KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN <br> Pentingnya Perspektif NKRI bagi para Hakim - Elsam.or.id KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Pentingnya Perspektif NKRI bagi para Hakim
Laporan Workshop Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

Jakarta, 22/4/14 - Indonesia adalah negara pluralis. Berlimpah keberagaman, termasuk agama/ kepercayaan. Indonesia memiliki banyak agama asli, atau agama nenek moyang yang sudah ada sejak dulu kala. Misalnya Kaharingan, Sedulur Sikep, Parmalim, dan masih banyak lagi. Tentu tidak mudah dalam merawat keberagaman tersebut, agar Indonesia tetap satu dalam bhineka tunggal ika. Tiap elemen negara, dan masyarakat memiliki kewajiban dan peran dalam menjaga perdamaian diantara keberagaman itu.

ELSAM memandang bahwa penegak hukum, khususnya institusi Pengadilan memiliki peran yang cukup strategis dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama/ berkepercayaan. Melihat banyaknya peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/ berkepercayaan yang terjadi di Indonesia, dan kekerasan berbasis agama/ kepercayaan, yang sering pula jatuh korban hingga meninggal dalam peristiwa itu dikarenakan tindakan main hakim sendiri, maka diperlukan adanya komitmen bersama dari semua elemen untuk dapat menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari peristiwa/ kasus berbasis agama/ kepercayaan, hanya segelintir yang diproses secara hukum. Abdul Haris Semendawai, Badan Pengurus ELSAM, yang juga salah satu pendiri ELSAM, menyampaikan bahwa melihat situasi itu diperlukan cara pandang yang sama, yang objektif terhadap kasus-kasus berbasis agama/ kepercayaan. Terutama dari para hakim, sebagai pemeriksa terakhir / final decision. Menurut Abdul Haris penting pula bagaimana penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dapat diaplikasikan di pengadilan sehingga akan dapat memperkuat bhineka tunggal ika dalam keseharian.

ELSAM, sebagaimana visinya: terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, secara rutin dan berkesinambungan  melakukan pendidikan hak asasi manusia, termasuk penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan hak asasi manusia. ELSAM memiliki gagasan untuk memperluas wawasan kebhinekaan hakim, khususnya para hakim Pengadilan Negeri dan memperkuat ketrampilan beracara dengan kacamata hak asasi manusia melalui pendidikan hak asasi manusia dengan tematik isu kebebasan beragama/ berkepercayaan. Sebagai negara beradab, negara hukum, tentu peradilan menjadi mekanisme terbaik dan modern yang dapat mencegah terjadinya disintegrasi, dibandingkan dengan tindakan main hakim sendiri.

Sejalan dengan Abdul Haris Semendawai, Indriaswati D Saptaningrum, Direktur Eksekutif ELSAM, juga memandang pentingnya peranan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus berbasis agama/ kepercayaan. Menurut Indriaswati, diperlukan pula dialog dan kerjasama yang dilakukan secara berkesinambungan untuk membangun komitmen penegakkan hukum dan HAM dari para pemangku kepentingan.

Widayatno Sastro Hardjono, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung menyambut baik gagasan ELSAM. Menurutnya, para hakim memang dituntut memiliki perspektif NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan menyadari keberadaan pluralisme. Namun demikian, dalam menjalankan profesinya, hakim memiliki prinsip kemandirian. Yaitu bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Meyikapi banyaknya peristiwa pelanggaran dan kekerasan berbasis agama/ kepercayaan, menurut Widayatno, keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keutuhan kebhinekaan. Widayatno mencontohkan, para jemaat yang beribadah tiap minggu di depan istana negara harus segera diakhiri. Menurutnya itu adalah sebuah kekacauan. Harus segera dilakukan tindakan dari negara yang seharusnya memberikan perlindungan bagi tiap-tiap warga negaranya. Widayatno juga menilai pentingnya tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang netral, objektif dan membawa kesejukan, sehingga berdampak pada lahirnya komitmen (khususnya penegak hukum) untuk menjaga toleransi.

 (ELSAM/Diany)    

 


                                                                                                                                                           

 




Downloads
Artikel Terkait