain konstitusi terhadap MA. Pompe tentu mempunyai alasan sendiri untuk tidak menggunakan the constitution centered explanation, tetapi pilihan ini justru membuat karya Pompe terasa kurang tuntas.

Desain konstitusi MA

Dari perspektif hukum perbandingan (comparative law), kita bisa melihat bahwa desain konstitusi sangat berpengaruh terhadap kinerja institusi peradilan di negara lain. Mungkin banyak yang lupa bahwa Konstitusi Amerika Serikat tidak secara eksplisit memberikan kekuasaan judicial review kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS) dan sejarah menunjukkan, MA AS tidak pernah membatalkan Undang-Undang yang dibuat oleh Kongres sampai tahun 1856. MA AS sendiri baru mulai memainkan peran yang signifikan setelah Amandemen Keempat Belas (Fourteenth Amandment) diadopsi ke dalam Konstitusi. Fenomena yang sama terjadi di daratan Eropa, Konstitusi Perancis 1958 memberikan kekuasaan yang besar kepada Eksekutif dan desain ini membuat Mahkamah Konstitusi Perancis (Conseil Constitutionel) hanya berperan sebagai stempel bagi eksekutif. Conseil Constitutionel baru memiliki peran yang lebih besar setelah yurisdiksi mereka diperluas dengan amandemen Konstitusi pada tahun 1974.

Berdasarkan pengalaman di negara lain tersebut, tentu akan lebih menarik apabila pengaruh desain konstitusi terhadap MA mendapat pembahasan lebih banyak dalam buku Pompe. Terlebih lagi belum ada karya yang mengupas isu ini secara mendalam; sejumlah karya klasik seperti Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia (Nasution, 1995), In Search of Human Rights (Lubis, 1993), dan Pandangan Negara Integralistik (Simandjuntak, 1994) memang telah membahas kerangka ideologis UUD 1945, tetapi karya-karya tersebut tidak menyentuh pengaruh desain UUD 1945 terhadap kinerja MA.

Pompe menghabiskan dua bab untuk menjelaskan fungsi badan peradilan pada umumnya dan MA pada khususnya (bab 6 dan 7). Salah satu kesimpulan Pompe adalah putusan-putusan MA telah kehilangan fungsinya sebagai instrumen pembentukan hukum (lawmaking instruments). Dalam kedua bab ini, khususnya bab 7, Pompe menjelaskan dengan rinci kegagalan MA menjamin badan peradilan yang lebih rendah untuk mengikuti putusan-putusan MA. Untuk menutupi kegagalan tersebut MA berpaling pada instrumen yang lain seperti surat edaran, peraturan, ataupun petunjuk pengawasan. Kesimpulan Pompe tentu akan lebih kuat apabila didukung dengan penjelasan tentang pengaruh desain konstitusi karena fungsi MA sebagai instrumen pembentukan hukum mempunyai keterkaitan erat dengan mandat konstitusional yang diemban MA.

Metode penjelasan kedua yang dipakai Pompe adalah peran hakim secara individu terhadap kinerja MA (the judge centered explanation). Dalam menganalisis perubahan struktur MA dari organisasi yang sederhana menjadi organisasi yang birokratis dan hierarkis, Pompe menekankan pada faktor peran ketua Mahkamah Agung. Pompe membeberkan fakta bahwa tanda-tanda perubahan dimulai ketika Ketua MA Wirjono Projodikoro (1952-1966) sering mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan Hakim Agung yang lain. Perubahan drastis mulai terjadi ketika Ketua MA Oemar Seno Adji (1974-1981) memutuskan untuk menambah jumlah Hakim Agung dari 7 menjadi 17 pada tahun 1974. Puncak perubahan terjadi ketika Ketua MA Mudjono (1981-1982) menambah jumlah hakim menjadi 51 pada tahun 1982, dan diikuti dengan penambahan jabatan bagi Ketua Muda MA yang menyebabkan struktur MA semakin menjadi birokratis dan hierarkis (hal 289-296).

Metode penjelasan peran hakim sangat mendukung analisis Pompe sebelumnya tentang intervensi politik dari Eksekutif. Struktur MA yang hierarkis akan semakin memudahkan Eksekutif untuk melakukan intervensi. Ketika Ketua MA sudah terkooptasi oleh Eksekutif, maka akan lebih gampang untuk mengontrol MA secara keseluruhan. Akan tetapi, judge centered explanation masih meninggalkan sedikit celah dalam penjelasannya tentang MA; jikalau MA diisi oleh para hakim yang berkualitas dan berintegritas tinggi bisa apakah ada jaminan bahwa MA akan memainkan peran sebagai instrumen pembentukan hukum. Semisal dalam periode Demokrasi Liberal (1950-1957) ketika kekuasaan Presiden Soekarno belum absolut dan MA masih diisi oleh para Hakim Agung yang berintegritas tinggi, MA juga tidak bisa memainkan peran yang besar.

Peran organ pendukung

Di samping faktor intervensi politik, mandat konstitusional dan kapasitas hakim, masih ada faktor lain yang juga menentukan kinerja MA, yaitu peran organisasi pendukung. Meskipun MA diisi oleh para hakim yang berintegritas tinggi dan memiliki pemahaman teori hukum yang mendalam, peran MA akan tetap terbatas apabila tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mengajukan perkara di pengadilan. Dengan kata lain, para pengacara, LSM, dan masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja MA. Pada titik ini Pompe semestinya bisa masuk pada penjelasan tentang peran organisasi pendukung terhadap kinerja MA (the support structure centered explanation).

