KRIMINALISASI : PENANGKAPAN DAN TUDUHAN SEBAGAI "PANGLIMA GAM" TERHADAP BESTARI RADEN - Elsam.or.id KRIMINALISASI : PENANGKAPAN DAN TUDUHAN SEBAGAI "PANGLIMA GAM" TERHADAP BESTARI RADEN URGENT ACTION 05/ELSAM/III/04

URGENT ACTION

05/ELSAM/III/04

KRIMINALISASI : PENANGKAPAN DAN TUDUHAN SEBAGAI "PANGLIMA GAM" TERHADAP BESTARI RADEN

 

Korban
Nama : Bestari Raden, (laki-laki)
Umur : 55 Tahun

Pada Hari Selasa, Tanggal 23 Maret 2004 sekitar pukul 14.30 WIB, Sdr. Bestari Raden, 55 tahun (anggota Tim Terpadu Peninjau Ladia Galaska) saat menyelesaikan tugas peninjauan lapangan terhadap ruas jalan Blangkejeran-Pinding-Lokop yang merupakan salah satu jalur utama Proyek Ladia Galaska, ditangkap oleh aparat militer Aceh dari satuan Komando Distrik Militer (KODIM) 0108/Aceh Tenggara di wilayah Desa Lawe Pakam, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Penangkapan terhadap Korban tersebut atas dasar tuduhan dari Polres Aceh Selatan sebagai penggerak massa, provokator pembakaran kilang PT MRT dan Koordinator Referendum di Tapak Tuan (Surat pemberitahuan dari KODIM 0108 Nomor B/20/III/2004 tanggal 23 Maret 2004).

Saat ditangkap Korban merupakan anggota dari Tim Terpadu peninjau ruas jalan Proyek Ladia Galaska yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.408/Kpts-VII/2003 tanggal 09 Desember 2003, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan 3 Menteri, yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Menteri Kehutanan RI dan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI.

Saat ini, Korban masih dalam tahanan pihak KODIM 0108/Aceh Tenggara di Kutacane, di bawah pemeriksaan intensif Kepala Seksi (PASI) Intel KODIM 0108/Aceh Tenggara Kapten Anggit Exton Yustiawan. Belum dapat dipastikan apakah penangkapan terhadap korban tersebut akan ditindaklanjuti secara pro-justisia Namun, melihat seriusnya tuduhan kepada yang bersangkutan, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan diserahkan dan diperiksa lebih lanjut oleh pihak Polres Aceh Tenggara. Hal ini didasrkan informasi bahwa Kapolres Aceh Tenggara sudah meminta agar yang bersangkutan segera diserahkan kepada pihaknya, tapi hingga saat ini belum dapat diserahkan oleh pihak KODIM dikarenakan pihak KODIM belum mendapat bukti yang cukup untuk menempatkan Bestari Raden menjadi tersangka sebagaimana dituduhkan

LATAR BELAKANG
Di tahun 1999 Korban aktif dalam LSM Rimung Lam Kalut di Aceh Tenggara yang melakukan advokasi terhadap kasus penebangan liar di hutan wilayah Aceh Selatan termasuk menentang perusahaan MRT, yang memiliki ijin HPH dengan melakukan aksi demonstrasi, Korban kemudian di tangkap oleh satuan Brimob dengan tuduhan sebagai anggota GAM dan provokator, dalam penangkapan dan penahanan tahun 1999 tersebut korban kemudian mendapat perlakuan penyiksaan dari aparat.

Korban pernah menjadi anggota aktivis lingkungan hidup, masyarakat adat dan gerakan sosial pada tahun 1999-2003, dan pernah menjadi Koordinator Dewan Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) untuk wilayah Barat meliputi Jawa dan SumateraTahun 2001. Pada tahun 2004 korban aktif menggagas koalisi ornop lingkungan hidup dan demokrasi nasional dalam wadah bernama Kaukus Lingkungan, di mana korban menjabat sebagai Koordinatornya

ELSAM berpendapat bahwa penangkapan terhadap korban dilakukan atas Perintah dari Kapolres Aceh Tenggara AKBP M. Ali Husen, dikarenakan latar belakang korban sebagai aktivis penentang HPH yang kemudian di kriminalisasi dengan tuduhan Panglima GAM Tapak Tuan dan tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) peringkat 1 (pertama) yang pernah dikeluarkan oleh Mapolres Aceh Selatan pada tahun 2000.

