Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-undang Dasar 1945 - Elsam.or.id Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-undang Dasar 1945

I. PENDAHULUAN

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan Konstitusi tersebut diikuti dengan munculnya UU sebagai amanat amandemen tersebut. Untuk bidang HAM, Indonesia telah mengesahkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memperkuat jaminan pemenuhan HAM warga negara. Indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan pokok internasional yaitu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui UU No.11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politi (Sipol) melalui UU 12 tahun 2005.Sedangkan untuk perubahan kekuasaan membentuk UU, dibentuk UU 10 tahun 2004. Dalam UU 10 tahun 2004 ini, delegasi kewenangan membentuk peraturan dari eksekutif kepada menteri-menteri tidak diakui lagi sebagai konsekuensi beralihnya kewenangan pembentuk UU kepada legislatif. Berdasarkan UU 10 tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1.    UUD 1945

2.    UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3.    Peraturan Pemerintah

4.    Peraturan Presiden

5.    Peraturan Daerah

UU No. 1/PNPS/1965 merupakan peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum amandemen Konstitusi. Oleh karena itu, substansi UU No. 1/PNPS/1965 tersebut sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan pasca amandemen Konstitusi. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari hal berikut ini :

A.   UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

Dengan melihat latar belakang lahirnya UU No. 1/PNPS/1965, dapat terlihat jelas pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 dan Perubahannya.  Dimana pada awalnya, UU a quoberbentuk suatu Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, dan melalui UU Nomor 5 Tahun 1959 Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadi undang-undang.

Berdasarkan penjelasan atas Penetapan Presiden a quo, dapat diketahui bahwa peraturan ini merupakan realisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikeluarkan dalam masa Demokrasi Terpimpin. 

Moeljarto Tjokrowinoto melihat bahwa demokrasi terpimpin lebih menekankan pada aspek terpimpinnya sehingga menjurus kepada disguised authocracy. Di dalam demokrasi terpimpin itu, yang ada bukanlah demokrasi - dalam arti ikut sertanya rakyat dalam proses pembuatan keputusan - akan tetapi politisasi, di mana partisipasi rakyat terbatas pada pelaksanaan atas keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh penguasa. (Bukti P-2)

Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Jika dilihat dari kriteria bekerjanya pilar-pilar demokrasi maka akan tampak jelas bahwa kehidupan kepartaian dan legislatif adalah lemah, sebaliknya Presiden sebagai kepala eksekutif sangat kuat...” (Bukti P-2) Konfigurasi politik pada masa era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat menghasilkan produk hukum yang otoriter, sentralistik dan terpusat juga, termasuk UU No.1/PNPS/1965.

Setelah Dekrit Presiden, muncul 2 jenis peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber dari UUD 1945 melainkan bersumber dari Dekrit Presiden yaitu :

  1. Penetapan Presiden, surat Presiden RI tanggal 20 Agustus 1959 No. 2262/HK/59.
  2. Peraturan Presiden, surat Presiden RI tanggal 22 September 1959 No. 2775/HK/50.

Setidaknya terdapat 3 Penetapan Presiden yang menggambarkan pemusatan yang luar biasa pada Presiden yaitu :

1.    PNPS 1/1959 tentang Dewan Perwakilan Rakjat yang menetapkan ”sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ajat (1) UUD, DPR yang dibentuk berdasarkan UU 7/1953 menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945”

2.    PNPS 2/1959 tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara yang menetapkan ”sebelum tersusun MPR menurut UU sebagaimana dimaksud Pasal 2 (1) UUD, dibentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR yang dimaksud dalam PNPS 1/1959 ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan dalam PNPS 2/1959 ini.”

3.    PNPS 3/1959 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Pasca tumbangnya Orde Lama, pada 9 Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan memorandum yang diberi judul Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Memorandum DPR-GR tersebut berisi : a. Pendahuluan yang memuat latar belakang ditumpasnya pemberontakan G-30-S PKI; b. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia; c. Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan d. Bagan/Skema Susunan Kekuasaan di Dalam Negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR ini kemudian dalam Sidang MPRS Tahun 1966 (20 Juni – 5 Juli 1966) diangkat menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 (disingkat TAP MPRS No.XX/MPRS/1966) (Bukti P-3).

Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 memuat jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.    UUD 1945;

2.    Ketetapan MPR (TAP MPR);

3.    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

4.    Peraturan Pemerintah;

5.    Keputusan Presiden;

6.    Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :

·         Peraturan Menteri;

·         Instruksi Menteri;

·         dan lain-lainnya.

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada 21 Juli 1998 yang dilanjutkan dengan kekuasaan Presiden Habibie. Habibie menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) MPR pada 1998 dan dilanjutkan dengan Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Pada saat itu MPR menetapkan TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 adalah (Bukti P-4):

1.    UUD RI;

2.    Ketetapan (TAP) MPR;

3.    Undang-Undang (UU);

4.    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

5.    Peraturan Pemerintah (PP);

6.    Keputusan Presiden (Keppres); dan

7.    Peraturan Daerah (Perda).

Pada masa reformasi ini terjadi perubahan UUD 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. (Bukti P-5)

Dalam Perubahan Konstitusi tersebut, hal yang penting dan relevan adalah berubahnya kekuasaan pembentuk UU dari eksekutif ke legislatif. Sebelum amandemen, UUD 1945 mengatur ”Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” (Pasal 5 ayat 1) dan ”Tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. (Pasal 20 ayat 1) Ketentuan ini pasca amandemen berubah menjadi ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” (Amandemen Pasal 5 ayat 1 ) dan ” Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.(Pasal 20 ayat 1)

Berdasarkan latar belakang kelahiran UU a quo sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan konstitusi.