Charles R Epp (1998) dalam The Rights Revolution: Lawyer, Activists, and Supreme Courts in Comparative Perspective, misalnya, memaparkan dalam sejarah peradilan di Amerika Serikat, peran MA AS dalam pembentukan hukum sangat tergantung dari sejumlah aktor pendukung. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar pada akhir abad ke-19 secara tidak langsung telah memengaruhi jumlah kinerja MA AS karena perusahaan-perusahaan tersebut rela menghabiskan dana dan tenaga untuk proses hukum menggugat kebijakan ekonomi pemerintah. Dari kasus-kasus tersebut, MA AS akhirnya memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan kebijakan ekonomi Pemerintah. Di sisi lain, derasnya arus litigasi yang dibawa oleh kalangan bisnis juga didukung oleh peningkatan jumlah pengacara di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pengacara, maka MA AS juga mendapatkan banyak fakta hukum yang bisa membantu mereka dalam mengeluarkan putusan yang lebih berkualitas.

Dalam konteks Indonesia, Daniel S Lev, Guru Besar di University of Washington, yang merupakan salah seorang mentor Sebastiaan Pompe, dalam salah satu kajiannya yang berjudul Comments on the Course of Law Reform in Modern Indonesia (2000) berpendapat bahwa pada akhir kekuasaan Orde Baru, masyarakat Indonesia telah memiliki kelas menengah yang bisa menjadi motor reformasi hukum. Kaum kelas menengah yang dimaksud Lev adalah para pengusaha, pengacara, dan akuntan yang lahir dan besar pada era Orde Baru. Pendapat ini bisa memancing pertanyaan lebih lanjut, mengapa kelas menengah Indonesia tidak berhasil menjadi organ pendukung bagi MA. Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa kita temukan secara eksplisit dalam buku ini karena Pompe tidak menjadikan organ pendukung sebagai salah satu fokus studinya. Isu organ pendukung tentu berada di luar kerangka penelitian Pompe, tetapi isu ini menarik dan penting untuk dibahas karena bisa semakin memperkaya analisis Pompe.

Jembatan studi peradilan

Meskipun banyak hal tentang MA yang tidak bisa dikupas tuntas oleh Pompe, bukan berarti buku ini tidak pantas mendapat acungan dua jempol. Riset panjang dan mendalam yang dilakukan Pompe menjadikan buku ini sebagai jembatan bagi segelintir studi tentang peradilan di Indonesia. Pertama, buku ini melengkapi kajian tentang peradilan yang dilakukan oleh para sarjana generasi 1970-an, seperti Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942 yang ditulis Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum UGM (Yogyakarta: Liberty, 1970) atau kumpulan esai Daniel S Lev, Guru Besar di University of Washington, tentang peradilan dan institusi politik yang dihimpun dalam Hukum dan Politik di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1990). Kedua, buku ini juga melengkapi studi tentang peradilan dengan fokus yang lebih sempit oleh sejumlah sarjana generasi muda, seperti Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study yang ditulis murid Pompe di Universitas Leiden, Adriaan Bedner (The Haque: Kluwer, 2001), atau Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto yang ditulis aktivis cum akademisi, Andi Muhammad Asrun (Jakarta: ELSAM, 2004).

Sebagai dokumen sejarah, buku ini memberikan kontribusi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Membaca buku ini kita akan menemukan banyak sekali fakta-fakta sejarah tentang MA. Tahukah kita bahwa pada tahun 1951 Ketua MA Kusumah Atmadja (1945-1952) berani mengancam Presiden Soekarno untuk meninggalkan jamuan resmi kenegaraan karena dia tidak diberi tempat duduk di samping Presiden (hal 43). Pernahkah kita mendengar bahwa hakim-hakim pun pernah melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan gaji pada tahun 1956 (hal 50). Bagi kaum pejuang hak perempuan, buku ini menarik karena menghadirkan fakta bahwa Indonesia sudah memiliki Hakim Agung perempuan sejak tahun 1968, jauh sebelum Amerika Serikat mempunyai Hakim Agung wanita pertama pada tahun 1981 (hal 398). Buku ini juga menghadirkan data yang lengkap tentang latar belakang sosial, pendidikan, dan hubungan kekerabatan di antara para Hakim Agung pada periode 1950-1994 (hal 389-404).

Isu intervensi politik dan korupsi dalam tubuh MA mungkin sudah menjadi aksioma bagi para akademisi dan aktivis LSM dalam menganalisis MA. Dalam buku ini Pompe tidak hanya membahas kedua hal tersebut, tapi juga menghadirkan fakta lain tentang MA yang mungkin luput dari perhatian para pakar ataupun aktivis LSM. Semisal Pompe membahas tentang lemahnya sistem informasi hukum (bab 10) di mana 99 persen dari putusan pengadilan tidak terdokumentasi dan masyarakat luas tidak bisa mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan, baik untuk kepentingan pencari keadilan, akademik, ataupun kontrol terhadap badan peradilan itu sendiri. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi hukum juga tidak luput dari kritik karena para mahasiswa jarang diajar melakukan analisis kasus dan sebagai akibatnya sedikit penerbit yang mau menerbitkan buku tentang kumpulan putusan pengadilan (hal 456).

Di samping bagus untuk dipajang di rak perpustakaan pribadi karena tampilannya yang luks, karya Pompe sepantasnya menjadi bacaan wajib bagi semua yang peduli akan perbaikan institusi peradilan di Indonesia, terlebih bagi generasi pasca-Orde Baru dan pascareformasi. Membaca buku Pompe adalah jejak langkah bagi mereka yang bertekad untuk membuat sejarah baru bagi pilar kekuasaan Yudikatif di Indonesia karena dari sejarahlah kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu.