ELSAM sangat khawatir dengan keadaan dan kondisi korban dan mengganggap bahwa proses tuduhan dari Polres Aceh Tenggara dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat Militer KODIM 0108/Aceh Tenggara telah melanggar:

1. UUD 1945 terutama pasal 28 A, pasal 28 C ayat 2, pasal 28 G ayat 1, pasal 28 I ayat 1 dan 2 serta pasal 28 J;

2. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 16, pasal 29, pasal 30, dan pasal 34;

3. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia terutama 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 11 (ayat 1), pasal 12, pasal 19 dan pasal 28;

4. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik terutama pasal 6, pasal 9, pasal 10, dan pasal 19

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

7. Deklarasi Majelis Umum PBB tanggal 9 Desember 1998 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

AKSI DUKUNGAN
Kami mengharapkan pihak lain yang concern untuk membuat surat dukungan bagi korban. Surat dukungan ini dapat dikirimkan melalui fax, pos atau email kepada para pejabat yang berwenang menangani kasus ini (lihat daftar). Di dalam surat itu mohon dituliskan hal-hal yang bersifat protes atas penangkapan tersebut serta dukungan atas korban , dan menekan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini:

1. Pemerintah RI dalam hal ini Presiden Republik Indonesia agar melindungi hak-hak warga negaranya.

2. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan agar segera mengambil langkah-langkah penting dan mendesak guna mengupayakan pembebasan korban tanpa syarat, serta pemulihan nama baiknya seperti keadaan semula, termasuk mencegah atau menjamin tidak akan terjadinya bentuk dan tindakan penahanan lainnya yang tidak berdasar hukum.

3. Mendesak Panglima TNI agar segera mengambil langkah-langkah penting dan mendesak guna mengupayakan pembebasan korban tanpa syarat, serta pemulihan nama baiknya seperti keadaan semula, termasuk mencegah atau menjamin tidak akan terjadinya bentuk dan tindakan penyiksaan dan penganiayaan dalam penahanan.

4. Mendesak agar Kapolri agar segera membebasan korban tanpa syarat, serta pemulihan nama baiknya seperti keadaan semula, termasuk mencegah atau menjamin tidak akan terjadinya bentuk dan tindakan penyiksaan dan penganiayan dalam penahanan

5. Meminta kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Menteri Kehutanan RI dan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI agar segera mengupayakan dan mengambil langkah-langkah penting dan mendesak guna mengupayakan pembebasan korban tanpa syarat serta pemulihan nama baiknya seperti keadaan semula, termasuk mencegah atau menjamin tidak akan terjadinya bentuk dan tindakan penyiksaan dan penganiayan dalam penahanan

6. Mendesak kepada Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) NAD dan KODIM 0108/ Aceh Tenggara agar segera mengambil langkah-langkah penting dan mendesak guna mengupayakan pembebasan korban tanpa syarat serta pemulihan nama baik seperti keadaan semula, termasuk mencegah atau menjamin tidak akan terjadinya bentuk dan tindakan penyiksaan dan penganaiayaan dalam penahanan.

7. Mendesakkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Nasional RI agar segera melakukan Pemantauan dan Penyelidikan berkelanjutan dalam kasus ini.

Surat desakan tersebut ditujukan pada:

Megawati Soekarno Putri
Presiden Republik Indonesia
Istana Merdeka
Jakarta 10110 Indonesia
Email : [email protected]
Fax: +62-21 345-2685 or 380-5511 or 5268726 or Fax Sekretariat Presiden 344-2223
Telex: 44283 BIGRA IA or 44469 DEPLU IA

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
Hari Sabarno
Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta 10110
Telp: +62-21 384 8453
Fax: +62-21 345 0918

Menteri Lingkungan Hidup
Nabiel Makarim

Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas Gd.B Lt.II
Jakarta Timur 13410 Telp: +62-21 858 0102-04 Fax: +62-21 8580103

Menteri Kehutanan
M.Prakosa

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabhakti Blok I Lt.4
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta 12070
Telp: +62-21 5731820/0218 Fax: +62-21 570 0226

Menteri Prasarana Wilayah
Ir. Sunarno

Jl. Patimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp: +62-21 726 2805 Fax: +62-21 7247820

Panglima TNI
Jenderal TNI Endiartono Sutarto

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap-Jakarta Timur
Telp: +62-21 845 91240 Fax: +62-21 845 6805
Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Jenderal Polisi Da'i Bachtiar
Markas Besar Kepolisian RI

Jl.Trinojoyo No.3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia
Fax: 62-61 3925527

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Abdul Hakim Garuda Nusantara

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310
Telp: +62-21 392 5230 Fax: +62-21 392 5227
Email: [email protected]

Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD)
Mayor Jenderal Endang Suwaryo

Markas Komando Daerah Militer Iskandar Muda
Jl.Ahmad Yani, Simpang LimaBanda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia
Telegram: PDMD Nanggroe Aceh Darusalam, Banda Aceh, NAD, Indonesia Fax: +62 651 26979

Komandan KODIM 0108/Aceh Tenggara
Letnan Kolonel Belyuni

Jl. Cut Nyak Dhien, Kutacane, 24511
Aceh Tenggara, NAD
Telp: +62 629 21034

Gubernur Provinsi NAD
Abdullah Puteh

Kantor Gubenur Provinsi NAD
Jl. T. Nyak Arief, Banda Aceh, NAD-Indonesia
Fax: +62 651 51377

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda NAD)
Brigadir Jenderal Bahrumsyah Kasman

Jalan Cut Meutiah No.3 Banda Aceh, NAD-Indonesia
Fax: +62-21 651 26979

Komandan Korem 011/Lilawangsa
Jl. Iskandar Muda LhoksemaweTelp: +62-21 43182, 431966, 43207

Dikeluarkan di Jakarta, 30 Maret 2004
Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

 




Artikel Terkait