B.   UU No. 1/PNPS/1965 Dikeluarkan Ketika Negara Dalam Keadaan Darurat

Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua yang disusul dengan pemberlakuan hukum darurat perang memberi kesempatan bagi Sukarno untuk meneruskan konsepnya tentang Demokrasi Terpimpin. Batasan-batasan yang menghambatnya dalam perannya sebagai Presiden konstitusional tidak memegang kekuasaan eksekutif ternyata telah berhasil diterobos. Sejak saat itu, Soekarno mengabaikan prosedur konstitusional, memperkuat kekuasaan eksekutif, dan menegakkan kembali “legalitas revolusioner’.

Pertama-tama seperti yang telah kita lihat, Sukarno menunjuk Suwirjo, Ketua PNI, untuk membentuk kabinet yang sesuai dengan pemikirannya mengenai kabinet gotong royong, yang memberi tempat bagi keempat partai terbesar, PNI, Masyumi, NU dan PKI (Bukti P-6). Ketika Suwirjo gagal membentuk kabinet gotong royong, Sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai warga negara “biasa” menjadi formatur untuk membentuk zakenkabinet (kabinet kerja darurat) yang ekstra-parlementer dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang di bawah hukum darurat perang, ia mengangkat beberapa orang yang tidak berafiliasi pada partai untuk menjadi menteri.

Pernyataan Sukarno tentang hukum darurat perang banyak memancing kecaman, termasuk penolakan oleh Masyumi karena tidak dianggap konstitusional. Tetapi proses ini tidak berpengaruh karena Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, membenarkannya sebagai tindakan pemerintah dalam keadaan darurat perang yang bisa saja menyimpang dari konstitusi (Bukti P-6).

Dalam beberapa hari, Sukarno berhasil membentuk Kabinet Gotong Royong yang diketuai Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri. Anggotanya terdiri dari orang-orang non-partai. Meskipun Kabinet ini tidak memperoleh mosi keyakinan dari parlemen, partai-partai besar mendukungnya. Hanya Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia yang kecil itu yang secara terbuka menentangnya.

Posisi Parlemen kemudian menjadi sangat lemah. Pemerintah tidak lagi dapat dijatuhkannya karena Presiden Sukarno dan Angkatan Darat pada hakikatnya telah menempatkan diri sebagai kekuasaan independen di luar kendali parlemen. (Bukti P-7).

      

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui adanya Negara dalam keadaan darurat pada masa demokrasi terpimpin.

Mr. Van Dullemen, mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Peraturan Darurat agar sah dan dapat dinamai hukum dan agar hal itu diakui yaitu :

  1. kepentingan tertinggi Negara yakni adanya atau eksistensi Negara itu sendiri
  2. peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu
  3. noodregeling itu bersifat sementara, provosoir, selama keadaan masih darurat saja, dan sesudah itu, diperlakukan aturan biasa yang normal, dan tidak lagi aturan darurat yang berlaku
  4. ketika dibuat peraturan darurat itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang atau rapatnya secara nyata dan sungguh.  (Bukti P-8)

DalamUnited Nations, Economic and Sosial Council, UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights dinyatakan bahwa PBB mengakui adanya batasan-batasan dalam penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Negara mempunyai kewajiban agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pembatasan yang dilakukan atas hak terkait memang diperbolehkan oleh ketentuan yang ada dalam kovenan, tetapi negara harus dapat menunjukkan bahwa pembatasan itu memang diperlukan dan dilakukan secara proporsional. Pembatasan yang dilakukan juga harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia tetap efektif dan terus-menerus, serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat mengancam terlindunginya hak tersebut.  (Bukti P-9). Namun hal terpenting adalah tidak ada pembatasan atau dasar untuk menerapkan pembatasan tersebut terhadap hak yang dijamin oleh Kovenan yang diperbolehkan, kecuali seperti apa yang terdapat dalam kovenan itu sendiri. (Bukti P-10)

Dalam Pasal 29 Siracusa Principle dinyatakan bahwa :

 

National security may be involved to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the exixtence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force. 

Batasan ini hanya dapat dipakai oleh negara untuk membatasi hanya jika digunakan untuk melindungi eksistensi bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Prinsip ini hanya boleh digunakan bila ada ancaman politik atau militer yang serius yang mengancam seluruh bangsa. 

Berdasarkan hal-hal di atas, peraturan di masa Negara dalam keadaan darurat seharusnya bersifat sementara dan tidak diberlakukan lagi ketika masa kedaruratan tersebut berakhir. UU PNPS 1/1965 sebagai peraturan yang dilahirkan dalam keadaan darurat sudah selayaknya dinyatakan tidak mengikat atau tidak diberlakukan lagi.

II.    KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.        Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2.        Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3.        Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4.        Bahwa sebagai pihak yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional serta aturan internasional lainnya, maka pemerintah RI berkewajiban untuk melakukan harmonisasi ketentuan internasional hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk merealisasikannya. Selama suatu Undang-Undang belum dicabut – meskipun bertentangan satu sama lain – akan tetapi dalam kenyataannya Undang-Undang tersebut masih berlaku;

5.        Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah UU No. 1/PNPS/1965, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

III.   KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

6.        Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;

7.        Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 oleh karena bertentangan dengan semangat dan jiwa serta Pasal-Pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8.        Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan   konstitusionalnya   dirugikan  oleh   berlakunya    undang-undang,   yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”;

9.        Bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

a.    harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b.    hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c.    kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d.    ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

e.    ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



kelanjutan dari permohonan silakan download dari website ini



Downloads
Artikel Terkait