Hendri Kuok, Mahasiswa Program Doktoral, University of Washington Law School, Seattle


http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/28/Politikhukum/2400803.htm

Kompas, Sabtu 27 Januari 2006

PDI-P Akan Klarifikasi Tiga Hal

Jakarta, Kompas - Fraksi PDI-P berpendapat, penilaian kemampuan dan kepatutan calon Panglima TNI bukan hanya formalitas. Fraksi PDI-P juga belum sampai pada keputusan untuk menerima atau menolak Marsekal Djoko Suyanto, calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu ditegaskan secara terpisah oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Fungsi Pemerintahan Sutradara Gintings dan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon (Fraksi PDI-P, Jakarta I) di Jakarta, Jumat. Adapun anggota Komisi I DPR Djoko Susilo (PAN) memastikan fraksinya tidak ingin menjadi stempel pemerintah.

Menurut Gintings, Fraksi PDI-P akan melakukan klarifikasi tiga hal. Jika klarifikasi bisa diterima, PDI-P akan menerima Marsekal Djoko Suyanto. Sebaliknya, jika tidak dapat menerima, kemungkinan meminta voting.

Gintings menjelaskan tiga hal yang akan diklarifikasi F-PDIP. Pertama, menyangkut pembangunan sistem karena mantan Presiden Megawati sudah mengajukan calon Jenderal Ryamizard Ryacudu, tetapi di tengah jalan ditarik Presiden Yudhoyono. ”Walaupun presidennya berbeda, tetapi lembaga kepresidenan kan sama,” ujarnya.

Kedua, F-PDIP akan mendengarkan dulu visi dan misi Djoko, komitmennya mengenai reformasi TNI, demokratisasi, dan HAM. Ketiga, F-PDIP akan meminta komitmen Djoko apakah efektif dalam memimpin TNI.

Effendi menambahkan, kemungkinan Djoko gagal menjadi Panglima TNI tetap terbuka, terutama menyangkut kebenaran data dan informasi yang disampaikannya, termasuk mengenai rekam jejaknya. Namun, Direktur Eksekutif Elsam Ifdhal Kasim mengaku pesimistis anggota Komisi I DPR akan serius dan bersungguh-sungguh dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Panglima TNI.(bur/dwa/dik/sut)


http://kompas.com/kompas-cetak/0601/30/Politikhukum/2402306.htm

Kompas, Senin 30 January 2006

Ajang Menuntut Komitmen Calon Panglima

Setelah sempat diwarnai tarik ulur cukup seru antara eksekutif dan legislatif, 1 Februari 2006 disepakati menjadi jadwal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Panglima TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Djoko Suyanto menjadi satu-satunya kandidat.

Nama yang diusulkan kali ini relatif tidak menimbulkan ”ramai-ramai” dan malah terkesan disikapi dengan adem ayem saja oleh DPR.

Sementara itu, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati masalah hak asasi manusia (HAM) dan militer juga terkesan menyambut baik dengan tidak memberikan reaksi memprotes.

Menurut mereka (para LSM), baik institusi TNI Angkatan Udara maupun sosok Suyanto, yang mengawali karier kemiliterannya sebagai pilot pesawat tempur, relatif tidak memiliki titik ketersinggungan yang besar dengan ranah pelanggaran HAM, terutama di masa lalu.

Selain itu, langkah Presiden memajukan nama Suyanto dinilai juga sebagai taktik menghentikan desakan sejumlah kalangan agar posisi puncak di tubuh militer itu bisa dijabat secara bergiliran.

Dalam sejarahnya, sejak masa Orde Baru hingga sekarang, baru pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang berani membuat terobosan dengan menunjuk Laksamana Widodo AS, dari TNI Angkatan Laut, sebagai Panglima TNI.

Desakan penggiliran matra angkatan secara otomatis berhenti ketika nama Suyanto dimajukan.

Dalam beberapa perbincangan terpisah terungkap, sejumlah LSM dan juga pengamat, pemerhati masalah HAM dan militer, lebih menginginkan momen penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) bisa dijadikan ajang wakil rakyat untuk menuntut komitmen sang kandidat terhadap beberapa isu penting.

Beberapa persoalan utama, yang menurut mereka sangat urgen ditanyakan, misalnya terkait masalah komitmen calon Panglima TNI mendatang untuk mau dan mampu mereformasi tubuh institusinya sesuai amanat undang-undang.

Selain itu, masalah komitmen calon Panglima TNI baru terhadap penegakan dan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, terutama yang dilakukan sejumlah personel TNI, juga turut mengemuka.

Dalam sebuah diskusi minggu lalu, Direktur Eksekutif Elsam Ifdhal Kasim mengatakan, calon Panglima TNI harus dimintai komitmennya, terutama terkait dengan upaya menempatkan TNI berada di bawah supremasi sipil dan supremasi hukum.

Untuk itu DPR diminta harus bisa memastikan sang kandidat bersih dan tidak terkait sama sekali dengan pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di Aceh, Timtim, maupun Papua. (DWA)


Kompas, Senin 30 January 2006

Segera Bentuk KKR

Jakarta, Kompas - Sejumlah elemen masyarakat sipil dan korban kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia masa lalu kembali mendesak pemerintah agar segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Proses penunjukan calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) memang berlarut-larut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga memilih 21 nama dari 42 kandidat yang sudah lolos seleksi. Padahal, ke-42 nama itu sudah di tangan Presiden sejak Agustus 2005.

”Memang awalnya kebijakan KKR dicetuskan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Namun, pemerintah tampaknya berubah sikap dan terkesan ingin menarik kembali komitmen KKR itu,” ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim dalam diskusi ”Evaluasi Kinerja Pemerintah dalam Pembentukan KKR”. Dalam diskusi itu hadir pula mantan Ketua Panitia Khusus RUU KKR, Sidharto Danusubroto.

