ELSAM News Mei 2014 - Elsam.or.id ELSAM News Mei 2014

*|MC:SUBJECT|*

Wujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia
Jika anda kesulitan membuka e-newsletter ini, silakan lihat view this email in your browser
 
Share
Tweet
 

FOKUS



Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Dan Pemilihan Presiden 2014


Reformasi yang bergulir sejak 1998 telah genap 16 tahun pada tanggal 21 Mei 2014. Peringatan 16 tahun reformasi mengingatkan kepada kita bahwa demokrasi dan kebebasan yang kita rayakan saat ini, sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan berbagai kelompok pro-demokrasi melawan rezim otoritarian Orde Baru. Perjuangan ini diwarnai dengan berbagai kasus pelanggaran HAM sehingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa di masyarakat dan mahasiswa.

Di tengah belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut, pelaku yang diduga terlibat pelanggaran HAM berat justru tampil sebagai kandidat calon presiden mendatang. Tentu saja fenomena ini mengusik nurani dan moralitas kita, karena di tengah keluarga korban yang terus berharap di depan Istana, para pelaku yang diduga terlibat pelanggaran HAM justru ingin merebut kekuasaan melalui jalur pemilihan presiden.

Di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden 2014 tersebut, kelompok masyarakat sipil bersama tokoh-tokoh masyarakat mengeluarkan petisi untuk menyerukan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan tidak memilih kandidat presiden yang diduga kuat terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Selain mengeluarkan petisi, kelompok masyarakat sipil juga membangun Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa untuk mendesak pemerintah dan institusi terkait untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa juga mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Prabowo Subianto dan Kivlan Zen, terkait pengakuannya yang mengetahui peristiwa penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.
 

PEMANTAUAN KEBIJAKAN

 



RUU Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Harus Libatkan Partisipasi Masyarakat dan Korban


Dalam sidang paripurna pembukaan masa kerja IV pada 12 Mei 2014, DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan RUU Revisi Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, dimana ELSAM termasuk di dalamnya, menyatakan DPR perlu merubah pasal dalam UU tersebut untuk memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban serta kelembagaan LPSK. Beberapa perubahan ditujukan untuk penguatan perlindungan saksi, whistleblower, justice colabolator, dan dukungan bagi korban kejahatan, termasuk penguatan kelembagaan LPSK.

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban juga mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk membuka partisipasi masyarakat dan korban dalam pembahasan revisi UU tersebut di DPR. Menurut mereka, masyarakat dan korban merupakan pihak yang berkepentingan atas revisi UU tersebut, sehingga pelibatan kelompok masyarakat dan korban akan memberikan bobot yang baik.

Dalam perjalanan pembahasan revisi UU tersebut, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, bersama Working Group Against Torture (WGAT) juga mengkritik rumusan pemerintah yang masih mengabaikan dan belum mengakomodasi hak-hak korban penyiksaan di dalam RUU Perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak atas pemulihan yang berpa hak atas bantuan medis dan psikososial masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi korban-korban pelanggaran HAM yang berat dan terorisme.
 

PEMANTAUAN KEBIJAKAN

 



Implementasi Kebijakan Agraria Era SBY Salah


ELSAM menilai selama dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan agraria yang dibuat lebih berpihak pada korporasi ketimbang masyarakat adat yang sebenarnya lebih berhak mengelola lahan. Baca selengkapnya
 

PENDIDIKAN HAM

 



Kursus HAM Pengacara Angkatan XVIII


Sebagai lembaga yang berkonsentrasi pada advokasi Hak Asasi Manusia, ELSAM menjadikan pendidikan HAM untuk pengacara sebagai bagian penting langkah kerja advokasinya. Kursus HAM untuk Pengacara angkatan XVIII, yang diadakan pada tanggal 6-20 Mei 2014 ini, diikuti oleh 24 orang pekerja HAM dan pengacara dengan berbagai latar belakang konsentrasi advokasi kerja.

Dalam kuliah umum yang mengangkat tema "Tantangan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Menjawab Persoalan Hak Asasi Manusia Saat Ini," Abdul Haris Semendawai (Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - LPSK) menyampaikan pentingnya pekerja HAM dan pengacara untuk mempelajari instrumen-instrumen HAM, baik nasional maupun internasional untuk mendukung kerja-kerja advokasi dan pendampingan korban. Ia juga mengingatkan bahwa proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban juga menjadi sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum dan HAM.

Sementara, Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang membawakan materi Hukum HAM Internasional, memaparkan Hukum HAM Internasional mengatur perilaku negara terhadap individu yang tinggal di wilayah negara tersebut dan membutuhkan badan pemantau perjanjian HAM yang dibentuk PBB untuk memastikan suatu negara mematuhi instrumen-instrumen yang sudah berlaku, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekosob, Kovenan Hak-hak Perempuan dan yang lainnya. Ia juga menyingung mengenai korelasi yang erat antara demografi dengan hak asasi manusia. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, akan semakin mempersulit pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial.

Ifdal Kasim, yang membawakan materi Hak Sipol dan Ekosob, mengungkapkan negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Sipol dan Ekosob warga negara. Menurutnya, jika negara tidak menjalankan kewajibannya, maka negara telah melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, Sondang Frishka yang merupakan anggota Komnas Perempuan, memaparkan materi tentang International Convention on The Elimination of All forms of Racial Discrimination (ICERD). Ia mengungkapkan walaupun pemerintah telah menghapuskan beberapa peraturan yang diskriminatif atau membuat peraturan baru tentnag Kewarganegaraan, namun diskriminasi rasial masih banyak terjadi di Indonesia. Agung Yudhawiranata, yang memaparkan materi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, menyebutkan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalma kondisi apapun. Ia menyatakan penyiksaan masuk dalam kategori kejahatan serius. Sedangkan dalam materi perlindungan terhadap buruh migran, Wahyu Susilo mengungkapkan hak-hak buruh migran di luar negeri masih diabaikan, mulai dari hak ekspresi, hak atas dokumen status sipil dan kewarganegaraan, hak ekosob, hak politik, hak berserikat, hak pendidikan dan yang lainnya.
 
DONASI
PARTISPASI
 
AGENDA JUNI

7 Juni 2014 - Youth in Action 2014
 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI HAM
 
FOLLOW US
Copyright 2014 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), All rights reserved.



Artikel Terkait