Menurut Ifdhal, antara Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri terlihat ada sikap yang tidak sinkron. Jusuf Kalla beberapa kali di media massa menyatakan pembentukan KKR tidak terlalu urgen. Padahal, Presiden Yudhoyono sejak awal kampanyenya gencar menyatakan pentingnya rekonsiliasi nasional. Pembentukan KKR adalah amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. ”Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan Presiden tentang pentingnya komisi ini, apalagi sosialisasinya,” ungkap Ifdhal.

Anggota Komisi I DPR Sidharto menyatakan, DPR sudah sering mempertanyakan keseriusan pemerintah membentuk KKR. ”Memang sudah ada jadwal Presiden menyerahkan 21 calon anggota KKR pada masa sidang triwulan pertama ini,” ujarnya.

Sidharto mengaku merasakan adanya ketidakadilan dalam isu rekonsiliasi ini. Rekonsiliasi atas korban tragedi 1965 misalnya, cuma dijadikan retorika. ”Sementara anggota Gerakan Aceh Merdeka malah sudah diberi amnesti dan rehabilitasi. Ini kan tidak adil,” kata Sidharto. (DWA)

Sumber:

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/30/Politikhukum/2402314.htm

Kompas,Senin, 30 Januari 2006


http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=134425

RUU INTELIJEN
Pemerintah - DPR Didesak
Lakukan Proses Legislasi

Kamis, 2 Februari 2006

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah dan DPR didesak untuk segera melakukan proses legislasi bagi Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen Negara. Keberadaan UU Intelijen Negara dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang harus dijadikan prioritas program legislasi di tahun 2006.

 

Hal itu disampaikan sepuluh organisasi masyarakat sipil yang membentuk Simpul Aliansi Nasional untuk Demokratisasi Intelijen (Sandi) di Jakarta, Rabu, (1/1). Adapun kesepuluh organisasi masyarakat sipil yang tergabung itu yakni, Elsam, Human Rights Working Group, Imparsial, ICW, ISAI, Kontras, Pacivis UI, ProPatria Institute, The Ridep Institute, dan YLBHI.

 

Menurut Andi Widjojanto dari Pacivis FISIP-UI, meskipun kebutuhan atas RUU Intelijen Negara bersifat mendesak, namun dari perspektif demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil, prioritas utama tetap harus diberikan kepada UU yang mengatur tentang kebebasan warga negara untuk memperoleh informasi.

 

"Prinsipnya tetap yakni prinsip demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil harus diutamakan. Paling tidak supremasi sipil dan supremasi hukum harus berjalan, yaitu setiap institusi apakah itu intelijen negara atau TNI maupun Polri harus tunduk pada pemerintah sipil. Dan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka harus tunduk pada supremasi hukum," jelasnya.

 

Terkait dengan itu, pihaknya juga meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan proses harmonisasi antara empat RUU yang satu sama lain saling terkait, yaitu RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP), RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, dan RUU Perlindungan Saksi.

 

Menurut Andi, harmonisasi ini diperlukan untuk menjaga agar kontradiksi substantif yang saat ini ada terutama antara RUU Rahasia Negara dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dapat dihilangkan dengan tetap mengutamakan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil.

 

Bentuk harmonisasi itu, kata Andi, ada yang boleh dikurangi atau ditunda pemenuhannya, misalnya hak atas privacy, di mana seseorang punya hak untuk tetap terjaga kerahasiaan dalam surat menyurat maupun kerahasiaan telekomunikasinya, artinya tidak boleh ada penyadapan atau pembongkaran surat-surat.

 

Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk kepentingan nasional, hal itu bisa saja ditunda pemenuhannya. "Tetapi harus jelas dulu penundaan pemenuhannya itu. Apa yang disebut dengan kepentingan nasional. Itu harus jelas, dan tetap harus menghormati HAM. Kalau itu memang dilakukan batasan waktunya juga harus jelas," katanya menambahkan.

 

Sementara yang tidak boleh dikurangi atau ditunda, kata dia, misalnya, hak untuk hidup seseorang untuk tidak dihilangkan atau dihilangkan secara paksa. "Jangan sampai terjadi kasus seperti Umar Al Faruq, atas nama memerangi terorisme, orang bisa ditangkap lalu kemudian diserahkan ke negara lain tanpa ada proses hukumnya," ujarnya.

 

Sementara Koordinator komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, mengatakan ketiga RUU lainnya yang terkait yakni RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, dan RUU Perlindungan Saksi, harus selalu merujuk kepada RUU KMIP.

 

"RUU KMIP harus dijadikan rujukan utama dalam proses legislasi RUU Rahasia Negara, RUU Perlindungan Saksi, dan RUU Intelijen Negara," tegasnya.

 

"Idealnya pansus yang melakukan proses legislasi terhadap RUU KMIP, sebaiknya juga dijadikan pansus untuk melakukan legislasi di ketiga RUU lainnya yang terkait itu," tambahnya.

 

Menurut Usman, langkah itu dilakukan agar adanya kesatuan berpikir sehingga pemahaman terhadap paradigmanya tetap utuh. Ia menegaskan sebagai bentuk komitmen terhadap nilai demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil, pihaknya meminta kesediaan pemerintah untuk segera membahas RUU KMIP yang telah dijadikan hak inisiatif oleh DPR.

 

Pihaknya mengidentifikasi ada tujuh konsep utama yang harus diselaraskan, yaitu, definisi rahasia negara, tata laksana organisasi yang terkait dengan informasi publik dan strategis, keberpihakan kepada demokrasi, HAK, dan kebebasan sipil, pengecualian khusus untuk kewenangan spesifik, mekanisme pengawasan, sistem penghargaan dan hukuman bagi pejabat publik, dan mekanisme aduan dari masyarakat.

 

Sementara itu dalam peluncurannya, komitmen utama Sandi adalah tetap berada pada penguatan dan perlindungan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil. Karenanya pengawalan Sandi atas proses legislasi RUU Intelijen Negara difokuskan pada kebutuhan untuk mencari keseimbangan antara perspektif keamanan negara dengan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil. (M Kardeni)


Republika,Sabtu, 04 Februari 2006
Indonesia Protes Karikatur Nabi


JAKARTA -- Wapres Jusuf Kalla protes keras atas pemuatan karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad SAW oleh sejumlah media Eropa. Menurut Wapres, kebebasan pers jangan digunakan untuk mencederai perasaan orang lain.

Keberatan Wapres itu telah disampaikan kepada Dubes Denmark di Jakarta atas nama pemerintah dan umat Islam Indonesia. ''Sebagai umat Islam, tentu kita keberatan. Dan saya sudah nyatakan itu kepada Dubes Denmark bahwa kita keberatan,'' kata Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin (3/2). Kalla menghargai sikap pemerintah Denmark yang telah minta maaf kepada umat Islam, meski mereka menganut kebebasan pers. Protes atas pemuatan karikatur itu, jelas Jubir Deplu RI, Yuri Thamrin, telah disampaikan kepada Dubes Denmark di Jakarta pada Kamis (2/2).

''Kami mengatakan, Bapak Duta Besar, besok dan besok lusa Anda akan mengalami masalah yang lebih berat karena ini merupakan masalah yang sangat sensitif,'' jelas Yuri. Pemuatan karikatur itu tidak hanya menjadi isu bilateral Indonesia-Denmark, tapi isu masyarakat Islam di seluruh dunia melawan tren fobia terhadap Islam. Indonesia bersama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) tengah menggodok rekomendasi diadakannya sidang khusus OKI terkait hal ini.

Menteri Agama, Maftuh Basyuni, meminta media massa di Indonesia tidak perlu ikut menampilkan karikatur tersebut. Umat Islam, tegas Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masdar F Mas'udi, sangat terhina atas pelecehan itu. ''Sungguh tak bisa dimengerti bagaimana mungkin masyarakat yang selama ini mengklaim dirinya paling beradab bisa berpikir dan berbuat serendah itu,'' katanya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Munarman, menilai negara-negara Eropa tidak fair. Kalau menyangkut umat Islam, mereka berlindung di balik demokrasi. Denmark, kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Ifdhal Kasim, seharusnya mengambil iktikad untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Islam.

Kemarin, serangkaian protes dilontarkan umat Islam. Kedubes Denmark menjadi sasaran pengunjuk rasa dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI). Mereka diterima Dubes Denmark untuk Indonesia, Niels Erik Andersen. ''Andersen sudah minta maaf. Saya juga menekankan agar kasus ini tak terulang lagi,'' kata Ketua MMI, Fauzan al Anshari.

Denmark, kata Andersen, memahami ketersinggungan umat Islam Indonesia tersebut. ''Saya sudah berdialog dengan perwakilan MMI dan FPI. Kita terangkan langkah yang sudah dilakukan,'' ungkapnya. Di Surabaya, ratusan aktivis Islam yang tergabung dalam Komite Umat Islam Anti Amerika dan Israel (Kumail) mendemo Konjen Denmark. Di Makassar, Sulsel, puluhan mahasiswa melakukan aksi protes yang sama. Sementara Forum Umat Islam (FUI) juga menggelar tabligh akbar memprotes pemuatan karikatur itu di Masjid Al-Azhar Jakarta.

( djo/osa/uba/vie/fer/arz/c44/ant )

 

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=233677&kat_id=3


Republika,Sabtu, 04 Februari 2006
Dipilih Jadi Panglima, Djoko Sujud Syukur

MADIUN -- Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Djoko Suyanto, melakukan sujud syukur dan berziarah, setelah DPR memilihnya sebagai panglima TNI secara aklamasi. Menurut dia, jabatan orang nomor satu di TNI itu merupakan amanah dan tantangan.

''Ini bukan pesta atau hadiah. Ini amanah dan tantangan yang harus dikerjakan sebaik-baiknya. Saya sempat sujud syukur. Bukan, karena disetujui menjadi panglima TNI, melainkan untuk diberi kekuatan menjalankan tugas,'' katanya di Madiun, Jumat (3/2). Di Madiun, Djoko Suyanto beserta istri menyempatkan berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Madiun, tempat ayah dan mertuanya dimakamkan. Kemudian dia menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Madiun Lor, untuk menziarahi makam anak pertamanya.

Mantan Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Iswahjudi Madiun ini, kemarin juga meresmikan 200 unit rumah dinas prajurit TNI AU, di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Ditanya apa yang akan dilakukannya menyikapi dugaan korupsi yang melibatkan para petinggi TNI, Djoko berjanji akan memprosesnya sesuai prosedur hukum yang berlaku di TNI secara benar. ''Jika tidak bisa mengikuti aturan, kita serahkan ke lembaga yang berwenang,'' tandasnya.

Djoko mengaku tak ingin mengulang kesalahan dalam menjalin hubungan kerja sama pengadaan peralatan dan persenjataan TNI dengan negara lain. Menurutnya, perlu kerja sama dengan banyak negara sehingga ada banyak pilihan dan tidak masalah bila diembargo. Perbaikan pesawat tempur yang tertahan di luar negeri akibat embargo, diakuinya sudah lewat. Tapi, lanjutnya, bukan berarti tahun ini bisa segera dibawa pulang. Kejadian serupa dialami Pakistan yang membutuhkan waktu 1-1,5 tahun untuk memulangkan pesawatnya yang terkena embargo. ''Masih perlu lobi-lobi intensif untuk membawa pulang,'' tuturnya.

Reformasi TNI
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Munarman dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Ifdhal Kasim, menilai reformasi internal TNI perlu menjadi perhatian utama Djoko. Selain itu, keduanya mengingatkan agar TNI tidak lagi mengurusi 'wilayah' sipil.

Terkait masalah peralatan TNI, menurut Munarman perlu dibangun teknologi industri militer yang canggih. ''Sehingga kita tidak lagi tergantung dengan negara lain,'' katanya. Saat ini, kata dia, Indonesia sebenarnya butuh empat kapal induk untuk mengawal wilayah kedaulatan di empat arah mata angin, serta menambah skuadron pesawat tempur.

Ifdhal meminta Djoko tidak mengembangkan Komando Teritorial ke wilayah lain yang tak boleh dijamah TNI. ''Artinya juga tidak perlu lagi penambahan Koter, cukup dengan yang sudah ada. Dan koter inipun lebih difungsikan dalam menghadapi ancaman nasional dari luar karena memang dari letak geografis Indonesia yang sangat luas dan sangat terbuka,'' katanya.

(ono/osa )

 

Sumber:

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=233678&kat_id=3target=”_blank”>Republika, Sabtu 04 Februari 2006

 

 

Kompas, Jumat 10 Februari 2006

Presiden Harus Tuntaskan Bentuk KKR

Jakarta, Kompas - Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Munarman, mempertanyakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terus menunda penunjukan nama calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sebelumnya, panitia seleksi telah mengajukan 42 nama calon untuk dipilih Presiden Yudhoyono.

Hal itu disampaikan Munarman, Kamis (9/2), dalam sebuah jumpa pers. Menurut dia, sikap menunda-nunda itu semakin menunjukkan keengganan pemerintah untuk berkomitmen menyelesaikan persoalan dan pelanggaran HAM di masa lalu.

”Jika terus berlarut-larut, pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa keluar dari masa lalu, sementara konflik terus terjadi. Pemerintah seharusnya bisa tegas. Selesaikan pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) sekarang atau tidak sama sekali. Jika terus dihambat, bukan tidak mungkin lama-lama orang menganggap justru Presiden sendiri yang berpihak pada para pelaku pelanggaran di masa lalu,” ujar Munarman.

Seperti diwartakan sebelumnya, proses penunjukan calon anggota KKR berlarut-larut akibat Presiden belum juga memilih 21 nama dari 42 kandidat yang lolos seleksi. Padahal, ke-42 nama itu sudah ada di tangan Presiden sejak Agustus 2005.

Saat dihubungi di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim menilai penundaan justru akan merugikan Presiden sendiri.

Hal itu terjadi karena DPR punya hak untuk mempertanyakan sikap Presiden, yang terkesan mengabaikan amanat undang- undang dengan penundaan itu. Pembentukan KKR sebelumnya diamanatkan dalam Tap MPR Nomor V Tahun 2000 yang kemudian diturunkan ke dalam produk UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (DWA)

Sumber:

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/10/Politikhukum/2425135.htm“target=”Kompas, Jumat 10 Februari 2006


Kompas, Selasa, 14 February 2006

Pembahasan RUU Tertutup, Koalisi LSM Keberatan

Jakarta, Kompas - Pembahasan materi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban antara Komisi III DPR dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagian besar akan dilakukan secara tertutup di tingkat panitia kerja. Koalisi lembaga swadaya masyarakat menyesalkan hal tersebut karena khawatir undang- undang ini akan menjadi mandul nantinya.

Pernyataan itu disampaikan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban dalam konferensi pers di Ruang Wartawan DPR, Senin (13/2). Hadir antara lain Emerson Yuntho (Indonesia Corruption Watch/ICW), Supriyadi Widodo Eddyono (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/Elsam), serta Misbahuddin Gasma (Lembaga Bantuan Hukum Pers).

Berdasarkan pemantauan Widodo, materi persandingan usulan DPR dengan usulan pemerintah hanya dibahas secara terbuka satu kali. Setelah itu, pembahasan disepakati di tingkat panitia kerja yang bersifat tertutup sehingga publik pun tidak bisa memantau.

Seharusnya publik dapat mendengar atau memantau pembahasan secara langsung karena RUU ini akan berdampak luas terhadap mereka dan juga bagi para saksi, ucap Emerson.

Ketua Panja RUU Perlindungan Saksi dan Korban Akil Mochtar dari Fraksi Partai Golkar membantah pembahasan materi yang bersifat terbuka hanya dilakukan satu kali, seingatnya telah dilakukan dua kali. Namun, anggota Komisi III dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nursyahbani Katjasungkana, mengaku tidak terlalu senang dengan pembahasan RUU yang bersifat tertutup di tingkat panja. (sut)

Sumber:

Kompas, Selasa, 14 February 2006


Kompas, Rabu 22 February 2006

Jangan Cuma Berwacana

Penegakan Hukum Makin Buruk

Jakarta, Kompas - Meskipun sudah banyak kovenan terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia yang sudah diratifikasi menjadi undang-undang oleh Indonesia, pelanggaran HAM terus terjadi. Jika ini tidak berubah, pemerintah sama saja hanya berwacana soal perlindungan HAM.

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, dan Ketua Komisi Hukum Nasional JE Sahetapy dalam diskusi panel yang dilaksanakan oleh Komnas HAM di Jakarta, Selasa (21/2).

Diskusi dengan tema Dampak Menjadi Pihaknya Indonesia pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini juga menghadirkan Enny Soeprapto (Komnas HAM), Ifdhal Kasim (Elsam), dan Safroedin Bahar (Komnas HAM) sebagai pembicara. ”Terus terang, saya ragu kalau dua kovenan yang baru ini betul-betul bermanfaat untuk pembangunan hukum kita,” ujar Benny.

Menurut Benny, masih diperlukan banyak prasyarat untuk mengatakan bahwa pembangunan hukum dan perlindungan hak asasi manusia Indonesia sudah lebih maju. Ratifikasi dua kovenan belum cukup untuk mengatakan pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM Indonesia lebih maju.

”Jangan-jangan ini hanya menjadi konsumsi luar negeri saja, daripada melaksanakan upaya konkret untuk melindungi warga negara,” ujarnya.

Dari perspektif HAM, menurut Benny, munculnya kasus demam berdarah, busung lapar, dan korupsi juga bisa dikatakan sebagai kegagalan pelaksanaan HAM.

Benny berharap ratifikasi dua kovenan ini dapat memaksa lahirnya kesadaran baru tentang HAM. Selain itu, dapat memaksa pemerintah untuk melaksanakan HAM. ”Kovenan ini dapat dipakai sebagai senjata bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan HAM,” ujarnya.

Sebelumnya, Sahetapy mengatakan, kasus penyerangan Ahmadiyah di Lombok merupakan bukti ratifikasi komitmen HAM sepertinya tidak punya pengaruh dalam perlindungan rakyat. ”Terus terang, saya tidak begitu yakin dengan ditandatanganinya kovenan ini kondisi perlindungan HAM akan bisa lebih baik. Bahkan, penegakan hukum bukan bertambah baik, tapi buruk,” ujarnya.

Menurut Sahetapy, kalau pemerintah terus membiarkan aksi kekerasan seperti perusakan rumah bagi pengikut Ahmadiyah di Lombok, ada tanda-tanda pemerintah memang tidak peduli dengan perlindungan HAM. ”Sama artinya pemerintah hanya berwacana saja,” ujarnya.

Ifdhal mengatakan, kasus pelanggaran HAM, seperti yang menimpa Ahmadiyah, tidak seharusnya terjadi. Apalagi setelah Indonesia meratifikasi dua kovenan ini. ”Kebebasan berkeyakinan dan beragama dilindungi oleh kovenan. Paling tidak ada tiga pasal yang dilanggar dari kasus itu,” ujarnya. (MAM)


Kompas, Rabu 22 February 2006

Papua dan Irjabar Perlu Rekonsiliasi

Masalah Muncul akibat Inkonsistensi Jakarta

Jakarta, Kompas - Para elite politik dari Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat harus bermusyawarah mencari penyelesaian masalah. Jika masalah itu terus berlarut-larut, dikhawatirkan akan terjadi perang saudara di Papua.

Hal itu terungkap dalam diskusi peluncuran buku Inkonsistensi dan Separatisme Jakarta: Mengapa Tanah Papua Terus Bergolak yang ditulis Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, Selasa (21/2). Hadir dalam diskusi itu anggota Pokja Ammiruddin Al Rahab dan Frans Maniagasi serta peneliti LIPI Adriana Elisabeth.

Menurut Frans, 90 persen masalah di Papua muncul akibat kebijakan pemerintah pusat yang tak konsisten. UU Otonomi Khusus Papua yang harusnya bisa menjadi solusi malah menambah rumit persoalan.

Masalahnya, kini sulit mencari pengamat atau politisi yang bisa mencari solusi tanpa berpihak pada satu kubu. Frans Maniagasi menilai Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga independen. ”Saya harap MRP bisa menjembatani atau membentuk tim yang memfasilitasi musyawarah kedua pihak,” kata Frans.

Hal senada dikatakan Ammiruddin Al Rahab. MRP merupakan pilar ketiga dalam otonomi khusus Papua, di samping gubernur dan DPRP. ”Karena itu, ketika MRP memberikan pendapat tentang penyelesaian Papua, termasuk pemekaran Papua, lembaga itu harusnya didukung,” ujarnya.

Akan tetapi, anggota DPR RK Sembiring Meliala (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Irjabar), Selasa, justru mempertanyakan keputusan MRP yang seolah menghapuskan keberadaan Irjabar. Sebab, pemerintah telah menegaskan eksistensi Irjabar tidak perlu dipersoalkan, tidak bisa diganggu gugat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah-lah yang justru segera membuat payung hukum untuk memastikan eksistensi formal Irjabar. Sembiring menyesalkan lambatnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU yang menjadikan kisruh terus berlanjut. Selain karena Sembiring mewakili Irjabar, PDI-P memang tak bisa lain mendukung Irjabar, yang lahir di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II), juga menilai keputusan MRP sebagai langkah mundur yang dikhawatirkan memicu konflik horizontal. Bagaimanapun, Irjabar secara de facto sudah eksis. ”Perlu ada forum lain agar semua pihak yang berkepentingan duduk bersama dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak,” ujar Ferry.

Di tempat terpisah, Penjabat Gubernur Irjabar Timbul Pudjianto, Ketua DPRD Irjabar Jimmy Demianus Itjie, dan Ketua KPUD Irjabar Regina Sauyai menemui Mendagri Moh Ma’ruf untuk membicarakan hasil rapat pihak Papua dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dua hari lalu.

”Tadi kami sampaikan Irjabar akan menggelar pilkada 10 Maret. Kami tak bisa lagi menunggu karena sudah dua kali ditunda. Tadi pemerintah menawarkan agar pilkada Irjabar digelar sesudah pilkada Papua, kami tidak mau,” kata Jimmy. (dik/sie)


Suara Pembaruan, Rabu 22 February 2006
Perlu Kerendahan Hati Tangani Papua

JAKARTA - Konflik antara Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar) kembali tajam, setelah Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menolak Pemekaran Irjabar. Konflik terjadi akibat pemerintah pusat tidak konsisten melaksanakan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Untuk menyelesaikannya, perlu kerendahan hati, baik pihak Papua, Irjabar, dan pemerintah pusat dengan bersama-sama menjalankan UU tersebut secara konsekuen.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Piliang dan peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Amiruddin Al Rahab mengemukakan itu kepada Pembaruan,di Jakarta, Selasa (21/2).

Begitu pula Adriana Elisabeth dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pengamat masalah Papua, Frans Maniagasi mengomentari hal yang sama dalam diskusi peluncuran buku "Inkonsistensi dan Separatisme Jakarta: Mengapa Tanah Papua Terus Bergolak". Buku itu diterbitkan Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua bekerja sama dengan Kemitraan untuk Tata Pemerintahan Yang Bersih.

Indra dan Amiruddin berpendapat, penyelesaian masalah Papua dan Irjabar tidak perlu dilakukan dengan menerbitkan produk hukum baru karena sudah terlalu banyak produk hukum yang dihasilkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sayangnya, menurut mereka, produk-produk hukum itu tumpang tindih satu sama lain sehingga penyelesaian Papua bagaikan tidak berujung. Penyelesaiannya, harus mengacu pada UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Caranya, Provinsi Irjabar harus dibekukan dan dileburkan kembali menjadi bagian dari wilayah Provinsi Papua. Selanjutnya proses pemekaran diserahkan kepada MRP. Menurut Amiruddin, seluruh komponen masyarakat Papua dan Irjabar harus berkomunikasi dengan MRP. Pemerintah pusat pun cukup mendengar MRP.

"Jadi, pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri harus men-declare bahwa ini akan diselesaikan melalui MRP. MRP itulah institusi normal yang memfasilitasi dialog di Papua.

Konsekuensinya, pemerintah pusat harus berkomunikasi dengan MRP bukan dengan gerombolan-gerombolan yang tidak jelas baik dari Irjabar maupun Jayapura," paparnya.

Dia minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kepada publik dan seluruh masyarakat Papua dan Irjabar bahwa masalah Papua dan eksistensi Irjabar harus diselesaikan melalui MRP. Masyarakat Papua maupun Irjabar harus berkomunikasi hanya dengan MRP. "Jangan sampai pemerintah pusat malah terus menggergaji MRP seperti yang terjadi sekarang," tukasnya.

Seraya menyatakan setuju dengan pendapat itu, Indra menambahkan, pembekuan Provinsi Irjabar harus diikuti dengan mengakomodasikan para elite politik di sana. Karena selama ini konflik antara Papua dan Irjabar adalah pertikaian elite politik.

Artinya, bila Irjabar dileburkan kembali ke Papua, anggota DPRD Irjabar ditampung menjadi anggota DPRD Papua, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irjabar menjadi anggota DPD dari Papua. Risikonya, anggota DPRD Papua akan banyak sekali dan anggota DPD dari Papua menjadi delapan orang. "Penyelesaian konkret sangat perlu sebab kalau hanya menolak Irjabar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah membatalkan UU No 45/1999, hal itu sangat rumit," katanya.

Dialog

Penyelesaian masalah Papua dan Irjabar, lanjutnya, juga bisa dilakukan melalui dialog antara kedua belah pihak dengan pemerintah pusat. Selama ini, pihak Papua dan Irjabar bertemu Wakil Presiden (Wapres) sendiri-sendiri. Ini membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada kesediaan di antara mereka sendiri untuk berdialog.

"Kenapa Presiden tidak coba, misalnya mengatakan kepada publik Irjabar dan Papua bahwa kalau mereka mau bertemu saya, harus secara bersama-sama. Selama ini hanya Wapres yang menerima mereka. Sebenarnya orang Papua mau bertemu Presiden. Tetapi Presiden sendiri yang tidak mempunyai kesempatan," ucapnya.

Adriana mengusulkan pula tawaran dialog untuk menyelesaikan masalah Papua.

Dia mengingatkan, pendekatan militer yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua, ternyata tidak ampuh. Bahkan menimbulkan masalah lebih rumit, seperti banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dialog harus disertai sikap tidak diskriminatif dan mengakui serta menghargai hak-hak dasar orang Papua sebagai manusia.

Frans Maniagasi mengusulkan, segera ada rekonsiliasi antara Papua dan Irjabar. Idealnya rekonsiliasi dilakukan oleh MRP. Tetapi karena MRP sudah terkesan berpihak, perlu dibentuk tim baru yang antara lain melakukan rekonsiliasi antara kedua kubu yang bertikai. Sebagai langkah awal rekonsiliasi, proses pemilihan kepala daerah di Irjabar dan Papua harus dihentikan.

Terkait dengan itu, Indra mengusulkan supaya Presiden Yudhoyono segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah Papua, misalnya diketuai Wapres. Tim itu dibentuk dengan sebuah keputusan presiden.

Selama ini, tuturnya, penyelesaian masalah Papua terkesan diambil alih Wapres tetapi dengan tugas yang tidak jelas. "Jangan gerilya politik seperti sekarang ini. Itu kan gerilya politik," imbuhnya.

Menurut dia, penyelesaian masalah Papua dan Irjabar perlu segera ditangani agar tidak memancing konflik horizontal di sana, terutama di perbatasan kedua provinsi. Konflik horizontal hanya akan menjadi pembenar bagi masuknya militer dalam jumlah lebih besar ke Papua. Bila ini terjadi, peluang pelanggaran HAM di Papua akan bertambah. (A-21)

Last modified: 22/2/06





Artikel Terkait